Jakarta | Aksi bertajuk “Indonesia Sadar” dijadwalkan berlangsung di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Rabu, 28 Oktober 2026. Kegiatan tersebut direncanakan digelar oleh Komite Sadar bersama berbagai elemen masyarakat. Karena masih berupa agenda yang akan dilaksanakan, informasi mengenai aksi ini perlu dipahami sebagai rencana, bukan laporan tentang kegiatan yang telah berlangsung. Bundaran HI dipilih sebagai lokasi penyampaian aspirasi di ruang publik ibu kota. Sejumlah elemen mahasiswa disebut akan ikut serta dalam kegiatan tersebut dan menyuarakan sejumlah persoalan yang menurut mereka berkaitan dengan kepentingan rakyat.
Kehadiran kelompok mahasiswa dalam rencana aksi itu menjadi bagian dari keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan pandangan mengenai isu-isu publik. Para peserta disebut akan mengangkat persoalan yang mereka nilai berdampak pada kepentingan rakyat, meski rincian tuntutan dan bentuk penyampaiannya belum dijelaskan dalam informasi awal. Dengan demikian, pokok aspirasi yang akan disuarakan perlu menunggu keterangan lebih lanjut dari penyelenggara maupun perwakilan kelompok yang terlibat. Penyebutan sembilan kampus dalam agenda tersebut menunjukkan adanya sejumlah unsur perguruan tinggi yang dikaitkan dengan rencana partisipasi, tetapi nama dan peran masing-masing kampus memerlukan konfirmasi tersendiri.
Rencana kegiatan pada 28 Oktober 2026 itu menempatkan Komite Sadar sebagai penyelenggara bersama berbagai elemen masyarakat, dengan Bundaran HI sebagai titik berkumpul. Informasi mengenai jadwal, lokasi, dan keterlibatan mahasiswa menjadi pokok awal untuk memahami agenda “Indonesia Sadar”. Perkembangan berikutnya, termasuk kepastian kehadiran peserta, susunan kegiatan, serta isu yang akan dibahas, dapat diketahui melalui pengumuman resmi dan keterangan pihak terkait. Hingga kegiatan benar-benar berlangsung, pemberitaan sebaiknya tetap menggunakan istilah seperti “dijadwalkan”, “direncanakan”, atau “akan digelar” agar tidak menimbulkan kesan bahwa aksi telah terjadi. Warga yang melintas di sekitar kawasan dapat memantau informasi resmi mengenai pengaturan kegiatan dan kondisi lalu lintas, jika tersedia. Pendekatan tersebut membantu menjaga ketepatan informasi sekaligus memberi ruang bagi penyelenggara untuk menjelaskan agenda secara lengkap kepada publik sebelum hari pelaksanaan tiba nanti.
Koordinator Media Komite Sadar, Tommy Hasibuan, menyampaikan bahwa sembilan perguruan tinggi tercantum dalam daftar kampus yang akan menghadiri aksi Indonesia Sadar di Bundaran HI. Keterangan tersebut disampaikan sebagai informasi dari panitia mengenai rencana kehadiran peserta. Selain perwakilan kampus, aksi itu juga disebut akan dihadiri elemen mahasiswa lainnya. Namun, panitia tidak merinci nama elemen tersebut dalam keterangan yang menjadi dasar informasi ini. Karena itu, penyebutan peserta dibatasi pada kampus yang telah disebutkan dan keterangan umum mengenai elemen mahasiswa lain.
Daftar perguruan tinggi yang disampaikan Tommy mencakup Universitas Brawijaya, Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Nama lain yang masuk dalam daftar adalah Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, Universitas Airlangga, serta Universitas Negeri Semarang. Kesembilan institusi tersebut disebut sebagai kampus yang akan menghadiri kegiatan. Daftar ini mengacu pada keterangan panitia, bukan hasil penghitungan peserta yang telah hadir ataupun verifikasi kehadiran pada saat aksi berlangsung.
Penyampaian daftar kampus memberikan gambaran tentang perguruan tinggi yang menurut panitia akan terlibat dalam aksi Indonesia Sadar. Meski demikian, informasi tersebut tidak disertai rincian jumlah mahasiswa dari setiap kampus, jumlah keseluruhan peserta, maupun nama organisasi yang mewakili masing-masing institusi. Keterangan mengenai elemen mahasiswa lainnya juga tidak memuat identitas lebih lanjut. Dengan demikian, informasi yang dapat dipastikan dari pernyataan Tommy adalah rencana kehadiran sembilan kampus yang disebutkan, bersama elemen mahasiswa lain yang tidak dirinci. Rincian tersebut perlu dipahami sesuai batas keterangan yang tersedia, tanpa menambahkan perkiraan tentang skala kehadiran atau komposisi kelompok peserta. Daftar ini menyajikan keterangan panitia tentang pihak yang direncanakan hadir, bukan konfirmasi terpisah dari tiap kampus.Komite Sadar mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam aksi Indonesia Sadar di Bundaran HI. Ajakan tersebut mereka gambarkan sebagai upaya merebut kembali kedaulatan rakyat dan mengingatkan bahwa kekuasaan negara semestinya bersumber dari rakyat. Dalam menyampaikan pandangan itu, Komite Sadar merujuk Pasal 1 Ayat 2 UUD NRI 1945. Mereka menafsirkan ketentuan tersebut sebagai dasar bagi rakyat untuk menentukan arah kehidupan berbangsa, memilih pemimpin, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Karena itu, menurut komite, partisipasi masyarakat tidak berhenti setelah pemilihan umum, melainkan juga mencakup perhatian terhadap keputusan dan kebijakan publik.
Komite Sadar menilai mandat rakyat telah bergeser dari tujuan yang semestinya. Mereka menyatakan kepentingan oligarki lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat luas, serta mengkritik pemerintah dan rezim Prabowo-Gibran atas kondisi tersebut. Penilaian ini merupakan pernyataan Komite Sadar, bukan kesimpulan redaksi. Mereka juga menyoroti persoalan ekonomi dan utang, yang menurut mereka membebani kehidupan masyarakat dan menunjukkan arah kebijakan yang perlu dipertanyakan. Dalam seruan aksi itu, komite menghubungkan pengelolaan ekonomi dengan tuntutan agar pemerintahan lebih berpihak kepada rakyat serta membuka ruang pengawasan publik.
Selain itu, Komite Sadar menyoroti eksploitasi lingkungan dan energi yang mereka kaitkan dengan krisis ekologis. Mereka menyampaikan kekhawatiran terhadap kemunduran hukum tata negara dan demokrasi, serta pengabaian etika dalam penggunaan kekuasaan publik. Perhatian mereka juga mencakup mutu pendidikan dan akses terhadap pelayanan publik, yang dianggap berkaitan dengan pemenuhan hak-hak warga. Rangkaian persoalan tersebut menjadi bagian dari kritik komite terhadap pemerintah dan rezim Prabowo-Gibran; seluruhnya disampaikan sebagai pandangan pihak tersebut. Melalui ajakan untuk hadir dalam aksi, Komite Sadar mendorong masyarakat menyuarakan tuntutan dan mengawasi penyelenggaraan negara. Mereka menempatkan keterlibatan warga sebagai cara untuk menegaskan kembali hak menentukan arah bangsa, sekaligus menyampaikan keberatan atas kebijakan yang mereka nilai tidak mencerminkan mandat rakyat. Komite mengajak masyarakat mengikuti aksi sebagai bentuk partisipasi dalam menyampaikan pandangan mengenai persoalan-persoalan tersebut kepada pemerintah dan ruang publik.
Dalam seruan aksi di Bundaran HI, Komite Sadar menyampaikan lima kelompok tuntutan yang mencakup penanganan bencana, kebijakan anggaran, layanan publik, penegakan hukum, serta kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Komite menyusun tuntutan tersebut sebagai agenda perubahan yang saling berkaitan, dari penyelesaian persoalan mendesak hingga pembenahan tata kelola dan perlindungan hak warga.
Pertama, Komite Sadar menuntut pemerintah menetapkan status bencana nasional. Mereka juga meminta agar korporasi yang dinilai bertanggung jawab dihadapkan ke pengadilan, serta penyelesaian integrasi tata kelola lahan. Dalam pandangan Komite, ketiga hal ini harus ditangani sebagai satu rangkaian: penetapan status bencana, pertanggungjawaban pihak yang dianggap terlibat, dan pembenahan tata kelola lahan yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
Kedua, Komite Sadar mendorong APBN yang berpihak kepada rakyat dan menuntut penghentian pemborosan anggaran untuk kepentingan politik yang, menurut mereka, berkedok program populis. Sebagai contoh program yang mereka sebut dalam tuntutan ini, Komite menyinggung MBG dan KDMP. Mereka mempersoalkan penggunaan anggaran ketika kebutuhan publik masih harus dipenuhi, dan meminta prioritas belanja negara diarahkan pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan politik.
Ketiga, Komite Sadar menuntut penurunan biaya pendidikan agar pendidikan lebih terjangkau. Mereka juga meminta pemerataan akses terhadap layanan dasar di berbagai wilayah dan kelompok masyarakat, serta penyediaan pekerjaan berkualitas. Tuntutan ini menyoroti keterjangkauan pendidikan, kesetaraan dalam memperoleh layanan, dan tersedianya pekerjaan yang layak sebagai kebutuhan warga.
Keempat, Komite Sadar menyerukan penghentian penggunaan hukum sebagai alat penyalahgunaan kekuasaan. Mereka turut menuntut pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Baca juga: Aksi Buruh di Bundaran HI: 50.000 Massa Tuntut Kesejahteraan
