Kota Probolinggo, Patrolihukum.net, Sabtu (29/11/25) – Insiden jatuhnya properti proyek ke jalur pengguna jalan kembali memicu sorotan tajam terhadap lemahnya standar keselamatan kerja (K3) dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kota Probolinggo. Peristiwa yang membahayakan keselamatan masyarakat ini menambah panjang daftar dugaan pelanggaran K3 yang selama ini dikeluhkan warga.
Anggota DPRD Kota Probolinggo dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Poniman, angkat bicara dan menegaskan perlunya ketegasan terhadap kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah. Menurutnya, insiden tersebut tidak boleh dianggap sebagai kesalahan teknis biasa, tetapi sebagai alarm serius bahwa keselamatan publik terancam.
“Pihak kontraktor harus memastikan properti proyek yang berada di atas atau dekat jalur lalu lintas pengguna jalan dalam kondisi aman untuk dilintasi,” tegas Heri.
Ia menekankan bahwa setiap pekerjaan konstruksi yang berada di dekat jalur publik wajib menerapkan pengamanan berstandar K3 secara ketat, termasuk pemasangan peralatan pelindung, penempatan material, hingga pengendalian potensi bahaya yang dapat menimpa masyarakat.
Heri juga menyebut keluhan masyarakat soal minimnya pengawasan K3 bukan lagi sekadar isu, melainkan kenyataan yang terlihat langsung di berbagai titik pembangunan. Ia menilai bahwa pemerintah dan kontraktor sering kali menganggap penerapan K3 sebagai formalitas, bukan kewajiban mutlak.
Lebih jauh, kritik keras datang dari Aliansi Madura Indonesia (AMI). Koordinator Aksi AMI, Dierel, menilai sejumlah proyek pembangunan di Kota Probolinggo selama ini hanya menampilkan atribut K3 secara simbolis tanpa perhitungan keselamatan yang memadai.
“Penerapan K3 seharusnya untuk keselamatan pengguna jalan. Ini K3, saya duga kuat hanya formalitas, pemasangan asal-asalan. Bukannya melindungi pengguna jalan, malah mengancam nyawa,” ujarnya.
Dierel menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya memperhatikan dari jauh tanpa tindakan tegas. Menurutnya, keselamatan publik adalah tanggung jawab moral dan hukum yang tidak bisa ditawar. Ia mendesak agar pemerintah Kota Probolinggo segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh proyek infrastruktur, khususnya yang rawan membahayakan pengendara maupun pejalan kaki.
“Kami meminta pemerintah melakukan audit, bukan hanya mengingatkan. Keselamatan publik adalah hal mutlak,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari instansi teknis terkait mengenai langkah tindak lanjut atas insiden yang terjadi. Namun desakan dari DPRD dan organisasi masyarakat sipil kian menegaskan bahwa pengawasan terhadap penerapan K3 tidak boleh lagi dianggap enteng.
Masyarakat berharap pemerintah segera bertindak cepat untuk memastikan seluruh proyek berjalan sesuai standar keselamatan, demi mencegah potensi kecelakaan yang dapat mengancam nyawa pengguna jalan.
Pewarta: Edi D/Bambang
Published: Editor Redaksi Patrolihukum.net
