PAJARAKAN, Patrolihukum.net — Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sukokerto, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, Moh Ainur Rofik, S.Pd., C.F.L.E., melakukan silaturahmi dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Gerindra, H. Firdaus Amin AG, ST, Sabtu (4/1/2026). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari langkah awal menjelang operasional Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) Sukokerto yang direncanakan mulai berjalan pada awal tahun ini.
Dalam pertemuan tersebut, Rofik menyampaikan sejumlah masukan strategis terkait pelaksanaan program SPPG, khususnya mengenai sasaran penerima manfaat. Ia menegaskan bahwa kelompok prioritas dalam program tersebut adalah ibu hamil, ibu menyusui, serta lanjut usia (lansia) yang berada di wilayah Desa Sukokerto.
“SPPG ini kami harapkan benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia. Itu yang menjadi perhatian utama kami di BPD,” ujar Rofik.
Selain membahas sasaran program, silaturahmi tersebut juga dimanfaatkan untuk meninjau kesiapan teknis dapur SPPG. Rofik melakukan pengecekan langsung terhadap sistem pengelolaan limbah, khususnya instalasi pengolahan air limbah (IPAL), mengingat pembuangan limbah dapur berada di area pengairan sawah milik warga.
Menurut Rofik, aspek lingkungan menjadi perhatian serius agar keberadaan SPPG tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar. Dari hasil pengecekan, pengelola dapur SPPG menjelaskan bahwa tandon penyaringan limbah telah disiapkan untuk menetralkan air buangan sebelum dialirkan ke saluran pengairan.
“Alhamdulillah, pengelola sudah menyiapkan sistem penyaringan. Ini penting agar limbah dapur tidak mencemari lingkungan dan tetap aman bagi pertanian warga,” kata Rofik.
Sementara itu, H. Firdaus Amin AG menjelaskan bahwa jalinan silaturahmi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar kerja sama yang berkelanjutan antara pengelola SPPG dan masyarakat Desa Sukokerto. Salah satu bentuk kerja sama yang didorong adalah pelibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dalam penyediaan kebutuhan dapur SPPG.
“Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi UMKM Sukokerto. Jika bahan kebutuhan SPPG bisa disuplai oleh warga setempat, tentu itu akan kami prioritaskan,” ujar Firdaus.
Ia menilai, keterlibatan UMKM lokal tidak hanya memperkuat keberlanjutan program SPPG, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat desa.
Saat ditemui awak media, Rofik menegaskan bahwa silaturahmi tersebut merupakan langkah awal pendekatan yang diarahkan pada kerja sama konkret ke depan. Ia menekankan bahwa BPD memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap program yang berjalan di desa dapat melibatkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.
“Segala bentuk kerja sama ke depan harus melibatkan masyarakat Sukokerto. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami di BPD agar aspirasi dan kepentingan warga bisa tersampaikan dan terakomodasi,” kata Rofik.
Ia berharap, dengan komunikasi dan koordinasi yang baik sejak awal, operasional SPPG Sukokerto dapat berjalan optimal, tepat sasaran, serta sejalan dengan prinsip pembangunan desa yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
(Bambang/**)
