Jakarta | Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa daerah aliran sungai (DAS) Mampang dan Krukut secara teoritis diharapkan mampu menahan air hingga 8 persen. Pernyataan tersebut disampaikan saat Pramono meninjau pembangunan Embung Kebagusan di Jakarta Selatan pada Selasa sore, 13 Oktober. Angka itu merujuk pada potensi kemampuan sistem pengelolaan air dalam menampung atau mengendalikan sebagian limpasan ketika hujan turun, bukan pada hasil pengurangan banjir yang telah terbukti di lapangan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menjalankan sejumlah langkah preventif untuk menghadapi ancaman banjir, terutama dengan memperkuat infrastruktur pengendalian air. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembangunan tempat-tempat penampungan air, termasuk Embung Kebagusan. Fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu menahan limpasan air hujan untuk sementara waktu sebelum dialirkan secara lebih terkendali ke sistem drainase dan badan air di sekitarnya.
Pengembangan embung dipandang sebagai bagian dari pendekatan yang lebih luas dalam menangani persoalan banjir di kawasan perkotaan. Selain menyediakan kapasitas tampungan, infrastruktur ini dapat mendukung pengaturan aliran air serta mengurangi tekanan pada saluran ketika curah hujan meningkat. Namun, klaim bahwa DAS Mampang dan Krukut secara teoritis dapat menahan air hingga 8 persen masih merupakan perkiraan berdasarkan perencanaan dan pemodelan. Efektivitasnya perlu dinilai melalui pengoperasian, pemantauan, serta evaluasi terhadap kondisi hujan dan aliran sungai dari waktu ke waktu. Karena itu, pernyataan tersebut belum dapat dimaknai sebagai bukti bahwa risiko atau kejadian banjir telah berkurang secara nyata. Pemerintah masih perlu memastikan keterhubungan antarfasilitas, pemeliharaan saluran, dan kesiapan operasional agar manfaat embung dapat bekerja sesuai sasaran.
Pengendalian banjir di Jakarta dilakukan melalui pembangunan tampungan air yang berfungsi menahan, mengatur, dan mengurangi limpasan sebelum air masuk ke saluran utama. Dalam rencana yang sedang berjalan, terdapat dua embung dan satu waduk yang diproyeksikan mulai beroperasi pada Februari 2027. Ketiga infrastruktur tersebut adalah Embung Kebagusan, Embung Pondok Labu atau Cilandak Marinir, serta Waduk Sunter Hulu. Pembangunan ketiganya menjadi bagian dari strategi fisik untuk memperkuat kapasitas pengendalian banjir, khususnya dengan menyediakan ruang tampung tambahan di wilayah yang berpotensi menerima aliran air dalam jumlah besar.
Istilah embung dan waduk digunakan untuk membedakan ukuran tampungan air. Dalam konteks yang digunakan di Jakarta, embung merupakan penampungan air dengan luas di bawah lima hektare. Sementara itu, waduk memiliki luas lebih dari lima hektare. Perbedaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penamaan, tetapi juga menggambarkan skala ruang yang disediakan untuk menampung air. Dengan adanya beberapa jenis tampungan, pengendalian aliran dapat disesuaikan dengan karakteristik lahan, kebutuhan kawasan, serta kapasitas tampungan yang direncanakan.
Salah satu lokasi yang mendapat perhatian adalah Embung Kebagusan, yang ditinjau oleh Pramono. Embung ini memiliki luas dua hektare sehingga masuk dalam kategori embung berdasarkan batas luas tersebut. Kehadirannya diharapkan mendukung upaya pencegahan banjir melalui penampungan air di kawasan setempat, sebelum aliran diteruskan ke sistem drainase. Adapun Embung Pondok Labu atau Cilandak Marinir dan Waduk Sunter Hulu melengkapi rangkaian pembangunan tampungan air yang ditargetkan beroperasi pada Februari 2027. Ketiga proyek ini menunjukkan bahwa penanganan banjir tidak hanya bergantung pada pengerukan atau peningkatan saluran, tetapi juga pada penambahan infrastruktur tampungan sebagai bagian dari pengelolaan air perkotaan.
Embung Kebagusan dibangun sebagai salah satu upaya untuk membantu mengurangi risiko banjir pada sistem Kali Mampang-Krukut. Infrastruktur ini berfungsi menampung air sementara, terutama ketika curah hujan tinggi, sehingga aliran air yang masuk ke jaringan sungai dan saluran dapat dikendalikan secara lebih bertahap. Berdasarkan perkiraan yang disampaikan, kontribusi pengurangan banjir dari Embung Kebagusan secara khusus berada di kisaran 2,3 persen. Angka tersebut menjadi bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperkuat pengendalian banjir di kawasan yang terhubung dengan sistem Mampang-Krukut.
Pramono menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran untuk proyek tersebut mencakup pembebasan lahan sekitar Rp200 miliar. Sementara itu, pembangunan fisik embung diperkirakan memerlukan biaya sedikit lebih dari Rp50 miliar. Dengan demikian, kebutuhan anggaran secara keseluruhan dilaporkan mencapai sekitar Rp250 miliar. Rincian tersebut menunjukkan bahwa pembebasan lahan menjadi komponen biaya terbesar dalam penyediaan infrastruktur pengendalian banjir ini, sedangkan anggaran pembangunan fisiknya digunakan untuk mewujudkan fasilitas tampungan air beserta sarana pendukungnya.
Embung Kebagusan tidak hanya dirancang untuk menjalankan fungsi teknis sebagai tampungan air. Kawasan ini juga diarahkan menjadi ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat, termasuk untuk kegiatan olahraga. Konsep tersebut diharapkan membuat lahan dan fasilitas embung memberikan manfaat sosial yang lebih luas ketika tidak digunakan dalam kondisi penanganan banjir.
Pramono juga mengarahkan agar air yang tertampung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Salah satu kemungkinan yang disampaikan adalah mengolah air tersebut menjadi air layak konsumsi melalui kerja sama di bidang sumber daya air dengan PAM Jaya. Pemanfaatan itu tetap memerlukan penghitungan teknis, standar pengolahan, serta ketentuan layanan yang jelas. PAM Jaya nantinya akan menghitung tarif dan menetapkan ketentuan terkait pemanfaatan air tersebut. Dengan pengaturan tersebut, fungsi Embung Kebagusan dapat mencakup pengendalian banjir, penyediaan ruang publik, serta potensi dukungan terhadap kebutuhan air masyarakat secara terukur.
Embung Kebagusan merupakan salah satu bagian dari Jaktirta Project, sebuah proyek yang diluncurkan untuk mendukung pengendalian banjir di Jakarta. Bersama Embung Pondok Labu dan Waduk Sunter Hulu, embung ini ditempatkan dalam kerangka program strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah dimulai sejak 2025. Penyebutan ketiga infrastruktur tersebut menunjukkan bahwa upaya pengelolaan air tidak berdiri sendiri pada satu lokasi, melainkan menjadi bagian dari cakupan pekerjaan yang lebih luas.
Jaktirta Project mencakup infrastruktur tampungan air seperti kolam tampungan, waduk, situ, dan embung. Infrastruktur tersebut menjadi salah satu kelompok dalam proyek, termasuk Embung Kebagusan yang berfungsi sebagai bagian dari sistem pengelolaan limpasan air. Selain kelompok tampungan, cakupan proyek juga meliputi dua kluster infrastruktur lainnya, yaitu polder serta kali atau sungai. Pembagian ini menggambarkan ruang lingkup program berdasarkan jenis prasarana yang digunakan dalam pengendalian dan pengelolaan air perkotaan.
Kluster polder merujuk pada sistem pengendalian air yang diterapkan di lahan rendah dan dikelilingi tanggul. Sistem tersebut merupakan satu kesatuan infrastruktur untuk mengatur air pada kawasan yang memerlukan perlindungan dari genangan. Sementara itu, kluster kali atau sungai mencakup prasarana aliran air yang menjadi bagian dari jaringan drainase dan tata air Jakarta. Dengan demikian, Jaktirta Project tidak hanya terdiri atas pembangunan atau penataan kolam tampungan, waduk, situ, dan embung, tetapi juga mencakup sistem polder serta kali atau sungai. Berdasarkan cakupan tersebut, Embung Kebagusan, Embung Pondok Labu, dan Waduk Sunter Hulu tercatat sebagai bagian dari salah satu program strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mulai berjalan sejak 2025.
Baca juga: Beragam Event Menarik di Jakarta Pusat Bulan Ini | Gempa M5,9 Guncang Jakarta dan Sekitarnya, BMKG Pastikan Tidak Ada Tsunami | Perkembangan Terbaru Erupsi Anak Krakatau dan Dampaknya di Wilayah Jakarta
