Patrolihukum.net – Dugaan praktik pemotongan dana Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT KESRA) mencuat di Dukuh Taman, Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Peristiwa yang terjadi pada Jumat, 5 Desember 2025 ini menimbulkan keresahan warga lantaran bantuan yang seharusnya diterima utuh malah dipotong oleh para Ketua RT.
Sejumlah warga mengaku hanya menerima Rp500.000 dari total bantuan Rp900.000, setelah Rp400.000 dipungut dengan dalih untuk pembangunan Madrasah Diniyah (Madin) di desa setempat.
Dugaan Pemotongan Terstruktur: Melibatkan Sembilan Ketua RT
Kasus ini terungkap setelah seorang warga bernama Waluyo merekam kesaksian para penerima BLT KESRA. Dalam rekaman yang beredar luas, para warga terlihat diminta menyerahkan sebagian dana bantuan langsung di lokasi pencairan.
Menurut data yang dihimpun:
- Total bantuan: Rp900.000
- Jumlah potongan: Rp400.000
- Dana yang diterima warga: Rp500.000
Waluyo mengungkapkan bahwa praktik ini bukan hanya dilakukan oleh satu Ketua RT, tetapi diduga dilakukan serempak oleh seluruh Ketua RT di Desa Pandansari, yakni sebanyak sembilan orang.
“Semua RT yang ada di Desa Pandansari sebanyak 9 RT memungut 400 ribu kepada penerima BLT Kesra,” ujar Waluyo ketika ditemui wartawan.
Ia juga menyebut setidaknya enam warga telah menyampaikan keluhan serupa, meski jumlah korban diyakini lebih banyak mengingat mekanisme pencairan yang berlangsung secara kolektif.
Modus Pemotongan: Dalih Iuran dan ‘Surat Perjanjian’
Para Ketua RT disebut berdalih bahwa pemotongan dana adalah hasil “kesepakatan” warga dalam musyawarah desa untuk membantu pembangunan Madrasah Diniyah. Bahkan, menurut pengakuan warga, ada surat perjanjian yang dibuat untuk memperkuat argumentasi tersebut.
Namun, dugaan kesepakatan ini diragukan oleh banyak pihak.
BLT KESRA merupakan bantuan sosial pemerintah yang wajib diberikan tanpa potongan dalam bentuk apa pun. Dengan demikian, dalih pembangunan fasilitas keagamaan tetap tidak dapat dijadikan alasan untuk memungut dana bantuan yang ditujukan kepada masyarakat miskin.
Korban Mengaku Diancam Tak Akan Dapat Bansos Lagi
Situasi semakin memprihatinkan saat sejumlah warga menyebut adanya ancaman dari oknum Ketua RT bagi mereka yang menolak pemotongan.
“Warga yang tidak mau dipotong katanya tidak akan dapat bantuan lagi tahun depan. Bahkan ada yang bilang bantuannya bisa dialihkan ke orang lain yang mau mengikuti aturan RT,” ungkap Waluyo.
Ancaman tersebut membuat banyak warga terpaksa menyerahkan sebagian bantuan mereka karena takut kehilangan hak mereka di masa mendatang.
Ketua RT Diduga Tantang Warga: ‘Mau Lapor ke Siapa?’
Ketika coba diingatkan oleh Waluyo mengenai larangan pemotongan bansos, oknum Ketua RT yang diidentifikasi bernama Toyib justru memberikan respons mengejutkan.
Dalam rekaman pembicaraan, Toyib terdengar menantang:
“Udah, kamu mau lapor ke siapa? Teman kamu kan, ‘Wah, saya enggak takut.’ Silakan.”
Bahkan ia disebut tidak keberatan jika kasus tersebut dilaporkan hingga ke pemerintah pusat, menunjukkan dugaan sikap arogan dan merasa tindakan mereka tidak akan tersentuh hukum.
Aturan Jelas Melarang Pemotongan Bantuan Sosial
Secara hukum, pemotongan dana bantuan sosial merupakan pelanggaran serius, karena BLT harus diterima utuh oleh penerima manfaat. Pemotongan dengan alasan apa pun dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan, pemerasan, atau bahkan korupsi apabila terdapat unsur memperkaya pihak tertentu.
Pakar kebijakan sosial menyebut, apabila unsur kesengajaan, paksaan, dan ancaman terbukti, maka aparat penegak hukum wajib mengambil tindakan tegas.
Harapan Warga: Pemerintah dan Aparat Bertindak
Warga berharap kasus ini segera ditangani oleh pihak terkait, termasuk:
- Pemerintah Kabupaten Brebes
- Dinas Sosial
- Aparat Kepolisian
- Kejaksaan Negeri
Mereka menilai penyelidikan mendalam perlu dilakukan untuk mengungkap siapa saja yang terlibat, termasuk pejabat desa atau tokoh masyarakat yang diduga mengetahui praktik tersebut.
“Yang kami mau hanya satu: bantuan diterima utuh tanpa intimidasi,” tutur Waluyo.
Kasus ini kini menjadi perhatian publik dan menambah daftar panjang dugaan penyimpangan penyaluran bansos di berbagai daerah.
Sumber: Teguh
Pewarta: Edi D/PRIMA
