Probolinggo – DPRD Kabupaten Probolinggo kembali menggelar rapat paripurna pada Jum’at sore (1/11/2024), dengan agenda penting yaitu penyampaian Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo terkait Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Probolinggo tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Muhammad Zubaidi, dan dihadiri oleh pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Dari pihak eksekutif, hadir Penjabat (Pj) Bupati Probolinggo H. Ugas Irwanto, S.Sos., M.Si., bersama sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.
Dalam kesempatan tersebut, Pj Bupati Ugas Irwanto secara langsung membacakan jawaban atas Pemandangan Umum yang disampaikan oleh masing-masing fraksi. Setiap jawaban tersebut mengacu pada berbagai sektor pembangunan dan perbaikan yang akan dilakukan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2025.
**Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-Partai**
Salah satu jawaban yang disampaikan kepada Fraksi Partai NasDem adalah mengenai upaya pemerintah daerah dalam melakukan verifikasi dan validasi data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), guna memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran. Pemutakhiran data ini sangat penting, mengingat potensi kesalahan dalam pencantuman nama penerima yang tidak layak, seperti anggota keluarga ASN, TNI, Polri, perangkat desa, dan individu yang mampu secara ekonomi. Langkah ini melibatkan proses pemadanan data dengan data regsosek dan dilakukan secara berkala dengan pengawasan dari kepala desa dan camat.
Selanjutnya, Pj Bupati juga menjelaskan langkah-langkah konkret yang dilakukan Dinas Sosial untuk menurunkan angka kemiskinan, termasuk melalui program graduasi dan penonaktifan penerima bansos yang tidak memenuhi syarat serta pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan perhatian terhadap pendapatan transfer daerah, yang meliputi pendapatan bagi hasil pajak daerah, termasuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, serta pajak rokok. Sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah daerah juga menargetkan pengoptimalan sumber pendapatan lain, termasuk dana keuangan khusus yang disalurkan oleh pemerintah provinsi.
Fraksi Golkar menggarisbawahi pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama yang berasal dari sektor pajak daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Probolinggo, melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPKAD), telah melakukan berbagai inovasi, seperti pemasangan alat rekam pajak, perluasan kanal pembayaran pajak, dan peningkatan kompetensi petugas pajak.
Selain itu, BPPKAD juga merencanakan inovasi baru pada tahun 2025, termasuk sinergitas dengan Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam penarikan pajak kendaraan bermotor dan penghapusan piutang pajak yang belum terbayar.
**Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Prioritas Pembangunan**
Penting juga untuk dicatat bahwa Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menanyakan terkait pembangunan ruas jalan Krucil-Tambelang dan Krobungan-Krucil. Pj Bupati menjelaskan bahwa, meski semula dijadwalkan pada tahun 2024, program perbaikan jalan tersebut mengalami revisi anggaran. Namun, pada tahun 2025, alokasi anggaran sekitar Rp 6 miliar telah dipersiapkan untuk melanjutkan proyek tersebut.
Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas jalan kabupaten. Berdasarkan SK Bupati Probolinggo nomor 954/118/426.32/2024, kondisi jalan kabupaten yang mencapai 649,4 km dengan status “mantap” akan terus diperbaiki. Pada tahun 2025, diproyeksikan bahwa jalan mantap akan meningkat menjadi 74,88%, yang merupakan peningkatan signifikan dibandingkan dengan kondisi jalan pada tahun 2024.
**Langkah Strategis Meningkatkan PAD dan Pembangunan Infrastruktur**
Secara keseluruhan, rapat paripurna ini menggarisbawahi komitmen Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam melakukan perbaikan pada berbagai sektor, mulai dari pemerataan bantuan sosial, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), hingga pembangunan infrastruktur jalan. Semua jawaban yang disampaikan dalam rapat paripurna ini menunjukkan upaya sistematis dan terencana dalam menghadapi tantangan pembangunan di tahun 2025.
Dengan harapan bahwa langkah-langkah yang diambil dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Probolinggo, rapat paripurna ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan program-program pembangunan yang berkelanjutan. (Edi D)
