Patrolihukum.net — Di Kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan RI) di Jakarta, Jumat, Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (PT DI) Gita Amperiawan melaporkan perkembangan terkini program KFX/IFX kepada Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Kemenhan RI, Mayjen TNI Tri Budi Utomo. Program ini merupakan kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan untuk mengembangkan jet tempur generasi 4.5, KF-21 Boramae.
“Dalam program ini, Indonesia, khususnya industri pertahanan nasional, harus mendapat manfaat yang maksimal,” ujar Gita Amperiawan saat dihubungi di Jakarta, menjelaskan tujuan pertemuan dengan pihak Kemenhan.
PT DI telah ditunjuk pemerintah sebagai penerima manfaat offset Industri dan Investasi Pertahanan (IIP) dalam program KFX/IFX, yang fokus pada pengembangan prototipe jet tempur KF-21. Plt. Sekjen Kemenhan menyatakan dalam siaran pers bahwa laporan tersebut akan segera dilaporkan kepada pimpinan untuk tindak lanjut.
“Terima kasih Bapak Gita, masukan yang diberikan akan kami laporkan. Semoga mendapatkan tanggapan positif,” ujar Mayjen TNI Tri Budi Utomo kepada Dirut PT DI.
Dalam kerja sama ini, Kementerian Pertahanan RI menyesuaikan kontribusi dana sebesar 600 miliar won atau sekitar Rp6,95 triliun, lebih rendah dari komitmen awal sebesar 1,6 triliun won atau sekitar Rp18,5 triliun. Gita menjelaskan bahwa PT DI kini tengah mempersiapkan kemampuan dalam berbagai aspek untuk terlibat dalam produksi massal KF-21 Boramae.
“Kami perlu serius untuk mengembangkan kemampuan produksi fighter. Apa pun program offset-nya, fokusnya adalah agar PT DI mampu membangun pesawat tempur di masa depan,” jelasnya dalam wawancara di Bandung, 27 September 2024.
Lebih lanjut, PT DI juga menargetkan keterlibatan dalam perakitan akhir, pengujian, sertifikasi, serta pemeliharaan dan perbaikan (MRO) jet tempur KF-21, jika produksi massal dimulai.
“Persiapan untuk mampu itu adalah prioritas kami. Kami juga tengah menyusun laporan capaian agar anggaran negara yang dialokasikan memberikan manfaat yang maksimal,” tambah Gita.
Sementara itu, Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemenhan RI, menjelaskan bahwa penyesuaian kontribusi tidak mengurangi manfaat alih teknologi (ToT) yang akan diperoleh Indonesia. Beberapa kemampuan produksi yang disasar meliputi desain pesawat tempur, pembuatan komponen seperti sayap dan ekor, perakitan akhir, hingga uji terbang.
“Selain kemampuan produksi, ToT juga mencakup perawatan pesawat, pengembangan sistem latihan bagi pilot dan teknisi, serta kemampuan troubleshooting saat operasional,” ujar Edwin di Jakarta, 20 Agustus 2024.
Kerja sama ini diharapkan semakin memperkuat kemampuan industri pertahanan Indonesia dalam bidang pesawat tempur, mendukung kemandirian pertahanan nasional. (Edi D/Red/*)
