Jakarta | Sejumlah elemen masyarakat dijadwalkan menggelar demonstrasi di Jakarta pada Rabu, 28 Oktober 2026. Aksi tersebut berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, sehingga sejumlah kawasan ibu kota berpotensi mengalami peningkatan aktivitas dan kepadatan. Warga yang memiliki agenda di pusat kota disarankan memperhitungkan kemungkinan perubahan arus lalu lintas dan menyiapkan waktu perjalanan lebih longgar.
Salah satu aksi yang menjadi perhatian adalah demonstrasi mahasiswa Universitas Indonesia di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Lokasi tersebut merupakan kawasan penting dengan aktivitas kendaraan dan masyarakat yang cukup tinggi. Kehadiran peserta aksi dapat memengaruhi mobilitas di sekitar titik demonstrasi, terutama selama kegiatan berlangsung. Pengguna jalan sebaiknya mengikuti informasi lalu lintas terbaru serta arahan petugas di lapangan.
Selain Bundaran HI, beberapa kawasan lain juga disebut berpotensi terdampak, yakni kompleks DPR/MPR RI, Monas, dan Tugu Tani. Informasi mengenai titik-titik tersebut penting diperhatikan karena kegiatan massa dapat menyebabkan keramaian, perlambatan perjalanan, atau pengalihan arus secara situasional. Namun, lokasi yang berpotensi terdampak tidak serta-merta berarti seluruh kawasan akan ditutup. Kondisi aktual dapat berubah mengikuti jumlah peserta dan pengaturan aparat.
Aksi dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai. Dengan waktu pelaksanaan yang dapat berlangsung sepanjang hari, masyarakat sebaiknya memantau perkembangan sebelum berangkat maupun saat berada di perjalanan. Pengguna transportasi umum juga dapat memeriksa informasi layanan, sebab kepadatan di sekitar kawasan demonstrasi mungkin berdampak pada akses menuju halte atau stasiun tertentu. Bagi warga yang tidak berkepentingan di lokasi, memilih rute alternatif dapat membantu mengurangi waktu tempuh.
Karena demonstrasi bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, perhatian publik kemungkinan tertuju pada sejumlah kegiatan di berbagai wilayah Jakarta. Meski demikian, rincian perubahan lalu lintas dan kondisi setiap lokasi perlu mengacu pada pengumuman resmi yang tersedia pada hari pelaksanaan. Masyarakat diimbau menjaga ketertiban, tidak menyebarkan kabar yang belum terverifikasi, dan memberi ruang bagi petugas untuk mengatur keamanan serta kelancaran aktivitas umum.
Untuk mengantisipasi kepadatan selama aksi BEM UI berlangsung, kepolisian menyiapkan rekayasa arus kendaraan secara situasional di sejumlah kawasan yang menjadi lokasi demonstrasi. Pengaturan lalu lintas dapat diberlakukan menyesuaikan kondisi di lapangan, termasuk jumlah peserta aksi, kepadatan kendaraan, serta perkembangan situasi di sekitar titik kegiatan. Karena itu, arus kendaraan di jalan tertentu berpotensi dialihkan, dibatasi, atau mengalami perlambatan pada waktu-waktu tertentu. Pengendara sebaiknya memperhitungkan kemungkinan perubahan rute sebelum berangkat dan tidak hanya mengandalkan kebiasaan perjalanan sehari-hari. Situasi dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga informasi yang tersedia saat perjalanan perlu diperhatikan.
Masyarakat yang tidak memiliki keperluan mendesak di sekitar lokasi demonstrasi diimbau untuk menghindari kawasan tersebut. Langkah ini dapat membantu mengurangi kepadatan dan memberi ruang bagi petugas untuk mengatur lalu lintas maupun menjaga kelancaran kegiatan. Bagi warga yang tetap harus melintas, gunakan rute alternatif dan sesuaikan waktu perjalanan dengan mempertimbangkan potensi antrean. Jika memungkinkan, berangkat lebih awal atau memilih waktu lain agar perjalanan tidak terganggu. Pengendara juga perlu menyiapkan pilihan jalan cadangan dan mengikuti rambu atau pengalihan yang diterapkan, tanpa menerobos pembatas maupun berhenti di area yang menghambat arus kendaraan.
Selama melintas di kawasan terdampak, pengguna jalan diminta mengikuti arahan petugas di lapangan. Petugas dapat mengubah pengaturan arus sesuai kondisi terkini, sehingga pengendara sebaiknya tetap tertib, menjaga jarak, dan tidak memaksakan masuk ke jalan yang sedang ditutup atau dialihkan. Perhatikan pula keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya, terutama ketika arus kendaraan bergerak lebih lambat. Untuk memperoleh pembaruan kondisi lalu lintas dan informasi rekayasa terbaru, masyarakat dapat memantau akun media sosial TMC Polda Metro Jaya, sebagaimana disampaikan dalam bahan informasi terkait aksi. Memeriksa pembaruan sebelum dan selama perjalanan membantu pengendara memilih jalur yang lebih sesuai serta menyesuaikan rencana apabila terjadi perubahan situasi. Dengan mengikuti imbauan tersebut, masyarakat dapat mengurangi risiko terjebak kepadatan dan mendukung kelancaran pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi aksi.
Dalam aksi di Jakarta, mahasiswa Universitas Indonesia membawa lima isu yang mereka nilai mendesak untuk ditangani pemerintah. Tuntutan tersebut mencakup penanganan kebakaran hutan dan lahan, pembenahan kebijakan ekonomi, penurunan biaya pendidikan, pemberantasan korupsi, serta perlindungan kebebasan berpendapat. Kelima pokok itu menggambarkan perhatian mahasiswa terhadap keselamatan warga, keadilan sosial, dan ruang demokrasi.
Pada isu lingkungan, BEM UI mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan, termasuk bencana ekologis lainnya. Penetapan status tersebut, menurut mahasiswa, diperlukan agar penanganan dapat dilakukan secara terkoordinasi dan sebanding dengan skala dampak. Mereka juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi masyarakat yang terdampak, pemulihan lingkungan, serta langkah pencegahan agar krisis serupa tidak terus berulang.
Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2026, Namora Siahaan, mempertanyakan mengapa status bencana nasional belum ditetapkan. Ia menyatakan bahwa parameter hukum untuk menetapkan status tersebut dan manfaat yang dapat diperoleh dari penetapannya telah jelas. Pernyataan itu menjadi bagian dari desakan mahasiswa agar pemerintah menjelaskan dasar kebijakannya sekaligus memperkuat respons terhadap bencana ekologis.
Di bidang ekonomi, mahasiswa meminta pembenahan kebijakan agar dampaknya terhadap kehidupan masyarakat diperhatikan. Tuntutan ini menekankan perlunya keputusan yang berpihak pada kesejahteraan dan tidak menambah beban kelompok rentan. Mereka juga mengangkat biaya pendidikan, yang dinilai perlu diturunkan agar akses belajar tetap terbuka bagi lebih banyak orang dan tidak ditentukan oleh kemampuan membayar semata.
Pemberantasan korupsi menjadi isu berikutnya. Mahasiswa menuntut upaya yang tegas dan konsisten untuk menjaga akuntabilitas lembaga serta kepercayaan publik. Sementara itu, perlindungan kebebasan berpendapat menegaskan pentingnya hak warga untuk menyampaikan kritik tanpa intimidasi. Bagi para pengunjuk rasa, ruang menyampaikan pendapat merupakan bagian mendasar dari kehidupan demokratis dan harus dijaga, termasuk ketika kritik ditujukan kepada kebijakan pemerintah.
Secara keseluruhan, lima tuntutan tersebut menghubungkan persoalan lingkungan dan ekonomi dengan akses pendidikan, integritas pemerintahan, serta hak sipil. Mahasiswa mendorong pemerintah menanggapi setiap isu secara terbuka dan menghadirkan langkah nyata, bukan sekadar pernyataan, agar kebutuhan publik dan perlindungan warga menjadi pertimbangan utama.
BEM UI menyoroti arah penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinilai belum cukup berpihak kepada kebutuhan masyarakat. Dalam pandangan mahasiswa, prioritas anggaran seharusnya ditentukan melalui pertimbangan manfaat publik, transparansi, dan pemerataan, bukan kepentingan politik jangka pendek. Mereka mendesak pemerintah menghentikan pemborosan untuk program populis yang dianggap tidak menjawab persoalan mendasar, termasuk Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Kritik tersebut menekankan perlunya evaluasi terbuka atas biaya, sasaran penerima, pelaksanaan, serta dampak setiap program.
Di bidang pendidikan dan layanan dasar, mahasiswa meminta biaya pendidikan diturunkan agar akses belajar tidak semakin ditentukan oleh kemampuan ekonomi keluarga. Mereka juga mendorong pemerataan layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lain di berbagai wilayah. Menurut tuntutan tersebut, anggaran publik perlu diarahkan untuk mengurangi kesenjangan, memperkuat fasilitas, dan memastikan kelompok rentan tidak tertinggal. Kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, kata mereka, semestinya memperoleh perhatian yang sepadan dengan besarnya alokasi negara.
Untuk hukum dan tata kelola, BEM UI mendesak penghentian penggunaan hukum sebagai alat mempertahankan kekuasaan serta meminta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Baca juga: Aksi Unjuk Rasa Buruh di Jakarta: 11 Tuntutan Utama | Aksi Buruh di Jakarta: Menyuarakan Tuntutan dalam Waktu Singkat | Pemadaman Lampu Serentak di Jakarta Malam Ini: Berikut Lokasi yang Terkena Dampak
