JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Perkara perceraian yang diajukan Audi Marissa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali memasuki tahapan pemeriksaan. Proses hukum tersebut berlanjut setelah rencana perdamaian yang sebelumnya sempat dibicarakan tidak jadi dilaksanakan. Dengan demikian, perkara yang sempat diarahkan untuk diselesaikan melalui kesepakatan damai kini kembali berjalan sesuai agenda persidangan.
Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Halida Rahardhini, membenarkan adanya perkembangan tersebut. Ia menyampaikan bahwa perkara perceraian itu telah terdaftar dengan nomor 975/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel. Nomor perkara tersebut menjadi penanda administratif bagi proses hukum yang diajukan ke pengadilan dan menjadi dasar untuk menelusuri tahapan pemeriksaannya.
Sebelumnya, terdapat pembicaraan mengenai kemungkinan perdamaian pihak-pihak yang terlibat. Namun, rencana tersebut tidak terlaksana sehingga perkara tidak berakhir melalui kesepakatan di luar kelanjutan pemeriksaan. Kondisi itu membuat pengadilan kembali melanjutkan proses sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.
Keterangan dari pihak pengadilan menjadi dasar bahwa perkara perceraian Audi Marissa masih berada dalam proses dan belum dinyatakan selesai. Tahapan berikutnya akan berlangsung berdasarkan agenda yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setiap perkembangan dalam persidangan akan ditentukan melalui proses pemeriksaan dan keterangan para pihak di hadapan majelis hakim.
Berlanjutnya perkara ini juga menunjukkan bahwa rencana perdamaian yang sempat muncul belum menghasilkan penyelesaian final. Selama belum ada keputusan atau kesepakatan yang mengakhiri perkara secara sah, pemeriksaan tetap dapat dilanjutkan sesuai prosedur. Oleh karena itu, nomor perkara 975/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel menjadi acuan dalam perkembangan proses perceraian yang kini kembali berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Setelah mediator non-hakim menyampaikan laporan mengenai adanya kesepakatan perdamaian, proses perkara perceraian Audi Marissa memasuki tahapan berikutnya. Majelis hakim kemudian memanggil Audi Marissa dan pihak terkait untuk memastikan secara langsung hasil mediasi tersebut. Pemanggilan ini diperlukan agar hakim memperoleh kepastian mengenai sikap para pihak, termasuk apakah kesepakatan yang sebelumnya dilaporkan benar-benar akan dijalankan atau tidak.
Dalam persidangan dengan agenda laporan mediasi, Audi menyampaikan bahwa perdamaian tersebut tidak dilaksanakan. Ia memilih untuk tidak meneruskan kesepakatan yang telah dilaporkan mediator dan menyatakan perkara tetap dilanjutkan. Halida menjelaskan bahwa keputusan Audi tersebut menjadi penanda bahwa proses perdamaian tidak berlanjut. Dengan kata lain, kesepakatan yang sempat muncul dalam proses mediasi tidak berujung pada penyelesaian perkara secara damai karena tidak dijalankan oleh pihak yang bersangkutan.
Sikap tersebut kemudian dicatat dalam persidangan dan menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menentukan tahapan selanjutnya. Karena tidak ada perdamaian yang dapat dilaksanakan, majelis hakim beralih dari proses mediasi menuju pemeriksaan pokok perkara. Pada tahap ini, persidangan akan berfokus pada substansi permohonan atau gugatan, jawaban pihak lawan, serta alat bukti dan keterangan yang disampaikan selama proses hukum berlangsung.
Peralihan ke pokok perkara menandakan bahwa perkara perceraian Audi tidak lagi diarahkan untuk diselesaikan melalui kesepakatan di meja mediasi. Majelis hakim akan melanjutkan pemeriksaan sesuai prosedur yang berlaku hingga seluruh agenda persidangan terpenuhi. Keputusan Audi untuk meneruskan perkara tersebut sekaligus menutup tahapan mediasi dalam proses ini, meskipun sebelumnya mediator telah melaporkan adanya kesepakatan perdamaian kepada majelis hakim.
Persidangan perkara perceraian Audi Marissa berlanjut dengan agenda jawaban dari para pihak yang berperkara. Agenda ini merupakan bagian dari tahapan pemeriksaan perkara setelah proses sebelumnya dijalankan. Pada tahap tersebut, masing-masing pihak memiliki kesempatan untuk menanggapi dalil, permohonan, atau uraian yang telah disampaikan dalam persidangan. Jawaban menjadi sarana bagi para pihak untuk menyampaikan sikap dan penjelasan mereka secara resmi dalam perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan.
Persidangan perkara ini dilaksanakan melalui mekanisme e-litigasi. Dengan mekanisme tersebut, para pihak tidak perlu hadir secara langsung di ruang sidang untuk mengikuti agenda jawaban. Proses persidangan dilakukan secara elektronik melalui sistem yang telah disediakan dalam layanan e-Court. Para pihak dapat menyampaikan dokumen persidangan dari akun masing-masing, sehingga setiap tahapan tetap tercatat dalam sistem pengadilan.
Dalam mekanisme ini, jawaban dikirim melalui akun e-Court milik masing-masing pihak yang berperkara. Setelah agenda jawaban, tahapan berikutnya dalam proses jawab-menjawab dapat mencakup replik dan duplik. Replik merupakan tanggapan atas jawaban, sedangkan duplik menjadi tanggapan berikutnya terhadap replik. Seluruh dokumen tersebut disampaikan secara elektronik sesuai prosedur e-litigasi, bukan melalui kehadiran fisik para pihak dalam persidangan.
Halida menerangkan bahwa proses jawab-menjawab dalam perkara tersebut dilakukan secara e-litigasi. Keterangan itu menegaskan bahwa penyampaian jawaban, replik, dan duplik berlangsung melalui akun e-Court para pihak. Dengan demikian, agenda persidangan tetap berjalan berdasarkan tahapan administrasi dan pemeriksaan perkara yang berlaku, meskipun pelaksanaannya dilakukan secara daring. Pada tahap ini, fokus persidangan adalah menerima serta memeriksa jawaban dari para pihak sesuai dokumen yang disampaikan melalui sistem elektronik.
Pengadilan tidak mengungkap alasan Audi Marissa membatalkan upaya perdamaian dalam perkara perceraian yang sedang berjalan. Saat dimintai keterangan, Halida menyampaikan bahwa alasan tersebut tidak dapat dipublikasikan kepada masyarakat. Penjelasan itu berkaitan dengan sifat perkara perceraian yang tertutup untuk umum.
Menurut Halida, perkara perceraian memiliki ketentuan yang membatasi penyampaian informasi mengenai hal-hal yang berkembang selama persidangan. Karena itu, pihak pengadilan tidak dapat membuka alasan pembatalan perdamaian maupun uraian mengenai pembahasan yang berlangsung dalam proses persidangan. Keterangan tersebut sekaligus menegaskan bahwa tidak ada informasi resmi yang dapat digunakan untuk menjelaskan latar belakang keputusan Audi.
Perkara tersebut kini telah memasuki agenda jawaban. Pada tahap ini, belum terdapat perubahan terhadap materi gugatan yang sebelumnya telah diajukan. Materi gugatan tetap sebagaimana yang tercantum dalam proses perkara sejak awal, tanpa adanya pembaruan yang disampaikan kepada publik terkait pokok gugatan.
Dengan demikian, informasi yang dapat dipastikan hingga agenda jawaban berlangsung hanya berkaitan dengan status proses persidangan dan tetapnya materi gugatan. Alasan Audi membatalkan perdamaian masih menjadi bagian dari informasi yang tidak dapat dibuka karena perkara berlangsung secara tertutup. Perkembangan selanjutnya akan mengikuti tahapan persidangan sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa dapat disimpulkan lebih jauh sebelum terdapat keterangan resmi dari pihak yang berwenang.
