BENGKALIS, 11 Mei 2025 – Suara keprihatinan kembali menggema dari Tanah Melayu di Kabupaten Bengkalis. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Tameng Adat Bathin Solapan, Amris Solihan, menyuarakan keresahannya atas minimnya peran dan posisi strategis yang diberikan perusahaan-perusahaan besar, khususnya PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), kepada anak negeri Melayu setempat.
Menurut Amris, sudah terlalu lama masyarakat asli Melayu Bengkalis, khususnya yang berdomisili di wilayah Bathin Solapan, hanya dijadikan sebagai buruh kasar atau kuli oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di tanah mereka sendiri. Padahal, banyak putra-putri daerah yang memiliki kompetensi dan kapabilitas mumpuni untuk duduk di posisi-posisi strategis dalam perusahaan-perusahaan tersebut.
“Anak negeri Melayu Bengkalis bukan tidak mampu. Yang menjadi masalah adalah ruang dan kesempatan itu tidak dibuka oleh perusahaan, termasuk PHR. Mereka lebih memilih tenaga kerja luar, sementara anak daerah hanya dijadikan pelengkap,” tegas Amris Solihan kepada wartawan.
Kondisi ini, menurutnya, sangat tidak adil dan berpotensi memicu ketimpangan sosial serta kecemburuan antarwarga. Oleh karena itu, Tameng Adat Bathin Solapan mendesak perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Bengkalis untuk segera melakukan perubahan kebijakan dalam perekrutan tenaga kerja, serta membuka ruang yang luas bagi anak negeri Melayu untuk bisa berkembang dan berkontribusi secara maksimal.
Amris juga menekankan bahwa Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Tameng Adat Bathin Solapan siap bersinergi dan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan tersebut dalam rangka mendorong pemberdayaan masyarakat lokal.
“Kami tidak menuntut yang muluk-muluk. Kami hanya minta keadilan. Ini tanah kami, dan anak negeri ini juga berhak untuk tumbuh dan memimpin di atas tanahnya sendiri,” tambahnya.
Tameng Adat Bathin Solapan berharap agar pernyataan ini tidak hanya menjadi angin lalu, melainkan menjadi titik tolak perubahan pola pikir (mindset) baik dari pihak perusahaan maupun masyarakat Melayu sendiri. Ia mengajak seluruh anak negeri untuk mulai menata pola pikir, meningkatkan kapasitas diri, dan bersiap untuk mengambil peran penting dalam pembangunan daerah.
“Anak negeri Melayu harus bangkit. Jangan mau terus-terusan jadi buruh di negeri sendiri. Mari kita ubah mindset kita dan rebut peluang untuk duduk sejajar dengan yang lain,” pungkas Amris.
Seruan Tegas ke PHR dan Perusahaan Lain di Bengkalis
Dalam kesempatan tersebut, Sekjen Tameng Adat juga secara langsung mengarahkan kritiknya kepada PHR dan perusahaan-perusahaan besar lainnya yang selama ini beroperasi di Kabupaten Bengkalis, khususnya di sektor energi dan sumber daya alam. Ia menilai bahwa keberadaan perusahaan-perusahaan ini belum sepenuhnya membawa manfaat yang signifikan bagi masyarakat lokal.
Amris mendesak PHR untuk lebih transparan dan inklusif dalam proses perekrutan tenaga kerja, serta menyusun program-program pengembangan kapasitas untuk putra-putri daerah agar dapat memenuhi kualifikasi posisi strategis.
“Jika perusahaan masih menutup mata dan enggan mengakomodir anak negeri, maka kami akan mempertimbangkan langkah-langkah lain yang lebih tegas,” ancam Amris.
Dengan pernyataan tegas ini, Tameng Adat Bathin Solapan berharap agar perusahaan-perusahaan dapat mengambil langkah nyata, bukan sekadar janji atau retorika belaka. Mereka juga membuka ruang dialog dan kerja sama demi menciptakan hubungan harmonis yang saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat lokal. (**)
Narasumber: Amris Solihan, Sekretaris Jenderal Tameng Adat Bathin Solapa
