Jakarta | Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa pemerintah berupaya menangani persoalan di kawasan yang selama ini dikenal sebagai kampung narkoba dan kerap menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Menurut Tito, peredaran narkoba yang terlihat di permukaan bukanlah satu-satunya persoalan yang perlu diperhatikan. Ia menggambarkannya sebagai puncak dari masalah yang lebih mendasar, sehingga penanganan tidak cukup hanya berfokus pada gejala yang tampak. Pemerintah, kata dia, perlu melihat persoalan secara lebih menyeluruh agar langkah yang diambil dapat menyasar akar masalah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks kunjungan Tito ke Kompleks Permata atau Kampung Ambon, yang berada di Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat. Ia datang pada Sabtu, 24 Oktober 2026, untuk meninjau program bedah rumah di kawasan tersebut. Dalam kunjungan itu, Tito hadir bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait serta Kapolda Metro Jaya. Kehadiran para pejabat tersebut berlangsung dalam agenda peninjauan program, sementara perhatian terhadap persoalan narkoba menjadi bagian dari konteks yang lebih luas mengenai kondisi kawasan dan masyarakatnya.
Penekanan pada akar persoalan menunjukkan bahwa penanganan kawasan tidak semestinya dipersempit menjadi upaya menghadapi peredaran narkoba semata. Pernyataan Tito menggarisbawahi perlunya memahami faktor-faktor yang lebih mendasar di balik masalah yang terjadi, tanpa menganggap satu langkah atau satu program sebagai jawaban bagi seluruh persoalan. Pendekatan tersebut menempatkan kondisi sosial dan kebutuhan warga sebagai bagian yang patut diperhatikan ketika pemerintah merumuskan penanganan. Namun, pernyataan yang disampaikan dalam kunjungan itu tidak merinci bentuk kebijakan lanjutan atau tahapan program khusus untuk mengatasi akar masalah. Dengan demikian, pokok yang disampaikan Tito adalah arah perhatian pemerintah: tidak hanya melihat dampak yang paling tampak, tetapi juga berupaya memahami dan menangani persoalan yang mendasarinya. Kunjungan ke Kampung Ambon menjadi konteks bagi pesan tersebut, di tengah peninjauan bedah rumah bersama jajaran terkait.
Dalam meninjau program pemerintah di Kampung Ambon, Tito Karnavian menyoroti persoalan yang saling berkaitan, yakni kesulitan warga memperoleh hunian yang layak dan perlunya pembinaan bagi masyarakat kurang mampu. Menurutnya, penanganan tidak cukup hanya melihat keadaan rumah, tetapi juga perlu memperhatikan kebutuhan warga serta dukungan yang dapat membantu mereka menjalani kehidupan dengan lebih baik. Karena itu, program bantuan perumahan dan pembinaan masyarakat menjadi bagian penting dari upaya pemerintah merespons persoalan di lingkungan tersebut. Peninjauan, dalam pandangan Tito, dapat membantu menunjukkan kebutuhan yang selama ini belum tertangani dan menjadi dasar untuk menentukan bentuk bantuan yang relevan. Ia menekankan pentingnya menjangkau warga yang menghadapi keterbatasan, terutama mereka yang belum memperoleh dukungan untuk memperbaiki tempat tinggalnya.
Tito menilai program-program Presiden Prabowo Subianto berpihak kepada rakyat kecil. Salah satu bentuk yang ia soroti adalah program bedah rumah, yang diarahkan untuk membantu warga mendapatkan hunian lebih layak. Bantuan semacam ini dinilai dibutuhkan agar pemerintah dapat menjangkau masyarakat dengan kondisi hunian yang memprihatinkan. Melalui perbaikan tempat tinggal, warga diharapkan memperoleh dukungan yang sesuai dengan kebutuhan dasar mereka. Namun, menurut Tito, perhatian terhadap rumah perlu berjalan bersama pembinaan masyarakat kurang mampu. Pendekatan tersebut menghubungkan penanganan kebutuhan fisik dengan perhatian terhadap warga, sehingga bantuan tidak berhenti pada satu aspek persoalan. Penilaiannya menempatkan keberpihakan kepada rakyat kecil sebagai pertimbangan dalam melihat manfaat program yang ditinjau.
Sebagai contoh kebutuhan bantuan yang belum terpenuhi, Tito menyebut seorang warga yang dikatakan telah 53 tahun tidak pernah menerima bantuan. Contoh itu menggambarkan pentingnya menjangkau warga yang selama ini belum tersentuh dukungan, tanpa mengabaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Tito tidak menyebut identitas warga tersebut maupun rincian keadaan rumahnya. Pernyataan itu menggarisbawahi bahwa program seperti bedah rumah perlu diarahkan kepada masyarakat yang memang membutuhkan, termasuk mereka yang telah lama tidak memperoleh bantuan. Bagi Tito, upaya menangani akar persoalan di Kampung Ambon mencakup perhatian pada hunian layak serta pembinaan warga kurang mampu. Dengan demikian, peninjauan program pemerintah menjadi kesempatan untuk melihat kebutuhan secara langsung dan mendorong bantuan yang berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan.Tito Karnavian menyampaikan target pemerintah untuk menjangkau 450.000 rumah melalui upaya penanganan persoalan di Kampung Ambon. Sasaran tersebut menunjukkan bahwa perhatian program tidak hanya tertuju pada satu lokasi, tetapi diarahkan untuk menjangkau lebih banyak rumah tangga yang membutuhkan dukungan. Tito juga menegaskan tekad agar program yang telah didorong itu terus berjalan. Keberlanjutan dipandang penting agar penanganan tidak berhenti pada kegiatan sesaat, melainkan tetap berorientasi pada persoalan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan. Namun, informasi yang disampaikan mengenai target ini tidak merinci tahapan pencapaian, wilayah cakupan, ataupun jadwal pelaksanaan. Karena itu, angka 450.000 rumah perlu dipahami sebagai target yang disebut Tito, bukan sebagai keterangan tentang jumlah rumah yang telah dijangkau.
Dalam upaya tersebut, Tito berharap sejumlah pihak dapat bekerja secara terpadu. Lembaga yang disebut mencakup Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Keterlibatan keduanya ditempatkan dalam harapan kolaborasi untuk menangani persoalan masyarakat, tanpa uraian lebih lanjut mengenai bentuk kegiatan ataupun pembagian tanggung jawab masing-masing. Penyebutan berbagai lembaga menggarisbawahi perlunya koordinasi lintas sektor dalam mencapai tujuan bersama. Meski demikian, sumber tidak menjelaskan mekanisme koordinasi, penanggung jawab, atau urutan kerja yang akan digunakan. Dengan demikian, keterangan yang tersedia sebatas menunjukkan pihak-pihak yang diharapkan terlibat dan arah kolaborasi yang diinginkan.
Tito juga menyebut PNM Mekaar, yang berkaitan dengan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta kepolisian sebagai pihak yang diharapkan turut bekerja bersama. Pemberdayaan UMKM disebut sebagai bagian dari tujuan kolaborasi, sementara kepolisian termasuk dalam daftar pihak yang diharapkan terlibat menangani persoalan masyarakat. Harapannya, kerja terpadu tersebut dapat mendukung peningkatan kesejahteraan. Tidak tersedia rincian mengenai program khusus PNM Mekaar, bentuk keterlibatan kepolisian, ataupun cara tiap lembaga menyelaraskan kegiatannya. Sumber juga tidak merinci jadwal pelaksanaan maupun pembagian tugas di para pihak. Oleh sebab itu, uraian ini terbatas pada target 450.000 rumah, tekad untuk menjaga keberlanjutan program, serta harapan agar kementerian terkait, PNM Mekaar, dan kepolisian berkolaborasi mencapai tujuan tersebut.
Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memberikan dukungan nyata bagi program-program yang berpihak kepada masyarakat kecil. Menurutnya, perhatian terhadap kelompok yang membutuhkan perlu menjadi bagian dari kerja pemerintah, termasuk dalam penyusunan kebijakan dan pengalokasian sumber daya. Program yang menyentuh kebutuhan warga sehari-hari, kata Tito, memerlukan dukungan agar dapat dilaksanakan dengan baik. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya melihat program tersebut sebagai agenda pemerintah pusat, tetapi juga ikut mengambil peran sesuai kewenangan dan kemampuan masing-masing. Dukungan itu dapat diwujudkan melalui koordinasi, fasilitasi, serta penyediaan anggaran untuk kegiatan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Permintaan ini menekankan pentingnya kerja bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendorong program yang berpihak kepada warga kecil.
Secara khusus, Tito meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan dukungan bagi program-program tersebut. Penganggaran dari pemerintah provinsi dinilai penting untuk membantu pelaksanaan kegiatan yang menyasar masyarakat. Dengan adanya dukungan dalam perencanaan anggaran, program dapat memperoleh perhatian dan sumber daya yang diperlukan untuk dijalankan. Tito mendorong agar pemerintah daerah mempertimbangkan kebutuhan program saat menyusun prioritas dan kebijakan anggaran.
Baca juga: Satgas Pamtas RI-PNG Kewilayahan Yonif 516/CY Tanamkan Harapan Sebagai Gadik di SD Inpres Kampung Basyim | Upaya Polri Perkuat Iklim Investasi Nasional melalui Penanganan Premanisme | Polda Jambi Gunakan 1.400 Liter Cairan X-Fire untuk Percepat Penanganan Karhutla di Taman Nasional Berbak
