Jakarta | Pemerintah daerah pada tahun anggaran 2027 pada prinsipnya harus menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam batas yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Batas umum tersebut sebesar 2,5 persen dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2027. Dengan demikian, besaran defisit tidak dapat ditentukan semata-mata berdasarkan kebutuhan belanja, tetapi perlu disesuaikan dengan proyeksi pendapatan serta ketentuan mengenai pembiayaan daerah.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara membuka peluang bagi daerah untuk menetapkan defisit APBD melebihi batas umum tersebut. Namun, kelonggaran ini bukan pengecualian yang dapat diputuskan sendiri oleh pemerintah daerah. Rencana untuk melampaui 2,5 persen harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Menteri Keuangan. Persyaratan tersebut menempatkan pemerintah pusat sebagai pihak yang menilai usulan, sebelum daerah menetapkan kebijakan anggarannya.
Aturan mengenai batas defisit dan pembiayaan utang daerah untuk tahun anggaran 2027 tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2026. Ketentuan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah saat menyusun APBD, termasuk ketika merencanakan pembiayaan melalui utang. Karena itu, daerah perlu memastikan bahwa perhitungan pendapatan, kebutuhan belanja, dan rencana pembiayaan disusun secara konsisten dengan kerangka yang diatur dalam peraturan tersebut.
Bagi daerah yang mempertimbangkan defisit di atas batas, persetujuan menteri merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan. Usulan perlu disiapkan dengan dasar yang jelas agar pemerintah pusat dapat menilai kebutuhan dan implikasi pembiayaannya. Meski peluang tersebut tersedia, batas 2,5 persen tetap menjadi patokan umum bagi APBD 2027. Mekanisme persetujuan tidak menghapus batas itu, melainkan membuka ruang bagi kondisi tertentu yang memerlukan penilaian lebih lanjut. Dengan memahami aturan sejak awal, pemerintah daerah dapat menghindari penyusunan anggaran yang tidak sesuai ketentuan dan menyiapkan rencana pembiayaan secara lebih tertib.
Ketentuan mengenai batas defisit APBD tidak berarti pemerintah daerah bebas menetapkan defisit di atas ambang yang berlaku. Jika rancangan anggaran menunjukkan defisit melampaui batas maksimal, rencana tersebut memerlukan persetujuan Menteri Keuangan. Dengan demikian, persetujuan merupakan prasyarat untuk melampaui batas, bukan konsekuensi otomatis dari penyusunan atau pengesahan rancangan anggaran daerah.
Aturan ini menempatkan kewenangan persetujuan pada pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan. Pemerintah daerah perlu memperhatikan batas yang ditetapkan dalam beleid ketika menyusun APBD 2027, termasuk saat merencanakan pembiayaan untuk menutup selisih pendapatan dan belanja. Bila rencana defisit masih berada dalam batas maksimal, ketentuan khusus mengenai pelampauan tersebut tidak menjadi dasar untuk menganggap bahwa persetujuan menteri telah diberikan. Sebaliknya, apabila rencana melewati batas, pemerintah daerah tidak dapat memperlakukannya sebagai keputusan yang sepenuhnya berada dalam kewenangan daerah.
Persyaratan ini juga penting dibedakan dari pengajuan atau pemberian persetujuan dalam kasus tertentu. Ketentuan yang mengharuskan persetujuan Menteri Keuangan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa suatu daerah telah mengajukan permohonan, memperoleh persetujuan, ataupun memenuhi syarat untuk mendapatkan pengecualian. Hal-hal tersebut bergantung pada proses dan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak dapat diasumsikan hanya dari adanya aturan tentang kemungkinan pelampauan batas.
Bagi penyusun anggaran daerah, implikasinya adalah perlunya menguji besaran defisit sejak tahap perencanaan dan memastikan rencana tetap sesuai dengan ketentuan. Jika pilihan kebijakan mengarah pada defisit di atas ambang, pemerintah daerah harus terlebih dahulu memperhatikan mekanisme persetujuan yang ditentukan, bukan menganggap pelampauan dapat dijalankan secara otomatis. Kejelasan mengenai batas dan prasyaratnya membantu menjaga disiplin fiskal serta memastikan rencana APBD diproses sesuai pembagian kewenangan. Karena itu, persetujuan Menteri Keuangan menjadi syarat penting sebelum defisit yang melampaui batas maksimal dapat direncanakan untuk dilaksanakan.
Rencana untuk melampaui batas defisit APBD tidak dapat dipertimbangkan hanya berdasarkan kebutuhan belanja daerah. Pemerintah daerah tetap harus memenuhi sejumlah persyaratan fiskal yang mengatur besaran defisit, pembiayaan utang, kemampuan membayar, serta total kewajiban. Ketentuan tersebut menjadi ukuran agar tambahan ruang pembiayaan tidak mengganggu keberlanjutan keuangan daerah.
Pertama, batas maksimal kumulatif defisit APBD yang dibiayai melalui pembiayaan utang daerah tidak boleh melebihi 0,18 persen dari proyeksi produk domestik bruto (PDB). Batas ini berlaku untuk akumulasi defisit APBD yang sumber pembiayaannya berasal dari utang daerah, bukan sebagai batas bagi setiap daerah secara terpisah. Karena itu, perhitungan perlu memperhatikan posisi kumulatif sesuai ketentuan yang berlaku.
Kedua, batas maksimal kumulatif pembiayaan utang daerah juga tidak boleh melebihi 0,18 persen dari proyeksi PDB. Persyaratan ini berbeda dari batas defisit yang dibiayai dengan utang: satu mengukur defisit APBD yang ditutup melalui utang, sedangkan yang lain mengukur pembiayaan utang daerah secara kumulatif. Keduanya harus dipastikan tetap berada dalam batas masing-masing; pemenuhan salah satunya tidak dengan sendirinya menghapus kewajiban untuk memenuhi yang lain.
Kemampuan daerah membayar kembali utang dinilai melalui rasio kemampuan keuangan daerah untuk membayar kembali utang. Rasio tersebut harus sekurang-kurangnya 2,5. Dengan demikian, rencana pembiayaan perlu didukung kapasitas keuangan yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran, bukan semata-mata didasarkan pada tersedianya ruang untuk menarik utang.
Selain itu, jumlah sisa utang daerah yang masih harus dibayar apabila digabungkan dengan utang yang akan ditarik tidak boleh melampaui 75 persen dari pendapatan APBD tahun sebelumnya yang tidak ditentukan penggunaannya. Pemeriksaan ini membandingkan total sisa dan rencana penarikan utang dengan pendapatan yang bersifat tidak terikat penggunaannya pada tahun anggaran sebelumnya. Seluruh batas tersebut merupakan persyaratan yang perlu diperhitungkan bersama sebelum rencana pelampauan batas diajukan untuk dipertimbangkan. Memenuhi satu indikator saja belum cukup apabila indikator lainnya masih melampaui ambang yang ditetapkan.
Dalam mekanisme pelampauan batas defisit APBD, rencana pembiayaan utang daerah perlu melalui pertimbangan sejumlah pejabat pemerintah pusat sebelum dijalankan. Ketentuan ini mencakup pinjaman daerah sebagai salah satu bentuk pembiayaan utang. Pertimbangan tersebut harus diperoleh dari Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy. Dengan demikian, rencana utang yang diajukan pemerintah daerah tidak hanya dibahas dalam lingkup pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan penilaian dari ketiga kementerian sesuai dengan peran masing-masing dalam mekanisme tersebut.
Proses pertimbangan juga harus memperhatikan kebijakan fiskal nasional, khususnya kebijakan yang berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah untuk membayar kewajiban utangnya. Penilaian kemampuan membayar menjadi salah satu hal yang perlu dicermati ketika rencana pembiayaan utang dipertimbangkan. Selain itu, kapasitas fiskal daerah juga harus menjadi perhatian. Kedua aspek tersebut—kemampuan membayar dan kapasitas fiskal—menjadi bagian dari informasi yang relevan dalam menilai rencana pembiayaan, termasuk pinjaman yang diajukan oleh daerah. Pertimbangan terhadap kebijakan fiskal nasional diperlukan karena kebijakan tersebut dapat berdampak pada ruang dan kapasitas keuangan daerah.
Ketentuan mengenai pertimbangan tiga menteri ini berlaku dalam konteks rencana pembiayaan utang ketika pemerintah daerah mengajukan pelampauan batas defisit APBD. Artinya, sebelum rencana tersebut ditempuh, pemerintah daerah harus memperoleh pertimbangan dari Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan memperhatikan kebijakan fiskal nasional yang berdampak pada kemampuan membayar serta kapasitas fiskal daerah. Persyaratan tersebut menjadi bagian dari mekanisme pelampauan batas yang harus dipenuhi dalam proses penyusunan dan pengajuan rencana utang daerah. Dengan demikian, pertimbangan tiga menteri beserta perhatian pada aspek fiskal merupakan ketentuan yang melekat pada mekanisme pelampauan batas defisit, bukan ketentuan yang dapat dilewati dalam pengajuan rencana pembiayaan utang tersebut.
