JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi titik awal pemberitaan mengenai persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam putusannya, MK menyatakan tidak dapat menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan oleh Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya. Putusan tersebut dikenal dengan istilah niet ontvankelijke verklaard (NO), yang menandai bahwa perkara yang diajukan tidak dapat diterima oleh mahkamah.
Keputusan itu kemudian menjadi konteks bagi pernyataan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Bambang Soesatyo atau Bamsoet. Ia memberikan respons terhadap perkembangan perkara yang berkaitan dengan gugatan tersebut, terutama setelah MK menyampaikan putusan mengenai permohonan PHPU yang diajukan oleh Denny dan para pemohon lainnya. Dengan demikian, pernyataan Bamsoet muncul dalam rangka menanggapi posisi perkara setelah adanya keputusan dari lembaga konstitusional tersebut.
Perkara ini berkaitan dengan permohonan yang membawa isu ijazah Gibran dalam sengketa hasil pemilihan umum. Namun, titik utama pemberitaan berada pada keputusan MK yang menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Putusan itu menjadi dasar untuk memahami respons Bamsoet serta perkembangan penanganan persoalan yang disebut dalam gugatan.
Melalui konteks tersebut, persoalan ijazah Gibran tidak lagi semata-mata ditempatkan sebagai isu dalam permohonan yang diajukan kepada MK. Setelah putusan dibacakan, pembahasan mengenai perkara itu berkaitan dengan lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Bamsoet pun menanggapi perkembangan tersebut dengan merujuk pada adanya putusan MK atas gugatan PHPU yang diajukan Denny Indrayana dan 11 pemohon lainnya.
Bambang Soesatyo atau Bamsoet menyampaikan pandangannya mengenai persoalan ijazah Gibran setelah menghadiri rapat perdana Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa perkara itu tidak semestinya ditangani dengan mengambil alih kewenangan institusi lain.
Bamsoet mengakui bahwa status putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai persoalan tersebut sudah jelas. Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa putusan lembaga konstitusional tersebut telah memiliki kedudukan dan konsekuensi hukum yang perlu dihormati. Namun, ia tidak merinci langkah teknis atau keputusan lanjutan yang harus ditempuh oleh lembaga tertentu.
Sikap tersebut juga memperlihatkan batas peran Bamsoet sebagai bagian dari Wantimpres. Ia tidak menyatakan akan mengarahkan proses, menggantikan fungsi lembaga terkait, maupun memberikan keputusan atas substansi persoalan. Dengan demikian, penyelesaian isu itu tetap bergantung pada prosedur dan kewenangan institusi yang berhubungan langsung dengan perkara.
Penjelasan Bamsoet sekaligus mengisyaratkan bahwa rapat perdana Wantimpres tidak menjadi forum untuk mengambil keputusan mengenai persoalan ijazah Gibran. Fokusnya adalah menyampaikan posisi bahwa putusan MK telah jelas, sedangkan pelaksanaan atau tindak lanjut setelah putusan tersebut berada pada lembaga yang berwenang. Pendekatan ini menekankan pentingnya menghormati pembagian kewenangan antarlembaga dalam sistem ketatanegaraan.
Bamsoet menegaskan bahwa persoalan mengenai ijazah Gibran kini tidak lagi berada di Mahkamah Konstitusi (MK). Penegasan tersebut disampaikan setelah MK menyatakan gugatan yang berkaitan dengan perkara itu tidak dapat diterima. Dengan adanya putusan tersebut, pembahasan mengenai posisi MK dalam perkara tersebut menjadi jelas: lembaga itu telah memberikan sikapnya terhadap gugatan yang diajukan.
Pernyataan Bamsoet menunjukkan bahwa tahap selanjutnya tidak lagi ditempatkan dalam proses di MK. Ia menyebut penanganan persoalan tersebut berada pada lembaga yang berkaitan. Makna langsung dari pernyataan itu adalah bahwa pihak atau institusi yang memiliki keterkaitan dengan pokok persoalan menjadi ruang tempat isu tersebut dapat ditangani setelah gugatan tidak diterima oleh MK.
Namun, pernyataan tersebut tidak menjelaskan secara terperinci lembaga mana yang dimaksud maupun bentuk penanganan yang akan dilakukan. Bamsoet juga tidak menyampaikan langkah tertentu yang pasti akan ditempuh setelah perkara tidak berlanjut di MK. Karena itu, informasi yang dapat ditegaskan dari pernyataan tersebut terbatas pada perpindahan konteks penanganan, dari ranah Mahkamah Konstitusi menuju lembaga yang berkaitan.
Penekanan ini juga tidak secara otomatis menerangkan siapa yang akan bertanggung jawab, prosedur apa yang mungkin digunakan, atau bagaimana perkembangan persoalan tersebut setelahnya. Hal-hal itu tidak dijelaskan dalam bahan pernyataan yang disampaikan. Fokus utama Bamsoet adalah menempatkan status perkara sesuai dengan putusan MK, sekaligus menyatakan bahwa persoalan ijazah Gibran kini berada di luar lembaga tersebut.
Bamsoet juga mengaitkan pembahasan mengenai status ijazah Gibran Rakabuming Raka dengan konteks ketatanegaraan setelah penyelenggaraan pemilihan umum. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran telah dilantik setelah melalui rangkaian proses pemilu yang berlaku. Penyebutan konteks tersebut menempatkan isu ijazah dalam situasi ketika pasangan presiden dan wakil presiden telah menjalankan mandat konstitusionalnya, tanpa secara otomatis menghapus pertanyaan atau proses lain yang mungkin masih berjalan.
Dalam penjelasannya, Bamsoet menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan atas perkara yang menjadi kewenangannya. Karena itu, persoalan yang berkaitan dengan ijazah Gibran, menurut Bamsoet, tidak lagi berada di MK. Pernyataan tersebut perlu dipahami secara terbatas sebagai penegasan mengenai posisi perkara di lembaga tersebut, bukan sebagai penetapan bahwa seluruh persoalan telah selesai atau bahwa pelantikan menimbulkan konsekuensi hukum tertentu terhadap isu yang dipersoalkan.
Dengan demikian, dua hal yang disampaikan Bamsoet menjadi pokok informasi. Pertama, terdapat putusan MK yang menjadi rujukan terkait perkara yang telah diperiksa oleh lembaga itu. Kedua, persoalan mengenai ijazah Gibran kini diserahkan kepada lembaga terkait sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku. Lembaga tersebut yang nantinya memiliki ruang untuk menilai, memeriksa, atau memberikan penjelasan berdasarkan data serta prosedur yang menjadi tanggung jawabnya. Posisi ini menjaga agar pembahasan tetap berada dalam kerangka kewenangan masing-masing institusi, sekaligus menghindari kesimpulan bahwa pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dengan sendirinya mengakhiri seluruh perdebatan mengenai dokumen pendidikan. Fokus pembaca pada tahap ini adalah membedakan perkara yang telah diputus MK dan isu administratif atau hukum lain yang, sebagaimana disampaikan Bamsoet, berada pada lembaga terkait.
