Jakarta | Di kawasan perkotaan yang padat, ruang jalan digunakan bersama oleh berbagai pengguna, mulai dari pengendara mobil dan sepeda motor hingga pesepeda dan pejalan kaki. Namun, masih ditemukan pemilik kendaraan yang memarkir mobil secara sembarangan sampai mengambil sebagian badan jalan. Kebiasaan ini membuat ruang yang semestinya dapat dilalui menjadi terbatas. Mobil yang terparkir di tepi jalan mungkin tampak hanya menggunakan satu bagian kecil, tetapi dampaknya terasa ketika lebar jalan memang terbatas atau arus kendaraan sedang ramai. Karena itu, persoalan parkir bukan sekadar soal tempat untuk menyimpan kendaraan, melainkan juga berkaitan dengan akses dan kenyamanan pengguna jalan lainnya.
Saat mobil menempati badan jalan, jalur yang tersisa bagi kendaraan lain menjadi lebih sempit. Pengendara mungkin perlu memperlambat laju, menjaga jarak lebih hati-hati, atau bergantian melewati bagian jalan yang menyempit. Situasi tersebut dapat mengganggu kelancaran perjalanan, terutama ketika kendaraan berpapasan atau arus lalu lintas meningkat. Pengguna jalan lain pun harus menyesuaikan diri dengan keberadaan mobil yang parkir, meskipun mereka tidak terlibat dalam keputusan pemilik kendaraan untuk menggunakan ruang tersebut. Dengan demikian, parkir sembarangan berpotensi memindahkan beban dari pemilik mobil kepada masyarakat yang melintas, sekaligus mengurangi fungsi jalan sebagai ruang mobilitas bersama.
Contoh penggunaan ruang publik yang mengganggu dapat terlihat ketika kanopi dipasang di jalan umum untuk melindungi mobil yang diparkir di bawahnya. Kanopi semacam itu bukan hanya menandai bahwa badan jalan digunakan sebagai tempat parkir, tetapi juga dapat membuat ruang tersebut tampak dikuasai untuk kepentingan pribadi. Jika bagian jalan yang tersedia semakin berkurang, kendaraan yang melintas harus berbagi ruang yang lebih sempit. Kondisi ini dapat menghambat pergerakan dan berpotensi menimbulkan kemacetan, terutama saat arus kendaraan ramai. Persoalan tersebut menjadi latar penting dalam pembahasan aturan garasi dan sanksi parkir di jalan. Penataan parkir diperlukan agar akses jalan tetap terbuka dan kepentingan seluruh pengguna ruang publik dapat dipertimbangkan.
Ketentuan mengenai kewajiban garasi bagi pemilik kendaraan berlaku di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Aturan ini tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Dengan demikian, kewajiban tersebut bukan sekadar imbauan agar warga lebih tertib, melainkan bagian dari pengaturan transportasi daerah yang perlu diperhatikan oleh pemilik kendaraan maupun calon pembeli kendaraan di Jakarta.
Pasal 140 Perda tersebut mengatur bahwa setiap orang atau badan usaha yang memiliki kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi. Kendaraan itu harus disimpan pada garasi yang tersedia atau berada dalam penguasaan pemiliknya. Pasal yang sama juga menegaskan bahwa kendaraan bermotor tidak boleh disimpan di ruang milik jalan. Artinya, badan jalan dan ruang milik jalan tidak dapat diperlakukan sebagai tempat penyimpanan kendaraan pribadi, sekalipun kendaraan hanya diparkir di dekat rumah pemiliknya.
Pengaturan ini juga berlaku sebelum seseorang atau badan usaha membeli kendaraan. Pihak yang hendak membeli kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi untuk menyimpan kendaraan tersebut. Karena itu, ketersediaan tempat parkir semestinya dipastikan sebagai bagian dari pertimbangan sebelum transaksi pembelian dilakukan, bukan baru dicari setelah kendaraan sudah dimiliki. Ketentuan ini mencakup kendaraan yang dimiliki orang perseorangan maupun badan usaha, sehingga perusahaan juga perlu menyiapkan lokasi penyimpanan yang sesuai bagi kendaraan operasionalnya.
Dalam penerapannya, memiliki atau menguasai garasi berarti pemilik mempunyai tempat yang dapat digunakan untuk menyimpan kendaraan, baik karena kepemilikan maupun dasar penguasaan yang sah. Warga sebaiknya memastikan lokasi tersebut memang dapat digunakan untuk parkir dan tidak mengandalkan ruang jalan umum sebagai pengganti garasi. Memahami Pasal 140 membantu pemilik dan calon pembeli mengetahui kewajiban dasarnya serta merencanakan kebutuhan parkir secara lebih tertib. Ketentuan ini juga menjadi landasan bagi pengaturan lebih lanjut mengenai penataan kendaraan dan penggunaan ruang jalan di DKI Jakarta.
Pasal 140 menetapkan bahwa kepemilikan atau penguasaan garasi perlu dibuktikan melalui surat bukti kepemilikan garasi yang diterbitkan oleh kelurahan setempat. Ketentuan ini menghubungkan kewajiban menyediakan garasi dengan dokumen resmi, sehingga pernyataan bahwa seseorang memiliki atau menguasai tempat untuk menyimpan kendaraan tidak cukup disampaikan secara lisan. Bukti yang dimaksud adalah surat dari kelurahan, sesuai ketentuan pasal tersebut.
Surat bukti kepemilikan garasi itu juga disebut sebagai syarat penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Artinya, pemenuhan persyaratan administrasi STNK berkaitan dengan pembuktian kepemilikan atau penguasaan garasi. Bagi pemilik kendaraan, hal ini penting dipahami ketika mengurus penerbitan STNK, karena bukti garasi menjadi bagian dari persyaratan yang dinyatakan dalam aturan. Ketentuan tersebut tidak hanya berbicara tentang kebiasaan memarkir kendaraan di rumah, tetapi juga menetapkan bentuk bukti yang diperlukan.
Pasal 140 memberikan garis besar mengenai bukti yang digunakan dan kaitannya dengan penerbitan STNK. Namun, uraian ini tidak menambahkan tahapan pengajuan, daftar dokumen lain, jangka waktu, biaya, atau tata cara teknis yang tidak disebutkan dalam ketentuan yang dirujuk. Karena itu, pemilik kendaraan sebaiknya membedakan hal yang secara tegas dinyatakan pasal—yakni surat bukti dari kelurahan sebagai syarat penerbitan STNK—dan rincian pelaksanaan yang mungkin diatur pada ketentuan lain.
Pasal tersebut juga menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan kendaraan bermotor diatur dengan peraturan gubernur. Dengan demikian, Pasal 140 menjadi dasar untuk memahami kewajiban pembuktian garasi, sedangkan pengaturan lebih lanjut mengenai kepemilikan kendaraan menjadi ranah peraturan gubernur. Rujukan ini penting agar pembaca tidak menganggap seluruh rincian pelaksanaan telah dijabarkan dalam satu pasal. Untuk mengetahui ketentuan yang lebih lengkap, rujukan yang relevan adalah peraturan gubernur yang mengatur hal tersebut, tanpa mengasumsikan prosedur yang tidak tercantum dalam sumber.Pasal 246 ayat (1) dan ayat (2) mengatur kemungkinan penerapan sanksi administratif terhadap orang atau badan usaha yang melanggar kewajiban berdasarkan peraturan daerah. Ketentuan ini mencakup kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan atau usaha di bidang transportasi jalan, perkeretaapian, perairan, dan/atau udara. Dengan demikian, cakupannya tidak terbatas pada satu moda transportasi, dan penerapan sanksi perlu dibaca sesuai jenis kegiatan serta kewajiban yang diatur dalam peraturan daerah terkait. Ketentuan tersebut menjadi landasan administratif bagi penanganan pelanggaran, bukan dasar untuk menganggap bahwa setiap pelanggaran otomatis menerima bentuk hukuman yang sama.
Bentuk sanksi yang disebut meliputi teguran tertulis, denda administratif, pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pilihan kata “dan/atau” menunjukkan bahwa satu atau beberapa bentuk sanksi dapat dipertimbangkan menurut aturan yang berlaku. Namun, rincian dalam pasal tersebut tidak mencantumkan nominal denda tertentu maupun tahapan penindakan khusus. Karena itu, informasi mengenai besaran denda, tata cara pemberian teguran, atau keadaan yang menyebabkan izin dibekukan atau dicabut tidak sepatutnya diasumsikan hanya dari daftar sanksi ini.
Bagi pemilik kendaraan dan pelaku usaha, penting untuk membedakan aturan mengenai parkir kendaraan di jalan dari kewajiban yang mengatur kegiatan atau usaha transportasi. Pasal 246 menjelaskan kerangka sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban dalam lingkup peraturan daerah, tetapi penerapannya terhadap suatu keadaan harus merujuk pada ketentuan yang secara langsung mengatur perilaku tersebut. Jika persoalan yang dihadapi berkaitan dengan parkir, periksa pula peraturan daerah dan aturan pelaksana yang relevan, termasuk kewajiban, larangan, serta prosedur penegakannya.
Baca juga: Peringatan Dini Kekeringan di Jakarta: DKI Jakarta Minta Warga Berhati-hati | Pemilik Kios Datangi SPKT Polres Langsa, Persoalkan Penertiban Satpol PP | Kejuaraan Sepak Bola Anak Usia Dini: PKM Jakarta dan Yogyakarta
