**Probolinggo, Patrolihukum.net –** Gelombang desakan publik kian membesar. Aliansi Aktivis Probolinggo Bela Suarni melayangkan kritik keras terhadap lambannya aparat penegak hukum (APH) mengusut dugaan penganiayaan terhadap Suarni, warga Desa Sapikerep, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jatim, yang diduga dilakukan seorang warga negara asing (WNA).
Perwakilan aliansi, **Sholehudin**, menyebut penanganan perkara ini “tidak mencerminkan rasa keadilan” dan jauh dari standar respons cepat terhadap kasus kekerasan.
**“Ini fakta keras, bukan kabar burung. Korbannya warga kita, terduga pelakunya WNA. Tapi kenapa aparat lamban? Ada apa sebenarnya?”** tegasnya. Kamis (20/11/25)
Ia menilai Suarni justru tidak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana mestinya. Aliansi memastikan akan terus mengawal proses hukum hingga terduga pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan dihukum maksimal.
**“Kami mendesak Polres Probolinggo untuk segera menetapkan status tersangka. Jangan tunggu korban seperti Suarni berikutnya hanya karena pelaku orang asing,”** ujar Sholehudin.
**Ancaman Mobilisasi Massa Skala Besar**
Aliansi memberi tenggat waktu satu minggu. Bila tidak ada perkembangan, mereka akan mengerahkan massa dan membawa laporan ke lembaga HAM serta Propam Mabes Polri.
**“Satu minggu. Jika kasus ini tetap gelap, kami turun ke jalan. Kami bawa kasus ini ke HAM dan Propam. Jangan uji keseriusan kami,”** katanya.
**DPRD Disindir Keras: ‘Jangan Hanya Muncul Saat Pemilu’**
Sorotan tidak hanya tertuju pada APH. DPRD Kabupaten Probolinggo ikut disemprot karena dinilai pasif dan tak menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat.
**“Kami tidak meminta intervensi hukum. Tapi wajar dong wakil rakyat hadir saat rakyat butuh. Jangan cuma muncul ketika butuh suara,”** sindirnya.
Ia bahkan memperingatkan agar DPRD tidak jatuh pada stigma publik sebagai “Dewan D4”: Datang, Duduk, Diam, Duit.
**Tegakkan Hukum Tanpa Takut, Tanpa Tebang Pilih**
Aliansi menekankan bahwa hukum tidak boleh tunduk pada status sosial, apalagi pada kewarganegaraan pelaku.
**“Masyarakat selalu diminta patuh hukum. Sekarang giliran aparat menunjukkan keberpihakan pada keadilan. Jangan tumpul ketika berhadapan dengan WNA,”** tegas Sholehudin.
Aliansi juga meminta agar tak ada pihak yang mencoba menekan gerakan mereka.
**“Jangan ada intervensi terhadap perjuangan kami. Kami akan berdiri di garis terdepan membela Suarni sampai tuntas,”** tutupnya.
(Edi D/Bambang/Red/**)
