PROBOLINGGO — Penolakan terhadap penggunaan jembatan darurat jenis bailey mencuat di Kabupaten Probolinggo. Warga dari tiga kecamatan di jalur strategis Tongas–Lumbang–Sukapura menyuarakan kekhawatiran atas aspek keselamatan dan dampak ekonomi dalam proyek penggantian Jembatan Kulak dan Jembatan Krajan III.
Aksi penolakan itu dilandasi kekhawatiran bahwa konstruksi jembatan bailey tidak cukup kuat menopang beban kendaraan, terutama kendaraan berat dan bus pariwisata yang rutin melintasi jalur tersebut. Ruas jalan ini diketahui menjadi akses utama menuju kawasan wisata Gunung Bromo sekaligus jalur distribusi industri.
“Kami ingin jembatan darurat dibuat menggunakan gorong-gorong saja. Kalau pakai bailey, kami khawatir ambruk seperti yang sering terjadi di luar daerah,” ujar Hasyim, warga Kecamatan Tongas, Kamis (30/4/2026).
Menurut Hasyim, pelaksanaan proyek peningkatan jembatan seharusnya tidak mengorbankan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Ia menilai, penggunaan jembatan bailey berpotensi membatasi jenis kendaraan yang dapat melintas.
“Kalau mereka tetap menggunakan bailey, bus pariwisata dipastikan tidak bisa lewat. Ini jalur utama ke Bromo,” katanya.
Ia juga menyoroti dampak terhadap kawasan industri di wilayah Tongas dan Lumbang. Sejumlah pabrik yang bergantung pada kelancaran distribusi logistik dinilai akan terdampak jika terjadi pembatasan kendaraan.
“Kalau akses terganggu, ribuan karyawan bisa ikut terdampak. Bukan tidak mungkin ada yang dirumahkan sampai proyek selesai,” ujarnya.
Warga berharap pemerintah mempertimbangkan ulang metode pembangunan jembatan darurat dengan memperhatikan aspek kekuatan konstruksi serta dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan.
“Yang kami inginkan sederhana, pembangunan tetap jalan tapi roda ekonomi juga tetap berputar,” tutur Hasyim.
Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Wilayah I Kabupaten Probolinggo, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan (UPT PJJ) Probolinggo, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga Provinsi Jawa Timur belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan kepada PPK Dinia belum mendapat respons.
Minimnya penjelasan dari pihak terkait memicu pertanyaan publik mengenai kajian teknis proyek, khususnya terkait kapasitas beban jembatan darurat serta skema pengaturan lalu lintas selama masa pembangunan.
Di tengah desakan warga, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proyek menjadi sorotan. Pemerintah daerah dan instansi teknis diharapkan segera memberikan klarifikasi untuk meredam kekhawatiran sekaligus memastikan keselamatan pengguna jalan tetap menjadi prioritas. (Tim investigasi gabungan media online Nusantara/**)
