Jakarta | Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan ponsel gratis kepada masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Hashim dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta Selatan pada Selasa, 13 Oktober 2026. Informasi ini masih berupa penjelasan mengenai rencana kebijakan, sehingga belum menunjukkan bahwa pembagian ponsel telah dilaksanakan.
Menurut Hashim, ponsel yang nantinya diberikan kepada masyarakat akan dilengkapi rekening digital. Dengan demikian, program tersebut dirancang bukan sekadar sebagai pemberian perangkat komunikasi, melainkan sebagai satu skema yang menggabungkan ponsel dan akses ke layanan keuangan digital. Keterangan ini menempatkan rekening digital sebagai bagian dari fasilitas yang menyertai ponsel gratis tersebut.
Hashim juga menyebut rekening digital itu akan memiliki saldo awal sebesar Rp50 ribu. Saldo tersebut menjadi bagian dari rencana fasilitas yang disiapkan bersamaan dengan pemberian perangkat. Namun, dalam penyampaian yang tersedia, belum dijelaskan secara rinci mengenai mekanisme pembagian, kriteria penerima, waktu pelaksanaan, maupun penyedia layanan rekening digital yang akan digunakan.
Karena itu, pernyataan Hashim perlu dipahami sebagai gambaran awal mengenai agenda yang direncanakan pemerintah, bukan laporan tentang program yang sudah berjalan. Rencana ponsel gratis dengan rekening digital masih memerlukan penjelasan lanjutan terkait sumber pembiayaan, pendataan masyarakat, perlindungan data pribadi, serta tata cara penggunaan rekening. Informasi tersebut penting agar masyarakat dapat memahami bentuk program, hak penerima, dan tahapan pelaksanaannya apabila kebijakan itu benar-benar direalisasikan.
Sasaran program rekening gratis yang diungkapkan Hashim adalah warga negara yang baru berusia 17 tahun dan belum mempunyai rekening bank. Kelompok ini menjadi perhatian karena berada pada tahap awal memasuki usia dewasa, tetapi belum memiliki akses rekening untuk menerima atau mengelola dana secara langsung. Pemerintah menargetkan pembukaan rekening tanpa biaya bagi warga yang memenuhi dua kriteria tersebut, yakni baru berusia 17 tahun dan belum mempunyai rekening bank.
Dengan sasaran yang spesifik itu, program tidak ditujukan secara umum kepada seluruh penduduk atau kepada warga yang telah memiliki rekening. Pemberian rekening gratis diposisikan sebagai upaya untuk menyediakan akses layanan keuangan bagi anak muda yang baru mencapai usia 17 tahun dan masih belum terdaftar sebagai pemilik rekening bank. Pelaksanaan serta mekanisme pendataan penerima tetap perlu mengikuti kebijakan dan ketentuan pemerintah yang berlaku.
Hashim menyatakan bahwa setiap warga negara akan diberikan ponsel yang dilengkapi rekening digital. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks rencana penyediaan perangkat dan akses rekening bagi kelompok sasaran yang telah disebutkan, bukan sebagai kepastian bahwa seluruh masyarakat tanpa pengecualian akan menerima fasilitas itu. Ponsel yang dimaksud diharapkan menjadi sarana untuk mengakses rekening digital penerima.
Hashim juga menyebutkan bahwa dana akan tersedia dan dikirimkan ke rekening masing-masing. Artinya, apabila program tersebut direalisasikan sesuai rencana, dana disalurkan melalui rekening digital yang terhubung dengan penerima yang memenuhi kriteria. Informasi yang tersedia menempatkan warga berusia 17 tahun yang belum memiliki rekening sebagai sasaran utama. Karena itu, cakupan penerima tidak perlu diperluas di luar kelompok tersebut sebelum pemerintah memberikan penjelasan resmi mengenai ketentuan tambahan, jadwal pelaksanaan, serta proses verifikasi penerima.
Pemerintah menunjuk Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk mendukung penyediaan rekening digital secara gratis bagi masyarakat. Penunjukan tersebut menjadi bagian dari rencana menghadirkan akses layanan keuangan yang lebih luas, terutama bagi warga yang selama ini belum memiliki rekening bank. Melalui dua bank tersebut, proses pembukaan rekening diharapkan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan menjangkau kelompok masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Hashim menjelaskan bahwa BRI dan BSI akan memfasilitasi pembukaan rekening bagi sekitar 30 persen penduduk Indonesia yang belum terjangkau layanan perbankan. Angka itu, menurutnya, merujuk pada perkiraan Bank Dunia dan sejalan dengan pandangan pemerintah mengenai masih besarnya jumlah penduduk yang berada di luar sektor perbankan. Kelompok tersebut mencakup warga yang belum mempunyai rekening, baik karena keterbatasan akses, kondisi ekonomi, maupun hambatan administratif.
Rekening digital yang disiapkan melalui ponsel masing-masing penerima manfaat dirancang bukan hanya sebagai sarana transaksi, tetapi juga sebagai jalur penyaluran bantuan pemerintah. Dengan adanya rekening tersebut, penerima yang memenuhi kriteria dapat menerima bantuan tunai secara langsung. Sistem ini diharapkan membuat proses distribusi lebih terarah karena dana dikirimkan kepada penerima yang telah terdata dan berhak mendapat manfaat.
Dalam skema yang direncanakan, bantuan tunai tidak lagi diberikan dalam bentuk fisik. Kementerian Keuangan nantinya akan mengirimkan dana langsung ke rekening digital penerima manfaat melalui perangkat seluler mereka. Mekanisme tersebut berpotensi mengurangi tahapan penyaluran, mempercepat penerimaan bantuan, serta meningkatkan keterlacakan penggunaan anggaran. Pada saat yang sama, penerima perlu memperoleh pendampingan agar dapat mengaktifkan rekening, menjaga keamanan akses, dan menggunakan layanan digital secara tepat. Kehadiran BRI dan BSI diharapkan membantu pemerintah memperluas inklusi keuangan sekaligus memastikan manfaat program dapat diterima masyarakat secara lebih efisien.
Program rekening gratis yang dikaitkan dengan rencana pemberian ponsel bagi warga belum direalisasikan pada 2026. Pelaksanaannya masih berada dalam tahap pembahasan, terutama terkait mekanisme teknis, pendataan penerima, serta koordinasi antarlembaga yang diperlukan. Karena itu, masyarakat belum dapat menganggap program tersebut sebagai layanan yang sudah berjalan atau bantuan yang telah disalurkan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pada Rabu, 23 September, bahwa program rekening gratis tersebut diharapkan mulai berjalan pada awal 2027. Pernyataan itu menunjukkan bahwa pemerintah masih menyiapkan sejumlah aspek sebelum pelaksanaan dapat dilakukan. Target waktu tersebut juga bersifat rencana, sehingga pelaksanaannya tetap bergantung pada penyelesaian pembahasan teknis dan keputusan resmi dari pihak-pihak terkait.
Berdasarkan keterangan Airlangga, mekanisme yang direncanakan adalah pembuatan rekening secara otomatis bersamaan dengan proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dengan skema itu, warga yang mengurus KTP nantinya berpotensi memperoleh rekening tanpa harus menjalani proses pembukaan rekening secara terpisah. Namun, rincian mengenai lembaga yang akan mengelola rekening, persyaratan administratif, perlindungan data, dan bentuk layanan yang tersedia masih perlu ditetapkan lebih lanjut.
Keterkaitan pembuatan KTP dan rekening digital dimaksudkan untuk memanfaatkan proses administrasi kependudukan sebagai dasar pendataan. Meski demikian, belum ada keterangan bahwa seluruh warga yang membuat KTP saat ini sudah otomatis memiliki rekening atau menerima ponsel. Penerapan mekanisme tersebut baru dapat dilakukan setelah aturan, sistem, dan pembagian kewenangan dinyatakan siap.
Dengan demikian, program rekening gratis masih berstatus sebagai rencana yang tengah dibahas dan ditargetkan mulai pada awal 2027. Hingga terdapat pengumuman resmi mengenai pelaksanaan, pembagian ponsel, pembukaan rekening, maupun penyaluran bantuan belum dinyatakan dimulai.
Baca juga: Perlinsos Digital Meningkatkan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kota Malang | Tingkatkan Literasi Digital Pelajar, Polres Kendal Sukses Gelar Sosialisasi “Paham AI” dari Minggu Pertama hingga Kelima, 4.367 Siswa Bersertifikat | Transformasi Energi dan Infrastruktur Digital di Indonesia
