Medan | Wakil Bupati Mandailing Natal, Atika Azmi Utammi Nasution, menilai Bank Indonesia (BI) memiliki peran yang semakin sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Menurutnya, keberadaan BI tidak hanya berkaitan dengan kebijakan moneter di tingkat nasional, tetapi juga memberi pengaruh nyata terhadap kondisi perekonomian di daerah. Stabilitas yang terjaga menjadi dasar penting bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menjalankan kegiatan ekonomi secara berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Atika menghadiri pengukuhan Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan itu berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, pada Jumat, 9 Oktober 2026. Momentum tersebut menjadi kesempatan untuk menegaskan pentingnya sinergi BI dan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang dapat memengaruhi daya beli, investasi, serta pertumbuhan usaha.
Atika menjelaskan bahwa tugas BI tidak sebatas menjaga nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Lembaga tersebut juga berperan dalam menciptakan iklim ekonomi yang stabil melalui kebijakan dan koordinasi yang mendukung kelancaran aktivitas ekonomi. Pengendalian inflasi, misalnya, diperlukan agar harga kebutuhan masyarakat tetap terkendali, sementara stabilitas nilai tukar dapat membantu menjaga kepastian bagi dunia usaha dan kegiatan perdagangan.
Di tingkat daerah, peran itu dapat diperkuat melalui kerja sama dalam pemantauan harga, pengendalian pasokan, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan. Koordinasi yang baik BI, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dinilai mampu mempercepat respons terhadap perubahan ekonomi. Dengan demikian, stabilitas ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab satu institusi, melainkan hasil dari kebijakan yang terkoordinasi dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Atika menjelaskan bahwa kondisi harga di daerah memiliki keterkaitan langsung dengan angka inflasi yang tercatat. Inflasi terbentuk dari perkembangan harga berbagai barang dan kebutuhan yang dipantau serta dicatat di daerah. Karena itu, perubahan harga di tingkat daerah menjadi bagian penting dalam gambaran inflasi secara keseluruhan. Kondisi harga yang dirasakan masyarakat di daerah turut tercermin dalam angka inflasi yang kemudian menjadi dasar perhatian dalam pengendalian ekonomi.
Menurut Atika, kebijakan pengendalian inflasi ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam proses tersebut, Bank Indonesia memiliki peran penting dengan memberikan masukan yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dan perkembangan harga. Dengan demikian, kebijakan inflasi tidak terpisah dari keadaan yang terjadi di daerah, sebab data dan perubahan harga di daerah menjadi bahan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan. Hubungan kondisi harga daerah, kebijakan pemerintah pusat, dan masukan dari Bank Indonesia menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya menjaga stabilitas.
Atika menilai bahwa keselarasan pemahaman pemerintah pusat, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah diperlukan agar kebijakan yang ditetapkan dapat berjalan searah. Pemahaman yang sama mengenai kondisi harga dan inflasi dapat mendukung penyusunan serta pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan keadaan di lapangan. Dengan koordinasi dan keselarasan tersebut, kebijakan ekonomi yang dihasilkan diharapkan memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Peran masing-masing pihak tetap berjalan sesuai kewenangannya, dengan memperhatikan hubungan harga di daerah dan kebijakan pengendalian inflasi secara menyeluruh.
Kehadiran Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam acara pengukuhan pimpinan baru Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumatera Utara menjadi penegasan atas kesiapan daerah untuk memperkuat kerja sama kelembagaan. Partisipasi tersebut tidak hanya mencerminkan penghormatan terhadap proses pergantian kepemimpinan, tetapi juga menunjukkan komitmen Pemkab Madina untuk membangun koordinasi yang lebih erat dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Pemerintah daerah memandang BI sebagai mitra strategis dalam menghadapi berbagai tantangan perekonomian, termasuk pengendalian inflasi, penguatan sektor usaha, serta peningkatan daya beli masyarakat.
Dalam kesempatan itu, komunikasi langsung Pemkab Madina dan kepala BI Perwakilan Sumatera Utara yang baru dikukuhkan telah terjalin. Pertemuan tersebut menjadi ruang awal untuk menyampaikan kondisi, potensi, dan kebutuhan pembangunan ekonomi di Mandailing Natal. Melalui komunikasi yang terbuka, kedua pihak dapat mengidentifikasi peluang kolaborasi yang relevan, baik melalui pengembangan komoditas unggulan daerah, dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah, maupun penguatan koordinasi pengendalian harga pangan.
Pemkab Madina juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan BI Perwakilan Sumatera Utara sebelumnya atas kontribusi, perhatian, serta kerja sama yang telah diberikan selama menjalankan tugas. Sinergi yang telah terbentuk dinilai memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat, terutama dalam mendukung kebijakan ekonomi yang responsif serta berbasis data.
Kepada pejabat BI Sumatera Utara yang baru dikukuhkan, Pemkab Madina menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat menjalankan amanah. Pemerintah daerah berharap kepemimpinan baru dapat melanjutkan hubungan baik yang telah terbangun sekaligus membuka ruang kerja sama yang lebih luas. Kesiapan untuk berkolaborasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan program bersama yang tepat sasaran, memperkuat ketahanan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan yang inklusif di Mandailing Natal.
Dalam pembicaraan dengan kepala Bank Indonesia (BI) yang baru, Wakil Bupati Mandailing Natal, Atika, membahas sejumlah program yang berpotensi dibawa dan dikembangkan di daerah tersebut. Salah satu peluang yang mendapat perhatian ialah pembukaan akses beasiswa bagi anak-anak sekolah di Mandailing Natal. Fasilitasi dari BI diharapkan dapat memperluas kesempatan generasi muda untuk memperoleh dukungan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing.
Peluang beasiswa tersebut tidak hanya berkaitan dengan pendidikan formal, tetapi juga dapat mencakup pendidikan vokasi. Cakupan ini penting karena jalur pendidikan setiap anak memiliki karakteristik dan tujuan yang beragam. Pendidikan formal dapat mendukung keberlanjutan pembelajaran akademik, sedangkan pendidikan vokasi memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan yang relevan dengan minat serta kemampuan mereka. Dengan adanya akses terhadap kedua pilihan tersebut, perhatian terhadap kebutuhan pelajar di Mandailing Natal dapat diberikan secara lebih luas.
Rencana tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap generasi muda, terutama dalam mendukung mereka agar memiliki kesempatan pendidikan yang lebih baik. Beasiswa yang difasilitasi BI juga menunjukkan bahwa peran lembaga tersebut tidak terbatas pada menjaga stabilitas ekonomi, melainkan dapat berkontribusi terhadap penguatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Bagi Mandailing Natal, peluang kerja sama ini dapat menjadi bagian dari upaya membuka akses pendidikan bagi anak-anak sekolah yang membutuhkan dukungan untuk melanjutkan proses belajar mereka.
Pembahasan Atika dan kepala BI yang baru memperlihatkan adanya ruang untuk menghadirkan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Peluang beasiswa, baik melalui pendidikan formal maupun vokasi, menempatkan generasi muda sebagai salah satu perhatian dalam agenda pembangunan daerah. Program yang berpotensi dibawa ke Mandailing Natal tersebut diharapkan dapat memperkuat perhatian terhadap pendidikan dan membantu mendorong kesiapan generasi penerus dalam menghadapi masa depan.
