Jakarta | Pengajuan sertifikat halal meningkat hingga melampaui 10.000 permohonan per hari menjelang dimulainya pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada 18 Oktober 2026. Angka tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan jumlah pendaftaran pada kondisi normal, yang berkisar 6.000 hingga 7.000 permohonan setiap hari. Data ini menunjukkan peningkatan jumlah pengajuan dalam periode menjelang tenggat pemberlakuan aturan.
Berdasarkan catatan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), jumlah permohonan harian yang sebelumnya berada pada kisaran 6.000–7.000 kini telah melewati 10.000. Dengan demikian, terdapat kenaikan lebih dari 3.000 permohonan per hari dibandingkan batas atas kisaran normal. Perbandingan itu memperlihatkan perubahan pada volume pendaftaran yang masuk menjelang 18 Oktober 2026.
Tanggal tersebut menjadi penanda dimulainya kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang tercakup dalam ketentuan. Menjelang penerapannya, lonjakan pengajuan menjadi perhatian karena jumlah permohonan harian meningkat dibandingkan tingkat yang biasanya tercatat. Namun, angka yang tersedia menggambarkan jumlah pendaftaran, bukan jumlah sertifikat yang telah terbit ataupun keseluruhan produk yang telah memenuhi ketentuan.
BPJPH mencatat bahwa pengajuan saat ini melampaui 10.000 per hari, sedangkan kondisi normal berkisar 6.000–7.000 pendaftaran harian. Keterangan mengenai peningkatan tersebut memberi gambaran tentang volume permohonan yang masuk menjelang pemberlakuan kewajiban pada 18 Oktober 2026. Untuk memahami capaian secara tepat, angka permohonan perlu dibedakan dari proses penerbitan sertifikat, sebab keduanya merupakan tahapan yang berbeda dalam penyelenggaraan sertifikasi halal. Data yang disampaikan dalam catatan ini berfokus pada jumlah pengajuan harian dan perbandingannya dengan kondisi normal, tanpa merinci faktor yang melatarbelakangi kenaikan tersebut.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyatakan bahwa permohonan sertifikat halal yang masuk menjelang tenggat 18 Oktober diproses dengan cepat. Upaya tersebut dilakukan agar pelaku usaha memperoleh kepastian layanan ketika jumlah pengajuan meningkat. BPJPH juga menjelaskan bahwa jalur pengajuan tertentu memiliki waktu penyelesaian yang singkat, sehingga pelaku usaha dapat menyesuaikan pilihan skema dengan persyaratan yang berlaku.
Salah satu jalur yang disebut BPJPH ialah skema self-declare, yang dapat diselesaikan dalam waktu 1×24 jam. Skema ini ditujukan bagi pelaku usaha yang memenuhi ketentuan untuk menyatakan kehalalan produknya secara mandiri, dengan pendampingan sesuai prosedur. Kecepatan penyelesaian tersebut tidak berarti persyaratan diabaikan. Pengajuan tetap harus mengikuti ketentuan dan melalui tahapan yang ditetapkan, termasuk pemeriksaan kelayakan sebelum sertifikat diterbitkan. Karena itu, pelaku usaha perlu memastikan data serta dokumen yang disampaikan lengkap dan sesuai.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyambut kenaikan jumlah permohonan yang masuk. Menurutnya, peningkatan itu mencerminkan tumbuhnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi halal, baik bagi perlindungan konsumen maupun kepatuhan usaha. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada para pelaku usaha yang telah mengajukan sertifikat halal. Apresiasi tersebut ditujukan kepada usaha yang mengambil langkah untuk memenuhi kewajiban sertifikasi dan mendukung penyediaan produk halal bagi masyarakat.
Haikal menyampaikan tanggapan tersebut saat ditemui di Jakarta pada 15 Oktober 2026. Pernyataan itu disampaikan ketika pengajuan sertifikat halal meningkat menjelang tenggat yang menjadi perhatian pelaku usaha. Dengan adanya layanan yang dipercepat, BPJPH berupaya merespons kebutuhan pemohon tanpa mengesampingkan proses yang harus dipenuhi. Informasi mengenai skema dan durasi penyelesaian dapat membantu pelaku usaha menentukan langkah berikutnya, tetapi pemohon tetap perlu memperhatikan kriteria yang berlaku untuk masing-masing jalur. Bagi usaha yang memenuhi syarat self-declare, penyelesaian dalam 1×24 jam memberi pilihan praktis di tengah tingginya permintaan. BPJPH menilai partisipasi pelaku usaha menjadi bagian penting dalam memperluas kepemilikan sertifikat halal dan meningkatkan kesadaran terhadap jaminan produk halal.
Haikal menegaskan bahwa penerapan kewajiban sertifikasi halal bukanlah bentuk pembatasan ataupun pemaksaan terhadap pelaku usaha. Ketentuan tersebut merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dengan demikian, kewajiban itu memiliki landasan hukum yang jelas dan menjadi bagian dari upaya negara untuk menghadirkan jaminan halal bagi masyarakat, sekaligus menciptakan kepastian bagi kegiatan usaha.
Menurut Haikal, regulasi ini bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada publik. Konsumen perlu memperoleh informasi dan kepastian mengenai status produk yang mereka pilih, terutama bagi mereka yang mengutamakan produk halal. Sertifikasi memberikan mekanisme yang dapat membantu memastikan klaim halal pada produk melalui proses yang sesuai dengan ketentuan. Perlindungan tersebut menjadi penting ketika pilihan barang yang tersedia semakin beragam dan produk beredar melalui berbagai saluran pemasaran.
Di sisi lain, aturan ini juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian iklim usaha bagi industri. Kejelasan mengenai persyaratan halal dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan memasarkan barang. Dalam pandangan Haikal, kepastian aturan bukan semata-mata kewajiban administratif, melainkan bagian dari lingkungan usaha yang memungkinkan industri menjalankan kegiatan secara terukur. Pelaku usaha dapat menyesuaikan proses dan pemenuhan persyaratan berdasarkan kerangka hukum yang berlaku.
Haikal turut mengaitkan sertifikasi halal dengan daya saing dunia usaha dan industri. Produk domestik berhadapan dengan barang yang masuk dari luar negeri, sehingga kepastian terkait standar dan status halal dapat menjadi salah satu aspek penting dalam persaingan. Pemenuhan ketentuan diharapkan mendukung industri agar mampu merespons kebutuhan pasar sekaligus berkompetisi secara lebih baik. Dalam konteks tersebut, sertifikat tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan, tetapi juga dengan kepercayaan konsumen dan posisi produk di pasar.
Bagi konsumen yang memilih produk halal, sertifikasi menyediakan jaminan yang dibutuhkan saat menentukan pilihan. Sementara bagi industri, pelaksanaan aturan memberi kerangka yang sama dalam memenuhi ketentuan dan membangun kepercayaan publik. Penegasan Haikal menempatkan kewajiban halal sebagai pelaksanaan undang-undang dengan tujuan yang mencakup perlindungan masyarakat, kepastian usaha, serta peningkatan daya saing. Karena itu, kebijakan ini dipandang sebagai bagian dari tata kelola produk dan pasar, bukan upaya untuk membatasi aktivitas pelaku usaha.
BPJPH menegaskan bahwa jadwal pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal tetap berlangsung pada 18 Oktober 2026 dan tidak ditunda. Penegasan ini menjadi acuan bagi pelaku usaha yang sedang menyiapkan pengajuan maupun melengkapi proses sertifikasi. Dengan jadwal yang tetap, pelaku usaha diharapkan dapat mencermati kewajiban yang berlaku serta memanfaatkan waktu yang tersedia untuk memastikan persyaratan dipenuhi. Informasi mengenai jadwal tersebut juga memberi kepastian bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga persiapan dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan resmi, bukan pada kabar yang belum terverifikasi.
Pemerintah menyatakan pelaksanaan kewajiban ini akan dijaga agar berlangsung tertib dan terukur. Upaya tersebut ditempuh melalui pengawasan serta pembinaan yang ketat, sehingga pelaksanaan tidak hanya berfokus pada pemenuhan jadwal, tetapi juga pada proses yang terarah. Pengawasan dan pembinaan menjadi bagian penting untuk mendampingi pelaku usaha sekaligus memastikan ketentuan sertifikasi dijalankan sesuai aturan. Dalam menghadapi tenggat, pelaku usaha dapat memeriksa kembali status dan kelengkapan proses masing-masing, serta mengikuti arahan yang disampaikan oleh lembaga berwenang. Pendekatan ini mendukung pelaksanaan kebijakan yang konsisten, tanpa mengubah tanggal yang telah ditegaskan.
Untuk memperoleh panduan resmi dan informasi teknis, BPJPH menyediakan portal bpjph.halal.go.id. Pelaku usaha dapat merujuk pada informasi yang tersedia di portal tersebut sebagai sumber keterangan terkait prosedur dan pelaksanaan sertifikasi halal. Menggunakan kanal resmi membantu mengurangi risiko salah memahami ketentuan atau mengandalkan informasi yang tidak jelas sumbernya. BPJPH kembali menegaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal tetap dijadwalkan pada 18 Oktober 2026.
