Patrolihukum.net // Tangerang — Sebuah Indomaret di Jalan Dr. Sitanala, Kota Tangerang, nekat menggelar launching pada Jumat (31/10/2025) diduga tanpa mengantongi Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Aksi ini bukan hanya melanggar regulasi, tetapi juga menampar wajah Pemerintah Kota Tangerang yang terkesan lemah dalam menegakkan aturan.
Pantauan di lapangan menunjukkan persiapan launching yang gegap gempita, seolah-olah izin sudah dikantongi. Namun, ketika dikonfirmasi Wartawan, seorang bernama Ruli hanya berdalih bahwa izin “sedang diurus”. Jawaban ini jelas tidak bisa diterima. Izin belum ada, tapi launching jalan terus? Ini sama saja dengan menantang otoritas setempat.
Ketidakjelasan ini memunculkan pertanyaan besar: apakah ada praktik “main mata” antara Indomaret dan oknum di Pemkot Tangerang? Bagaimana mungkin sebuah toko modern berani beroperasi tanpa izin yang jelas?
*Pembiaran yang Memalukan*
Pemerintah Kota Tangerang seharusnya tidak tinggal diam. Jika benar Indomaret ini belum memiliki IUTM, maka tindakan tegas harus diambil. Jangan sampai pembiaran ini menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Kota Tangerang.
“Ini bukan hanya soal izin, tapi soal keadilan. Pedagang kecil yang taat aturan harus bersaing dengan raksasa yang seenaknya melanggar regulasi. Di mana keberpihakan pemerintah?” ujar seorang warga sekitar yang enggan disebutkan namanya.
*Tantangan bagi Satpol PP*
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang harus membuktikan diri sebagai penegak perda yang kredibel. Jangan sampai Satpol PP hanya berani menertibkan pedagang kaki lima, sementara Indomaret yang jelas-jelas melanggar aturan dibiarkan begitu saja.
Selanjutnya wartawan pun mengkonfirmasi Kasat PolPP dan ia menyatakan hari Senen saya cek ya, ujarnya.
Kasus Indomaret Sitanala ini adalah ujian bagi Pemerintah Kota Tangerang. Apakah mereka berani bertindak tegas demi menegakkan keadilan dan melindungi pelaku usaha yang taat aturan? Atau justru memilih untuk tunduk pada kekuatan modal? Waktu yang akan menjawab.
(Edi D/PRIMA/RedaksiTim)
- Aliansi LEGAM Tolak Keras Upaya Restorative Justice Kasus Kekerasan Seksual di Probolinggo
- Tangkap Dan Penjarakan Dugaan Pemilik Cafe Tabrak UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Pasal 2 Ayat (1) Dan KUHP Pasal 167 Ayat (1) Serta KUHP Pasal 335 Ayat (1).
- Kemendagri Menyambut Penuh Pelaksanaan Peringatan Hari Pers Sedunia dan Munas SWI
1 Komentar