Kabupaten Parigi Moutong | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kebakaran lahan di kawasan Pegunungan Tokasa, Desa Tanalanto, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, pada 5 November 2026. Api diketahui muncul sekitar pukul 20.00 WITA dan membakar lahan dengan luas perkiraan dua hektare. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Kondisi medan dan waktu kejadian menjadi pertimbangan dalam upaya penanganan agar api tidak meluas ke area lain.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat berkoordinasi dengan TNI, Polri, aparat desa, serta warga untuk melakukan pemadaman. Unsur yang terlibat bekerja bersama di lokasi, sekaligus memantau perkembangan api dan membantu mengamankan area sekitar. Upaya tersebut berlangsung hingga api berhasil dipadamkan sekitar pukul 00.15 WITA pada 6 November. Setelah pemadaman, pemantauan diperlukan untuk memastikan tidak ada titik api yang tersisa dan mencegah kebakaran kembali berkembang.
Kebakaran lain terjadi di Kelurahan Baruga, Kota Kendari, pada 4 November 2026, sekitar pukul 10.58 WITA. Menurut laporan, peristiwa itu dipicu pembakaran lahan oleh pemiliknya dan menghanguskan sekitar empat hektare. Petugas BPBD bersama tim pemadam kebakaran melakukan penanganan di lokasi untuk mengendalikan api dan membatasi dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Kejadian ini menunjukkan risiko pembakaran lahan, terutama ketika kondisi kering dapat memudahkan api menjalar.
Setelah api berhasil dikendalikan, petugas melanjutkan pekerjaan dengan pendinginan pada area terdampak. Pemeriksaan dilakukan untuk mencari bara atau titik panas yang berpotensi memicu nyala kembali, sehingga penanganan tidak berhenti hanya setelah kobaran utama padam. Hingga 7 November, api di Kelurahan Baruga dilaporkan telah padam. Kedua kejadian tersebut ditangani melalui kerja sama petugas dan masyarakat, dengan pemantauan lanjutan sebagai bagian penting dari upaya mengurangi risiko kebakaran susulan. BNPB menyampaikan perkembangan penanganan, sementara koordinasi di lapangan mendukung proses pemadaman dan pemeriksaan area yang terdampak.
Kebakaran lahan terjadi di Desa Tembe, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, pada 5 November 2026 sekitar pukul 08.01 WITA. Area yang terdampak diperkirakan mencapai satu hektare. BPBD bersama personel TNI dan Polri serta masyarakat setempat melakukan pemadaman di lokasi. Upaya tersebut berlangsung hingga api berhasil dipadamkan, sehingga kebakaran tidak terus meluas ke area di sekitarnya.
Penanganan di Bombana berlangsung dalam periode ketika pemerintah daerah telah menetapkan status siaga darurat kekeringan dan kebakaran hutan atau lahan untuk 2026. Status tersebut ditetapkan melalui keputusan bupati dan berlaku mulai 1 Oktober hingga 30 November. Penetapan ini menjadi landasan kesiapsiagaan pemerintah dan unsur terkait dalam menghadapi risiko kebakaran, terutama di tengah kondisi kering yang dapat membuat lahan lebih mudah terbakar.
Beberapa hari kemudian, kebakaran dilaporkan di kawasan Pegunungan Buntu Kamiri, Kabupaten Luwu, pada 7 November sekitar pukul 13.32 WITA. Api membakar lahan perkebunan milik warga di Kelurahan Padang Sappa dan Desa Sampano, dengan luas terdampak diperkirakan enam hektare. Kondisi lahan yang kering, ditambah angin kencang, mempercepat rambatan api dan menyulitkan upaya pengendalian.
BPBD bersama petugas pemadam kebakaran, TNI, dan warga melakukan pemadaman serta pendinginan secara manual. Medan yang terjal menjadi kendala bagi petugas untuk menjangkau titik-titik kebakaran dan membawa perlengkapan. Hingga Sabtu malam, kondisi penanganan di kawasan tersebut masih menjadi perhatian. Kebakaran di wilayah Sampano dilaporkan padam pada pukul 19.20 WITA, sementara upaya penanganan di area lain mengikuti kondisi lapangan. Peristiwa ini menunjukkan pentingnya dukungan peralatan pemadaman yang memadai serta perlengkapan pelindung diri bagi petugas dan warga yang terlibat. Ketersediaan sarana tersebut dibutuhkan untuk memperkuat respons di medan sulit sekaligus membantu mengurangi risiko selama pemadaman dan pendinginan berlangsung.
Musim kemarau yang berlangsung sejak Agustus 2026 berdampak pada ketersediaan air bersih di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Berkurangnya cadangan air membuat warga di sejumlah wilayah menghadapi keterbatasan pasokan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini terutama dirasakan masyarakat yang tinggal di desa-desa terdampak, sehingga dukungan distribusi air menjadi penting selama periode kering berlangsung. Data yang disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sekitar 1.868 kepala keluarga atau 5.574 jiwa mengalami dampak kekeringan.
Dampak tersebut tersebar di 15 desa yang berada di empat kecamatan, yakni Bulagi, Bulagi Selatan, Peijing Tengah, dan Bulagi Utara. Sebaran warga terdampak di beberapa kecamatan membuat penyaluran bantuan perlu menjangkau banyak titik permukiman. Untuk merespons kebutuhan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat menyalurkan air bersih dengan total volume 520.000 liter. Air didistribusikan ke 29 dusun sebagai bantuan bagi masyarakat yang mengalami penurunan ketersediaan sumber air selama kemarau.
Di setiap dusun atau desa, bantuan dilengkapi dua bak penampungan dengan kapasitas masing-masing 5.000 liter. Keberadaan tempat penampungan itu membantu menyediakan titik penyimpanan air yang dapat dimanfaatkan warga setempat. BPBD menyatakan penyaluran berikutnya akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, jumlah maupun jangkauan distribusi dapat mengikuti kondisi yang berkembang di setiap wilayah, termasuk kebutuhan warga pada dusun-dusun yang telah menerima bantuan. Pemantauan kebutuhan menjadi bagian penting agar pasokan yang tersedia dapat diarahkan secara tepat selama kekeringan masih berlangsung. Bantuan air bersih diharapkan meringankan tekanan terhadap rumah tangga terdampak, sementara pembaruan kondisi lapangan akan menjadi dasar penyesuaian distribusi selanjutnya.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan masih berdampak pada sejumlah wilayah di Sulawesi. Informasi tersebut merujuk pada pemantauan Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat BNPB yang berlangsung selama satu hari, mulai 7 November 2026 pukul 07.00 WIB hingga 8 November 2026 pukul 07.00 WIB.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyampaikan keterangan mengenai kondisi yang tercatat dalam periode pemantauan tersebut. Laporan BNPB mencakup kejadian kebakaran di tiga provinsi, yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Selain itu, laporan juga mencatat dampak kekeringan di Kabupaten Banggai Kepulauan.
Cakupan ini menunjukkan jenis kejadian dan wilayah yang masuk dalam pemantauan BNPB pada rentang waktu yang disebutkan. Untuk karhutla, informasi yang disampaikan meliputi tiga provinsi di Sulawesi. Sementara itu, kekeringan dilaporkan terjadi di Banggai Kepulauan. Dengan demikian, laporan tersebut memuat dua jenis bencana yang berdampak di sejumlah lokasi, sebagaimana tercatat oleh Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat.
Rentang pemantauan dari pukul 07.00 WIB ke pukul 07.00 WIB pada hari berikutnya menjadi batas waktu bagi informasi yang dirangkum dalam laporan ini. Penyebutan periode tersebut penting untuk memahami bahwa data yang disampaikan berkaitan dengan catatan kejadian selama waktu pemantauan, bukan gambaran di luar rentang itu. Keterangan Berton menjadi atribusi bagi informasi BNPB mengenai karhutla dan kekeringan di wilayah Sulawesi.
Wilayah yang disebutkan dalam laporan meliputi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, serta Banggai Kepulauan. Tiga provinsi pertama tercatat dalam konteks kebakaran, sedangkan Banggai Kepulauan disebut terkait kekeringan. Informasi ini menyajikan cakupan pemantauan BNPB pada 7–8 November 2026, tanpa menambahkan perkiraan mengenai perkembangan kejadian ataupun kesimpulan lain di luar keterangan yang dilaporkan.
Baca juga: Pemprov Kalteng Perluas Sumur Bor untuk Atasi Karhutla dan Kekeringan | BMKG Peringatkan Hujan Lebat dan Angin Kencang di Sejumlah Wilayah Indonesia | Epidemiolog: Banyak Warga Berobat Belum Menandakan Penanganan Karhutla Berhasil 17 kunjungan
