Probolinggo, Patrolihukum.net – Gelombang kritik mahasiswa kembali menguat di Kabupaten Probolinggo. Ratusan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Probolinggo Raya menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Kabupaten Probolinggo, Senin sore (2/2/2026), menuntut perbaikan tata kelola pemerintahan daerah yang dinilai masih jauh dari harapan publik.
Aksi yang berlangsung sejak sore hari itu membawa sejumlah isu strategis yang dianggap krusial dan menyentuh kepentingan masyarakat luas. Dengan membawa spanduk dan poster bernada kritik, massa mahasiswa menyoroti maraknya aktivitas tambang ilegal, kebijakan Upah Minimum Regional (UMR) yang dinilai belum mencerminkan kebutuhan hidup layak, serta pentingnya menjaga etika publik para pejabat daerah.
Dalam sejumlah orasi, mahasiswa menegaskan bahwa persoalan tambang ilegal di Kabupaten Probolinggo telah berada pada tahap mengkhawatirkan. Aktivitas penambangan tanpa izin tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan bencana ekologis dan konflik sosial di tengah masyarakat.
“Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menjadi karpet merah bagi praktik tambang ilegal. Negara dan daerah seharusnya hadir melindungi lingkungan serta keselamatan warga, bukan justru membiarkan perusakan terjadi,” teriak salah satu orator dari atas mobil komando.
Selain isu lingkungan, mahasiswa juga menyoroti kebijakan ketenagakerjaan, khususnya penetapan UMR. PMII menilai DPRD belum maksimal menjalankan fungsi pengawasan dan advokasi terhadap kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan buruh lokal.
Mahasiswa mendesak agar penentuan UMR tidak semata berorientasi pada kepentingan industri, melainkan benar-benar memperhitungkan kebutuhan hidup layak pekerja dan keluarganya di Kabupaten Probolinggo.
Tak berhenti di situ, isu etika pejabat publik turut menjadi sorotan. PMII menilai, di tengah berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, pejabat daerah seharusnya menunjukkan sensitivitas dan keteladanan moral dalam setiap tindakan dan kebijakan.
Dalam aksi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma, S.E., M.M., dilaporkan tidak berada di tempat. Berdasarkan informasi yang disampaikan kepada massa aksi, yang bersangkutan tengah menghadiri undangan kenegaraan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Jakarta.
Aspirasi mahasiswa akhirnya diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, H. Muhammad Zubaidi, M.Pd.I. Dalam dialog terbuka di hadapan mahasiswa dan awak media, Zubaidi mengapresiasi aksi damai tersebut sebagai bagian dari kontrol publik yang sah dalam sistem demokrasi.
“Kami menerima pengurus cabang PMII yang hari ini menyampaikan aspirasi dan inspirasi. Baik pengaduan, saran, maupun kritik akan kami tindak lanjuti demi Probolinggo yang lebih SAE,” ujar Zubaidi.
Ia menegaskan bahwa sejumlah tuntutan mahasiswa, termasuk persoalan tata niaga produk unggulan daerah seperti tembakau dan bawang merah, sejatinya telah masuk dalam agenda pembahasan DPRD.
“Catatan penting dari mahasiswa akan kami masukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Propemperda. Fungsi pengawasan DPRD terhadap dinas dan instansi terkait akan terus kami jalankan,” tegasnya.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung beberapa jam itu berjalan relatif kondusif. Meski diwarnai orasi yang berapi-api, massa PMII membubarkan diri dengan tertib menjelang petang di bawah pengawalan aparat kepolisian.
Namun demikian, mahasiswa menegaskan bahwa aksi tersebut bukanlah yang terakhir. PMII menyatakan akan terus mengawal komitmen dan janji DPRD hingga ada langkah konkret dan perubahan nyata di lapangan.
(Bambang)
