Bekasi, Patrolihukum.net – Polemik penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa mencuat di **Bekasi**, setelah ratusan warga **Desa Pantai Mekar** menyampaikan mosi tidak percaya terhadap pemerintah desa. Aspirasi tersebut disuarakan melalui **Forum Masyarakat Desa Pantai Mekar (Formades PM)** pada Jumat (13/2/2026).
Forum warga menilai terdapat persoalan serius terkait distribusi BLT Dana Desa yang disebut tidak tersalurkan secara optimal sejak 2020. Dari total 284 warga yang tercatat sebagai penerima manfaat, forum menyebut baru delapan orang yang menerima bantuan setelah adanya desakan masyarakat, sementara ratusan lainnya masih menunggu kejelasan.
Ketua forum warga menyatakan persoalan tersebut telah berlangsung cukup lama dan berdampak langsung pada kondisi ekonomi warga kategori duafa. Apalagi, menurut mereka, situasi ekonomi menjelang bulan Ramadan membuat kebutuhan masyarakat meningkat.
“Ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut kebutuhan dasar warga. Kami berharap ada audit terbuka agar persoalan ini jelas dan tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan,” ujar perwakilan forum dalam keterangan tertulis.
Forum warga menyebut telah melakukan penelusuran data bersama sejumlah unsur masyarakat. Hasil verifikasi awal menunjukkan adanya dugaan ketidaksesuaian antara alokasi dana dan jumlah penerima manfaat.
Dalam temuan tersebut, dana sekitar Rp32 juta disebut baru mencakup sebagian kecil penerima. Meski demikian, temuan ini masih memerlukan klarifikasi resmi dari pemerintah desa maupun instansi terkait agar diperoleh gambaran yang objektif.
Sorotan juga diarahkan kepada **Badan Permusyawaratan Desa (BPD)** yang dinilai memiliki fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa. Warga berharap lembaga tersebut dapat memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme distribusi bantuan.
Dalam pernyataan sikapnya, forum warga menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain audit investigatif terhadap pengelolaan Dana Desa sejak 2020, keterbukaan dokumen anggaran kepada publik, serta percepatan penyaluran bantuan bagi warga yang dinilai berhak.
Selain itu, warga juga meminta klarifikasi dari kepala desa, **Dahlan**, terkait polemik tersebut. Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah desa mengenai tudingan yang disampaikan forum masyarakat.
Pengamat tata kelola desa menilai polemik seperti ini sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme audit resmi dan dialog terbuka antara pemerintah desa, lembaga pengawas, serta masyarakat. Transparansi anggaran dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
Pemerintah daerah maupun instansi pengawas diharapkan dapat turun melakukan verifikasi menyeluruh agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik sosial berkepanjangan.
Sementara itu, warga berharap persoalan penyaluran BLT segera mendapatkan kejelasan, terutama menjelang meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat dalam waktu dekat. Prinsip akuntabilitas dan keterbukaan anggaran dinilai menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan desa. (Edi D/PRIMA/**)
