Patrolihukum.net // Banda Aceh – Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) menyoroti keras alokasi anggaran fantastis yang digelontorkan untuk pengadaan fasilitas mewah bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Ketua SAPA, Fauzan Adami, menyebutkan bahwa pengadaan mobil dinas mahal dan proyek rehabilitasi rumah dinas menunjukkan kurangnya empati terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Aceh yang masih memprihatinkan.
“Masih banyak persoalan mendasar di Aceh, seperti kemiskinan, pengangguran, dan pendidikan yang belum merata. Pengadaan fasilitas mewah seperti ini sangat melukai hati rakyat. Ini menunjukkan bahwa kepentingan rakyat belum menjadi prioritas utama para anggota DPRA,” tegas Fauzan saat memberikan pernyataan pada Minggu, 20 April 2025.
Data dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) menunjukkan, pengadaan mobil dinas Ketua DPRA menelan anggaran sebesar Rp3,3 miliar, sedangkan untuk Wakil Ketua mencapai Rp5,4 miliar.
Sementara itu, proyek rehabilitasi rumah dinas pimpinan dan anggota DPRA menghabiskan anggaran hingga Rp47,43 miliar. Biaya tersebut belum termasuk anggaran perencanaan dan pengawasan masing-masing sebesar Rp1,53 miliar. Ditambah dengan pengadaan furnitur seperti lemari, tempat tidur, sofa, dan televisi, total anggaran untuk kendaraan dan fasilitas rumah dinas DPRA mencapai Rp72,5 miliar.
Lebih lanjut, SAPA juga mengkritisi anggaran perjalanan dinas dan konsumsi di lingkungan Sekretariat DPRA yang mencapai angka mencengangkan. Berdasarkan data yang ada, alokasi untuk perjalanan dinas mencapai Rp45 miliar, sedangkan untuk makanan dan minuman sebesar Rp23 miliar. Jika dijumlahkan, total anggaran untuk dua pos tersebut mencapai Rp68 miliar.
“Anggaran sebesar itu seharusnya bisa diarahkan untuk sektor-sektor yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Bukan dihambur-hamburkan untuk hal yang tidak mendesak,” kritik Fauzan.
Menurutnya, pengalokasian dana hingga Rp140 miliar untuk kepentingan fasilitas DPRA adalah bentuk ketidakpedulian terhadap nasib rakyat Aceh yang masih berjuang keluar dari kemiskinan. SAPA menilai, di tengah kondisi sosial ekonomi yang belum pulih sepenuhnya, kebijakan belanja mewah justru mencerminkan hilangnya kepekaan para wakil rakyat.
SAPA pun mendesak pemerintah Aceh dan instansi terkait untuk mengevaluasi dan membatalkan pengadaan yang dinilai tidak relevan dan tidak mendesak tersebut. “Kami minta agar anggaran ini dialihkan untuk program-program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Sudah saatnya DPRA lebih peka dan peduli pada suara rakyat,” pungkasnya.
(Tim/Red/**)
