Patrolihukum.net – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan kehadiran penuh negara dalam penanganan bencana alam yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Kehadiran tersebut diwujudkan melalui dukungan anggaran, penyaluran bantuan logistik, pelayanan administrasi kependudukan, hingga percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak.
Tito menjelaskan, pemerintah pusat atas arahan Presiden Prabowo Subianto telah menyalurkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp268 miliar. Dana tersebut dialokasikan kepada tiga pemerintah provinsi serta 52 kabupaten dan kota yang terdampak bencana di wilayah Sumatera.
“Anggaran belanja tidak terduga untuk 52 kabupaten/kota dan provinsi dari Bapak Presiden sebagai tambahan sebanyak Rp268 miliar. Kami cek seluruhnya sudah diterima, masing-masing provinsi mendapat Rp20 miliar dan kabupaten/kota Rp4 miliar, dan sudah digunakan sesuai arahan yang kami sampaikan,” ujar Tito dalam Konferensi Pers Penanganan Bencana Sumatera bersama Menko PMK, Panglima TNI, dan Kapolri di Posko Bencana Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Selain dukungan dari pemerintah pusat, Mendagri juga mengapresiasi tingginya solidaritas antarpemerintah daerah yang secara sukarela mengirimkan bantuan anggaran maupun logistik. Sejumlah provinsi tercatat telah menyalurkan bantuan, antara lain Kalimantan Timur sebesar Rp7,5 miliar, Jawa Barat Rp7 miliar, Sulawesi Utara Rp1,5 miliar, Kalimantan Utara Rp1 miliar, Sulawesi Selatan Rp4 miliar, Jawa Tengah Rp1,3 miliar, serta Jawa Timur Rp5 miliar.
“Bu Khofifah langsung turun ke lapangan,” kata Tito, menyinggung peran aktif Gubernur Jawa Timur dalam penanganan bencana.
Bantuan serupa juga datang dari Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp1,5 miliar, Sumatera Selatan berupa barang senilai Rp2,6 miliar, Banten Rp3 miliar, Kalimantan Tengah Rp3 miliar, Sulawesi Barat Rp1 miliar, DKI Jakarta Rp3 miliar yang disalurkan langsung ke Kota Lhokseumawe disertai bantuan logistik, Maluku Utara Rp2 miliar, Bengkulu Rp4,3 miliar, serta Gorontalo Rp1 miliar.
“Totalnya sekitar Rp43 miliar, ditambah dukungan dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten yang dipimpin Bupati Lahat, Pak Bursah Zarnubi, yang turun langsung dengan bantuan kurang lebih Rp5 miliar. Jadi totalnya sekitar Rp48 miliar,” jelas Tito.
Untuk memastikan pelayanan dasar tetap berjalan, Kemendagri juga menurunkan sembilan tim khusus, termasuk dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), ke tiga provinsi terdampak sejak 10 Desember 2025. Tim tersebut bertugas mempercepat penerbitan dokumen kependudukan, seperti KTP elektronik, kartu keluarga, dan akta kelahiran yang hilang atau rusak akibat bencana.
Di sektor pemulihan jangka menengah, Mendagri menyampaikan rencana pelaksanaan groundbreaking pembangunan hunian tetap bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Menteri Hukum. Total hunian tetap yang akan dibangun mencapai 2.600 unit, dengan rincian 1.000 unit di Aceh, 1.000 unit di Sumatera Utara, dan 600 unit di Sumatera Barat, yang didukung oleh sejumlah yayasan dan mitra pemerintah.
“Akan ada groundbreaking di Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Tapanuli Selatan. Kami akan turun langsung ke sana,” ujarnya.
Tito juga mengapresiasi langkah cepat Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Kementerian Perdagangan yang telah mempercepat proses pengeluaran bantuan pakaian dari kawasan ekonomi khusus untuk kebutuhan penanganan bencana. Bantuan tersebut dikirim dalam beberapa gelombang dan disalurkan langsung kepada masyarakat terdampak.
Sementara itu, terkait dampak bencana terhadap infrastruktur pemerintahan desa, Mendagri mencatat terdapat 360 kantor desa yang mengalami kerusakan ringan serta 25 kantor desa rusak berat di tiga provinsi tersebut. Untuk kerusakan ringan, perbaikan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Apabila tidak mencukupi, pemerintah pusat akan mengambil alih penanganannya. Adapun kerusakan berat akan diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kekompakan seluruh pemerintah daerah, unsur Forkopimda, dan semua pihak yang bergerak cepat. Kita sudah melihat banyak hasil nyata dari kerja bersama ini,” tandas Tito.
(Edi D/Red/)*
Sumber: Puspen Kemendagri
