SIDOARJO // Patrolihukum.net – Layanan SKCK Online dan SKCK Keliling Online Polresta Sidoarjo meraih penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Keberlanjutan Tahun 2024 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB).
Penghargaan tersebut diberikan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas kepada Kapolresta Sidoarjo Kombes. Pol. Christian Tobing, Selasa (8/10/2024) dalam Gebyar Pelayanan Prima Tahun 2024, di Jakarta.
Sebelum ditentukannya sebagai Top Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Keberlanjutan Tahun 2024, proses panjang harus dilalui Polresta Sidoarjo dalam mengembangkan layanan SKCK Online dan SKCK Keliling Online.
Berasal dari Top Inovasi KIPP (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) dari 2014 hingga 2023 serta inovasi hasil replikasi dari Top Inovasi KIPP.
Kemudian dilakukan berbagai terobosan pengembangan bentuk pelayanan, hingga secara terbuka masyarakat dipersilahkan menilai melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yang dikaji setiap minggu serta segala masukan maupun keterlibatan dari stake holder terkait.
Hal itu seperti dikatakan oleh Kapolresta Sidoarjo Kombes. Pol. Christian Tobing di Mapolresta Sidoarjo sepulang dari menghadiri Gebyar Pelayanan Prima Tahun 2024, di Jakarta, Rabu (9/10).
Kombes. Pol. Christian Tobing menjelaskan, setelah melalui tahap desk evaluasi, presentasi dan wawancara terhadap layanan SKCK Online dan SKCK Keliling Online Polresta Sidoarjo, dilakukan tahap verifikasi dan observasi lapangan yang dilakukan Tim Penilai Independen dari Kementerian PANRB.
“Atas kepercayaan dan hasil penilaian yang telah diberikan Kementerian PANRB kepada Polresta Sidoarjo pada layanan SKCK Online dan SKCK Keliling Online tentu semakin terpacu untuk terus berinovasi dan melakukan terobosan-terobosan perbaikan pelayanan masyarakat,” jelasnya.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, Kementerian PANRB, tim penilai independen, berkat peran serta, bimbingan, kritik saran dari pimpinan, anggota dan masyarakat. Sehingga Polresta Sidoarjo dapat terus berinovasi dan berprestasi.
Seperti diberitakan sebelumnya, Plt. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Abdul Hakim pada Gebyar Pelayanan Prima 2024 di Jakarta menyampaikan bahwa melalui instrumen Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI) Kementerian PANRB, ada beberapa kategori penilaian terhadap penerima penghargaan yang disampaikan kepada unit penyelenggara pelayanan publik.
Antara lain, kategori Pembinaan pelayanan publik ramah kelompok rentan; Pemantauan keberlanjutan dan replikasi inovasi pelayanan publik (PKRI); serta Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan soft launching 22 MPP dan 139 MPP Digital serta integrasi layanan jaminan pensiun. Selanjutnya, ditetapkan 20 Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP).
Diselenggarakannya Gebyar Pelayanan Prima Tahun 2024, bertajuk “Wujudkan Ekosistem Pelayanan Publik Transformatif, Inovatif dan Inklusif” oleh Kementerian PANRB, bertujuan mengukur keberhasilan Reformasi Birokrasi.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas berharap Gebyar Pelayanan Prima 2024, dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik. Serta ia menekankan kembali Pilar Layanan Publik yang Unggul.
“Melalui Gebyar Pelayanan Prima harapannya dapat mewujudkan reformasi birokrasi berdampak pada orientasi publik, SDM Unggul dan penuh inovasi didukung teknologi digital,” kata Azwar Anas. (*)
