Rabu, 7 Oktober 2026 — Presiden Prabowo Subianto mengarahkan perubahan dalam sistem rekrutmen prajurit TNI dan anggota Polri. Arahan tersebut disampaikan dalam taklimat kepada 800 perwira tinggi TNI-Polri di Istana Kepresidenan Jakarta. Prabowo menginginkan proses penerimaan personel tidak lagi hanya menitikberatkan pada kondisi fisik, tetapi juga memberikan perhatian besar pada kemampuan intelektual setiap calon.
Dalam arahan itu, penilaian terhadap calon prajurit dan calon anggota kepolisian perlu dilakukan secara lebih menyeluruh. Kondisi fisik tetap menjadi bagian dari proses seleksi, namun tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran untuk menentukan kelayakan seseorang. Kemampuan berpikir dan kecerdasan juga perlu dipertimbangkan dalam sistem rekrutmen TNI dan Polri, sehingga kesempatan tidak semata-mata ditentukan oleh penampilan atau kondisi tubuh calon.
Menteri Politik dan Keamanan Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa calon prajurit atau polisi yang menggunakan kacamata tetap dapat diterima apabila memiliki kecerdasan. “Kalau pakai kacamata tetapi cerdas, tetap bisa diterima,” ujar Dudung. Pernyataan tersebut menggambarkan arahan Prabowo agar proses seleksi memberikan ruang lebih besar bagi kemampuan intelektual. Dengan demikian, penggunaan kacamata tidak otomatis menutup peluang seseorang untuk menjadi prajurit TNI atau anggota Polri, selama calon tersebut memenuhi pertimbangan kecerdasan yang diperlukan.
Penekanan Prabowo terhadap kecerdasan dalam rekrutmen TNI-Polri berangkat dari kebutuhan untuk membangun aparat yang mampu memahami persoalan secara menyeluruh. Kualitas fisik tetap menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas, tetapi tidak dapat berdiri sendiri. Personel juga perlu memiliki kemampuan berpikir, mengambil keputusan, serta menyesuaikan diri dengan tuntutan tugas yang terus berkembang. Dengan pertimbangan tersebut, proses rekrutmen diarahkan untuk menilai potensi dan kapasitas calon secara lebih seimbang.
Dudung menyebut tantangan keamanan pada masa mendatang semakin berat karena munculnya perang hibrida serta perang yang menggunakan drone. Perubahan bentuk ancaman itu menuntut prajurit untuk memiliki kesiapan yang lebih tinggi dalam menjalankan tanggung jawabnya. Aparat tidak cukup hanya mengandalkan ketahanan fisik, melainkan harus didukung kecakapan, pemahaman, dan sikap profesional ketika menghadapi situasi yang kompleks.
Karena itu, peningkatan profesionalisme prajurit menjadi perhatian penting. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan dan latihan yang disusun secara berkelanjutan. Pendidikan berperan memperkuat pengetahuan serta kemampuan berpikir personel, sementara latihan membantu membentuk kesiapan dalam melaksanakan tugas. Keduanya diperlukan agar prajurit mampu bekerja secara terukur, disiplin, dan sesuai dengan tuntutan kedinasan.
Dudung juga menjelaskan bahwa perkembangan situasi global perlu dihadapi dengan memperkuat kesiapan personel. Penguatan itu tidak hanya berkaitan dengan kemampuan individual, tetapi juga dengan pembentukan aparat yang profesional dan mampu menjalankan tugas secara bertanggung jawab. Pendekatan tersebut sejalan dengan penekanan pada kecerdasan dalam rekrutmen, yakni menyiapkan personel yang memiliki dasar kemampuan memadai untuk terus belajar, beradaptasi, dan meningkatkan kualitas pengabdiannya.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada jajaran TNI dan Polri atas dukungan yang diberikan terhadap pelaksanaan program pemerintah. Apresiasi itu menunjukkan bahwa kedua institusi dipandang memiliki peran penting dalam membantu pemerintah menjalankan agenda nasional sesuai bidang tugas masing-masing.
Prabowo menyebut dukungan TNI dan Polri dalam program ketahanan pangan. Keterlibatan kedua institusi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat kemampuan nasional dalam memenuhi kebutuhan pangan. Program ini dibahas sebagai salah satu bidang yang memperoleh perhatian dalam pertemuan, bersama dengan agenda pemerintah lainnya.
Selain ketahanan pangan, Presiden juga menyampaikan penghargaan atas dukungan terhadap program ketahanan energi. Bidang ini berkaitan dengan upaya memperkuat kemampuan negara dalam menjaga ketersediaan dan keberlanjutan energi. Penyebutan ketahanan energi menegaskan bahwa dukungan TNI dan Polri tidak hanya dibicarakan dalam konteks pertahanan dan keamanan, tetapi juga dalam pelaksanaan sejumlah prioritas pemerintah.
Prabowo turut mengapresiasi peran TNI dan Polri dalam menjaga situasi keamanan nasional. Kondisi keamanan yang terpelihara menjadi unsur penting bagi pemerintah untuk menjalankan berbagai program secara tertib. Karena itu, dukungan kedua institusi tersebut dinilai sebagai bagian dari kontribusi terhadap keberlangsungan agenda nasional.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, menyebut bahwa Presiden mengapresiasi sumbangsih TNI dan Polri. Menurut Dudung, penghargaan tersebut disampaikan dalam konteks kontribusi kedua institusi pada program ketahanan pangan, ketahanan energi, serta upaya menjaga situasi keamanan nasional. Pernyataan itu memperkuat pesan bahwa pemerintah mengakui dukungan TNI dan Polri dalam membantu pelaksanaan program-program tersebut.
Presiden Prabowo Subianto mengundang 800 perwira tinggi TNI dan Polri dari seluruh Indonesia dalam taklimat menjelang genap dua tahun pemerintahan yang dipimpinnya. Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi Presiden untuk memberikan gambaran mengenai keadaan bangsa dan negara, sekaligus menyampaikan perkembangan terkini serta arah kebijakan yang perlu dipahami oleh jajaran pertahanan dan keamanan.
Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan laporan kepada Presiden. Kehadiran para perwira tinggi dari berbagai wilayah menunjukkan pentingnya penyamaan pemahaman dalam menjalankan tugas negara di tengah perubahan lingkungan strategis dan tantangan keamanan yang semakin kompleks.
Agus menilai taklimat tersebut sebagai momentum untuk menyamakan visi, memperkuat soliditas, serta meningkatkan sinergi TNI dan Polri. Menurut dia, kedua institusi perlu memiliki kesiapan menghadapi berbagai ancaman, termasuk ancaman siber, informasi, dan hibrida. Arahan Presiden, kata Agus, akan menjadi pedoman bagi penyusunan kebijakan, pelaksanaan tugas, serta peningkatan kesiapan TNI dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara.
Sementara itu, Suyudi menyebut kegiatan tersebut sebagai momentum bagi Polri untuk menerima arahan dan kebijakan Presiden secara langsung. Polri menyatakan kesiapan mendukung program prioritas pemerintah sesuai tugas dan kewenangannya. Dukungan itu terutama diwujudkan melalui upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, taklimat tersebut tidak hanya menjadi forum pengarahan, tetapi juga memperkuat koordinasi kedua institusi dalam merespons kebutuhan nasional.
