TANGERANG, Patrolihukum.net – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang tengah menjadi sorotan publik usai warganet ramai-ramai mengkritik kinerja instansi tersebut. Kritik keras mencuat lantaran alokasi anggaran yang mencapai Rp230,8 miliar dinilai tidak sebanding dengan realitas di lapangan.
Berita dari BeritaTransformasi.com berjudul “Anggaran Fantastis Dinas Perhubungan Kota Tangerang Dituding Tak Atasi Persoalan Dasar” menjadi pemicu gelombang reaksi di media sosial. Warganet menilai Dishub gagal memberikan solusi konkret terhadap persoalan klasik seperti kemacetan, parkir liar, hingga masalah lampu penerangan jalan umum (PJU) yang masih banyak padam.
Kekecewaan Warganet Menggema di Media Sosial
Sejumlah akun media sosial menyoroti langsung pola kerja Dishub yang dianggap hanya sebatas pencitraan. Akun bernama DEWA SIMA menulis, “Anggotanya aja gak pernah kerja di setiap keramaian jalan…”. Kritik itu mengarah pada kurangnya kehadiran petugas Dishub di titik rawan kemacetan.
Sementara akun papijonmengejarbadai mempertanyakan fungsi utama instansi tersebut. “Padahal kantor Dishub disitu, ngapain aja kerjanya Dishub Tangerang?” tulisnya.
Sindiran lebih tajam datang dari akun D.gogon yang menyebut, “Foto-foto selfie seolah-olah kerja kirim ke atasan, terus nongkrong atau ngilang.” Kritik ini menggambarkan dugaan bahwa dokumentasi lebih diutamakan ketimbang kinerja nyata.
“Makan Gaji Buta” Jadi Cap Negatif untuk Dishub
Kritikan yang mengalir deras itu akhirnya melekatkan stigma baru: banyak petugas Dishub dianggap hanya “makan gaji buta”. Publik menilai instansi ini cenderung bekerja setengah hati, sementara kemacetan, parkir liar, dan penerangan jalan yang tidak memadai tetap menjadi pemandangan sehari-hari.
Parkir liar di bahu jalan hingga trotoar masih menjadi momok bagi pengendara. Alih-alih ditindak tegas, praktik itu dibiarkan hingga menimbulkan kesemrawutan lalu lintas.
Belum lagi soal PJU yang padam di banyak titik. Kondisi ini bukan hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga meningkatkan potensi kriminalitas dan kecelakaan di malam hari. Publik pun bertanya-tanya, ke mana aliran dana ratusan miliar tersebut?
LSM Angkat Bicara: Laporan Hanya di Atas Kertas
Tak hanya warganet, kalangan LSM turut memperkuat sorotan terhadap Dishub Tangerang. S. Widodo, S.H., dari LSM GERAM Banten Indonesia menyatakan telah melayangkan surat klarifikasi resmi kepada Dishub. Ia menilai laporan kinerja tahun anggaran 2024 hanya sebatas dokumen formal tanpa implementasi nyata di lapangan.
“Kalau masalah dasar seperti PJU saja tidak bisa diselesaikan, patut diduga ada sesuatu yang tidak beres dengan pengelolaan anggarannya,” ujarnya.
Dishub Bungkam, Publik Kian Geram
Hingga berita ini diturunkan, Rabu (3/9/2025), belum ada tanggapan resmi dari Dishub Kota Tangerang. Diamnya pihak terkait justru memperkuat persepsi publik bahwa ada masalah serius dalam tata kelola instansi tersebut.
Masyarakat kini menunggu penjelasan terbuka dari pejabat Dishub terkait penggunaan anggaran fantastis tersebut. Transparansi dan akuntabilitas dianggap sebagai jalan satu-satunya untuk memulihkan kembali kepercayaan publik.
Jika tidak, stigma “makan gaji buta” akan terus melekat dan kepercayaan warga terhadap Dishub akan semakin terkikis.
(Edi D/Red/PRIMA)
