Published: Edi D
Oleh: Bambang Soesatyo
Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua Komisi III DPR RI ke-7/Dosen Tetap Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya, dan Universitas Pertahanan (UNHAN)
Presiden Prabowo Subianto telah memulai kerja nyata dalam memperbaiki kondisi perekonomian nasional yang mengalami banyak tantangan di berbagai sektor. Berbagai kebijakan telah dirumuskan sebagai bagian dari upaya pemulihan ini. Namun, selain langkah konkret dari pemerintah, dukungan dari semua elemen bangsa sangat dibutuhkan. Salah satu kebijakan yang diharapkan dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi adalah pembentukan super holding Danantara.
Potret Perekonomian Nasional Saat Ini
Sudah menjadi pemahaman bersama bahwa perekonomian nasional saat ini tidak dalam kondisi yang ideal. Seperti mesin yang mengalami kerusakan, berbagai sektor dan sub-sektor ekonomi belum mampu mencapai performa optimal. Salah satu dampak nyata dari kondisi ini adalah tingginya angka pengangguran, yang kini mencapai jutaan orang.
Perusahaan-perusahaan besar terus berguguran akibat ketidakmampuan bertahan di tengah tantangan ekonomi. Pada Februari 2024, perhatian publik tertuju pada nasib tragis ribuan pekerja PT Danbi International di Garut, Jawa Barat. Produsen bulu mata ini dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, menyebabkan lebih dari 2.000 pekerja kehilangan pekerjaan. Beberapa hari kemudian, PT Sanken Indonesia di Cikarang mengumumkan penghentian produksi pada Juni 2025, berdampak pada sekitar 400 karyawan. Sebelumnya, pailitnya PT Sritex, PT Sepatu Bata, dan berbagai perusahaan tekstil lain telah menggambarkan krisis ekonomi yang semakin meluas. Di Cibaduyut, banyak usaha manufaktur kecil juga gulung tikar.
Dampak dari semua ini terlihat dalam data Badan Pusat Statistik (BPS). Pada Agustus 2024, BPS mencatat jumlah pengangguran mencapai 7,47 juta orang, meskipun angka riilnya kemungkinan lebih tinggi. Jumlah kelas menengah juga mengalami penurunan dari 57,33 juta pada 2019 menjadi 47,85 juta pada 2024. Fenomena ini menunjukkan melemahnya daya beli dan ketidakstabilan ekonomi yang semakin mengkhawatirkan.
Kebijakan Presiden Prabowo untuk Pemulihan Ekonomi
Sejak awal masa kepemimpinannya, Presiden Prabowo menunjukkan kepedulian tinggi terhadap pemulihan ekonomi nasional. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah memerintahkan menteri-menteri ekonomi untuk menyelamatkan PT Sritex. Selain itu, melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.47/2024, pemerintah menghapus utang macet lebih dari satu juta pelaku UMKM dengan total nilai mencapai Rp14 triliun.
Selain itu, Presiden Prabowo juga telah merancang kebijakan yang lebih luas dan sistematis, antara lain:
- Pembatasan Devisa Hasil Ekspor – Untuk memastikan bahwa hasil ekspor digunakan secara optimal dalam membangun perekonomian nasional dan mengurangi ketergantungan pada devisa asing.
- Pembentukan Bank Emas (Bullion Bank) – Untuk mengelola aset emas milik negara secara lebih efektif, meningkatkan nilai tambah, dan memberikan akses investasi yang lebih luas kepada masyarakat.
- Konsolidasi BUMN melalui Danantara – Untuk memperkuat posisi badan usaha milik negara sebagai sumber kekuatan investasi nasional.
Kebijakan ekonomi ini bertumpu pada semangat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa sumber daya alam harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Prabowo tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan.
Pentingnya Dukungan Semua Elemen Bangsa
Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Presiden Prabowo bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip utama dari kebijakan ini adalah pro-rakyat, pro-konstitusi, dan pro-keadilan sosial. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berupaya mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang selama ini masih menjadi tantangan besar.
Sebagai bagian dari strategi ekonomi inklusif, pemerintah juga mendorong penguatan UMKM melalui pembiayaan dan pelatihan agar mereka mampu berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. Bank Dunia mencatat bahwa tantangan utama Indonesia masih terkait dengan pemerataan pendapatan dan akses terhadap layanan dasar. Oleh karena itu, Presiden Prabowo terus mengarahkan kebijakan ekonomi agar lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat kecil dan menengah.
Dalam membangun kemandirian ekonomi nasional, diperlukan keberanian dari semua elemen bangsa untuk berpartisipasi secara aktif. Tidak hanya memberikan ruang bagi pemerintah untuk bekerja, tetapi juga memberikan dukungan penuh terhadap setiap kebijakan yang bertujuan memperbaiki perekonomian. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan kebijakan ekonomi yang diterapkan dapat membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. (**)
