Jakarta | Joko Widodo menanggapi putusan Mahkamah Agung yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum. Menyikapi keputusan tersebut, Jokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta hak-hak yang dijamin konstitusi. Ia tidak menyampaikan penilaian lebih jauh mengenai pokok putusan, melainkan menekankan pentingnya memberi ruang bagi mekanisme hukum untuk bekerja sesuai ketentuan. Sikap itu disampaikan di tengah perhatian publik terhadap dokumen pendidikan Gibran dan proses yang melibatkan lembaga peradilan. Putusan MA menjadi perkembangan penting dalam persoalan tersebut, tetapi respons Jokowi berfokus pada penghormatan terhadap hukum dan perlindungan hak konstitusional setiap pihak. Dengan demikian, pesannya mengarah pada sikap menunggu serta menghormati proses yang berlaku, bukan pada penghakiman di luar mekanisme hukum.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi seusai menghadiri sidang kasus tudingan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 5 November 2026. Seusai agenda persidangan, ia menanggapi pertanyaan mengenai keputusan MA terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA tersebut. Dalam keterangannya, Jokowi meminta agar proses hukum dihormati dan hak-hak yang dijamin konstitusi tetap diperhatikan. Ia tidak menguraikan secara panjang lebar konsekuensi putusan terhadap Gibran maupun langkah yang mungkin ditempuh pihak terkait. Karena itu, inti responsnya adalah imbauan agar publik dan para pihak tidak mengabaikan jalur hukum, sekaligus menjaga penghormatan terhadap hak setiap orang sebagaimana dilindungi konstitusi. Konteks penyampaian tersebut juga berkaitan dengan kehadirannya di persidangan perkara tudingan ijazah palsu, agenda yang berbeda dari putusan MA tentang dokumen penyetaraan pendidikan.
Putusan Mahkamah Agung menyatakan surat keterangan itu tidak sah dan batal demi hukum. Sementara itu, Jokowi menempatkan tanggapannya dalam kerangka penghormatan terhadap proses hukum, tanpa menggantikan peran pengadilan atau menyimpulkan persoalan di luar putusan yang telah disampaikan. Pesan tersebut relevan karena perkara yang menyangkut dokumen pendidikan dan hak konstitusional perlu ditangani melalui prosedur yang berlaku. Pernyataannya juga mengingatkan bahwa perbedaan pendapat mengenai perkara tidak menghapus kewajiban untuk menghormati proses peradilan. Hingga ada perkembangan atau penjelasan lanjutan dari pihak berwenang, publik dapat mencermati fakta dan keputusan resmi, serta membedakan isi putusan dan tanggapan pihak-pihak yang berkaitan. Dengan sikap itu, Jokowi meminta semua pihak menjaga penghormatan terhadap hukum dan hak konstitusional dalam menyikapi perkara yang menjadi perhatian tersebut.
Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan dalam perkara terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan sekolah menengah atas dari luar negeri atas nama Gibran. Putusan tersebut tercantum dalam Putusan Nomor 742 K/TUN/2026. Dalam perkara ini, MA membatalkan putusan judex facti, yaitu putusan pengadilan pada tingkat sebelumnya, lalu mengadili sendiri perkara yang diajukan.
Dalam amar yang tersedia, MA menyatakan mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Salah satu inti amar itu adalah penetapan bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri atas nama Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Dengan demikian, dokumen yang menjadi objek sengketa tersebut dinyatakan tidak berlaku melalui putusan MA dalam perkara ini.
Putusan itu memuat dua hal pokok: pembatalan putusan judex facti dan pengabulan seluruh gugatan Subhan sebagai penggugat. Setelah membatalkan putusan sebelumnya, MA mengadili sendiri perkara tersebut. Amar mengenai status surat keterangan menjadi bagian dari hasil pemeriksaan kasasi sebagaimana tertulis dalam Putusan Nomor 742 K/TUN/2026.
Informasi mengenai perkara ini perlu dibaca sesuai dengan amar yang telah tersedia. Amar tersebut menyebut secara tegas bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan yang dipersoalkan tidak sah dan batal demi hukum. Uraian ini tidak menambahkan alasan hukum tertentu di balik putusan, karena rincian yang menjadi dasar pertimbangan tidak dicantumkan dalam informasi amar yang menjadi rujukan.
Dengan dikabulkannya kasasi Subhan, hasil perkara pada tingkat MA berbeda dari putusan judex facti yang dibatalkan. Keputusan MA juga menetapkan hasil atas gugatan penggugat, termasuk status surat keterangan atas nama Gibran. Perkara ini menjadi perhatian karena menyangkut dokumen penyetaraan pendidikan dari luar negeri, tetapi pokok yang dapat ditegaskan berdasarkan amar adalah pembatalan putusan sebelumnya, pengabulan seluruh gugatan, serta pernyataan bahwa surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
Perkara yang diajukan Subhan berawal dari gugatan tata usaha negara di PTUN Jakarta dengan Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT. Gugatan tersebut ditujukan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai tergugat. Objek sengketanya adalah surat bernomor 9149/D.D1/KS/2019, yang kemudian menjadi pokok tuntutan Subhan dalam proses peradilan. Rangkaian perkara ini melewati beberapa tingkat pemeriksaan sebelum Mahkamah Agung mengambil keputusan atas permohonan kasasi.
Pada pemeriksaan awal, PTUN Jakarta menyatakan gugatan Subhan tidak diterima. Putusan itu tidak mengakhiri upaya hukum yang ditempuh penggugat. Subhan mengajukan banding agar perkara tersebut diperiksa kembali pada tingkat berikutnya. Namun, pengadilan tingkat banding menguatkan putusan PTUN Jakarta. Dengan demikian, hasil pemeriksaan pada dua tingkat pertama belum memberikan hasil yang diminta Subhan.
Subhan selanjutnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada tahap ini, MA akhirnya mengabulkan gugatannya. Perubahan hasil tersebut menandai bahwa perkara yang sebelumnya tidak diterima oleh PTUN Jakarta dan dikuatkan pada tingkat banding memperoleh putusan berbeda di tingkat kasasi. Urutan proses itu menunjukkan jalur hukum yang ditempuh, mulai dari pemeriksaan di pengadilan tata usaha negara, banding, hingga kasasi. Penjelasan mengenai tahapan ini penting untuk membedakan putusan pada masing-masing tingkat dan memahami bagaimana tuntutan penggugat diproses.
Dalam gugatannya, Subhan mengajukan empat tuntutan. Pertama, ia meminta agar gugatan dikabulkan seluruhnya. Kedua, ia meminta pengadilan menyatakan surat bernomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum. Ketiga, ia meminta agar surat tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan. Keempat, ia meminta tergugat dihukum membayar biaya perkara. Keempat permintaan itu merangkum hal yang dimohonkan kepada pengadilan, baik terkait status surat yang disengketakan maupun konsekuensi setelah putusan dijatuhkan. Setelah melalui tahapan pemeriksaan dan upaya hukum tersebut, MA mengabulkan gugatan Subhan pada tingkat kasasi. Rangkaian ini menjadi latar perkara yang perlu dipahami dalam mengikuti perkembangan putusan terkait surat tersebut.Surat Nomor 9149/D.D1/KS/2019 disebut diterbitkan di Jakarta pada 6 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Informasi tersebut menjelaskan identitas dokumen yang menjadi perhatian dalam pemberitaan mengenai pembatalan surat keterangan pendidikan Gibran. Nomor, tanggal, dan instansi penerbit dicantumkan sebagai keterangan administratif mengenai surat itu. Bagian ini merujuk pada informasi yang tersedia dan tidak menambahkan penilaian mengenai proses penerbitannya.
Menurut keterangan yang diberitakan, surat tersebut berisi penyetaraan pendidikan tingkat sekolah menengah atas yang ditempuh Gibran di luar negeri. Dengan demikian, fungsi dokumen itu adalah menyatakan penyetaraan jenjang pendidikan tersebut dalam konteks administrasi pendidikan di Indonesia. Sumber juga menerangkan bahwa surat penyetaraan itu digunakan ketika Gibran mendaftar sebagai calon wakil presiden pada 2024. Keterangan mengenai penggunaan dokumen tersebut berkaitan dengan proses pendaftaran, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan semua persyaratan atau tahapan lain dalam pencalonan.
Secara terpisah, dalam putusan Mahkamah Konstitusi, hakim menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA dari luar negeri milik Gibran yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan itu.
Baca juga: MK Nyatakan Gugatan soal Syarat Pendidikan Gibran Tidak Dapat Diterima | Aksi Nasional Pendidikan BEM SI Dijadwalkan Berlangsung di Gedung DPR RI pada 5 Oktober | Aksi Nasional Pendidikan BEM SI Direncanakan di Depan DPR, Pengendara Diminta Waspada 24 kunjungan
