PATI, 5 Agustus 2025 — Suasana politik dan sosial di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, tengah memanas setelah pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh Bupati Pati, H. Sudewo. Dalam sebuah keterangan pers, Sudewo menanggapi protes atas kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen dengan pernyataan yang mengundang kecaman luas.
“Jangankan lima ribu, lima puluh ribu orang pun saya tidak akan gentar,” ucap Sudewo dalam konferensi pers yang berlangsung beberapa hari lalu. Pernyataan ini justru memicu gelombang kemarahan yang kian membesar dari berbagai lapisan masyarakat.
Sebagai respons atas tantangan tersebut, masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) langsung merespons secara serius. Mereka mulai menggalang dukungan dari berbagai elemen, termasuk mahasiswa, pelaku UMKM, petani, buruh, dan tokoh masyarakat.
Uniknya, mereka juga menggalang donasi berupa telur dan tomat busuk, yang menurut mereka menjadi simbol dari “kebusukan moral pemerintah daerah.” Donasi ini disiapkan untuk digunakan dalam aksi demonstrasi akbar yang dijadwalkan pada 13 Agustus 2025 mendatang.
Menurut koordinator AMPB, aksi tersebut tidak hanya sekadar demonstrasi biasa. “Ini adalah perlawanan terhadap arogansi kekuasaan yang telah menginjak-injak rakyat kecil,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa kenaikan PBB-P2 yang mencapai 250% sangat tidak masuk akal dan dinilai melanggar rasa keadilan sosial serta memperberat beban ekonomi rakyat, khususnya para petani dan pemilik tanah kecil. “Ini tidak manusiawi. Pemerintah daerah seperti kehilangan empati,” ujar salah satu warga Desa Kayen, yang turut serta dalam pengumpulan logistik aksi.
Di sisi lain, beberapa tokoh akademisi dan aktivis hukum turut mengecam kebijakan tersebut. Mereka menilai bahwa kenaikan pajak secara drastis tanpa sosialisasi yang cukup dan kajian dampak ekonomi menunjukkan maladministrasi dan cacat etik dalam penyusunan kebijakan publik.
Pihak Pemerintah Kabupaten Pati sendiri melalui Kepala BPKAD menyatakan bahwa kebijakan ini sudah melalui proses evaluasi, dan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna mendukung pembangunan infrastruktur.
Namun, pernyataan itu tidak meredam kemarahan publik. Justru masyarakat menilai bahwa kenaikan PAD tidak seharusnya dilakukan dengan cara memiskinkan rakyat.
Aksi besar-besaran pada 13 Agustus mendatang direncanakan akan dimulai dari Alun-alun Pati dan dilanjutkan long march menuju Kantor Bupati. Massa akan membawa tomat dan telur busuk sebagai bentuk kritik visual dan simbolik terhadap kebijakan yang dinilai semena-mena.
Polres Pati menyatakan pihaknya siap mengamankan jalannya aksi dan mengimbau agar unjuk rasa dilakukan secara damai dan tidak anarkis.
Kini, semua mata tertuju pada Bupati Sudewo — apakah ia akan bergeming dan terus bersikeras dengan kebijakan yang tidak populer ini, atau akhirnya memilih untuk membuka dialog yang sehat dengan masyarakatnya?
Tanggal 13 Agustus akan menjadi panggung penentuan, antara kekuasaan yang arogan atau rakyat yang bersatu menuntut keadilan. (PRIMA)
