Patrolihukum.net, PROBOLINGGO – Situasi di depan Kantor Bupati Probolinggo diprediksi memanas pada Senin (5/1/2026). Dua kelompok massa dengan sikap yang saling bertolak belakang dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa secara bersamaan terkait proses seleksi Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Argopuro Kabupaten Probolinggo.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kedua aksi tersebut akan berlangsung mulai pukul 09.00 WIB di lokasi yang sama, yakni di sepanjang Jalan Raya Panglima Sudirman, Kota Kraksaan. Kondisi ini berpotensi memicu ketegangan di lapangan, mengingat masing-masing kelompok membawa agenda dan tuntutan yang berbeda.
Kelompok pertama berasal dari Koalisi Masyarakat Independen (KMI) Kabupaten Probolinggo. Massa KMI diperkirakan mencapai sekitar 1.000 orang dan akan dipimpin langsung oleh koordinator aksi, Rudi Eko Cahyono. Dalam aksinya, KMI menyatakan dukungan penuh terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo serta Panitia Seleksi (Pansel) Direktur Perumdam Tirta Argopuro.
Dalam surat pemberitahuan aksi yang diterima kepolisian, KMI menegaskan pentingnya menjaga independensi panitia seleksi. Mereka meminta agar seluruh tahapan seleksi berjalan profesional, objektif, dan bebas dari intervensi pihak mana pun.
“Kami datang untuk memastikan proses seleksi ini berjalan sesuai aturan. Panitia seleksi harus diberikan ruang untuk bekerja secara mandiri tanpa tekanan maupun kepentingan tertentu,” tulis KMI dalam dokumen pemberitahuan aksi.
Di sisi lain, aksi tandingan akan digelar oleh gabungan lembaga yang tergabung dalam L3GAM, yang terdiri dari LPLH TN, Libas 88, LIN, G-APKM, AMPP, dan Madas Nusantara. Kelompok ini berencana mengerahkan sekitar 300 massa dengan membawa tuntutan yang ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI serta Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur.
L3GAM menyoroti adanya dugaan serius dalam proses seleksi Direktur Perumdam Tirta Argopuro. Mereka menduga terjadi praktik jual beli jabatan serta maladministrasi dalam penetapan persyaratan calon direktur.
Ketua Libas 88, Muhyidin Eveny, menegaskan bahwa pihaknya tidak gentar meski harus menggelar aksi di lokasi yang sama dengan kelompok pendukung pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut justru diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga marwah pemerintahan daerah.
“Kami ingin menjaga marwah Kabupaten Probolinggo. Bagaimana masa depan daerah ini jika jabatan strategis diisi oleh orang yang sedang bermasalah hukum,” ujar Muhyidin.
Ia menambahkan, salah satu poin yang disorot L3GAM adalah adanya calon direktur yang saat ini tengah berproses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurutnya, kondisi tersebut semestinya menjadi pertimbangan serius panitia seleksi.
“Kami menjalankan fungsi kontrol. Jangan sampai calon yang masih bermasalah secara hukum justru diloloskan. Ini bukan kepentingan kelompok, tapi kepentingan publik,” tegasnya.
Muhyidin memastikan aksi tetap berjalan sesuai rencana. “Sekali bendera dikibarkan, kami tidak akan pernah mundur,” katanya.
Sementara itu, pihak kepolisian telah mengonfirmasi adanya dua surat pemberitahuan aksi dari masing-masing kelompok. Aparat memastikan akan melakukan pengamanan guna mencegah terjadinya benturan antarmassa.
Kasat Intelkam Polres Probolinggo, AKP Hartanto, membenarkan adanya dua konsentrasi massa dalam waktu dan lokasi yang sama. Namun, ia menyebut pengamanan teknis akan dikoordinasikan oleh bagian operasional.
“Benar, ada dua aksi dari KMI dan L3GAM secara bersamaan terkait seleksi Direktur Perumdam Tirta Argopuro. Untuk teknis pengamanan dan langkah antisipasi di lapangan akan ditangani langsung oleh Kabag Ops,” kata AKP Hartanto melalui pesan singkat.
Polisi mengimbau seluruh peserta aksi untuk tetap menjaga ketertiban, mematuhi aturan hukum, serta mengedepankan penyampaian pendapat secara damai demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Probolinggo. (Bambang/**)
