PROBOLINGGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo bersama Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Kabupaten Probolinggo menggelar kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa se-Kabupaten Probolinggo. Acara bertajuk “Tata Kelola Keuangan Desa yang Transparan dan Akuntabel” ini berlangsung pada Sabtu (14/12/2024) di Paseban Sena, Probolinggo.
Acara tersebut dihadiri oleh Pj Bupati Probolinggo H. Ugas Irwanto, S.Sos., M.Si., Kapolres Probolinggo AKBP Wisnu Wardana, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo Ahmad Nuril Alam, serta calon Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo terpilih, dr. Mohammad Haris dan RA Fahmi AHZ. Ketua Papdesi Kabupaten Probolinggo, Supriyanto, turut mendampingi jalannya kegiatan yang diikuti oleh seluruh kepala desa se-Kabupaten Probolinggo.
Dalam sambutannya, Pj Bupati Ugas Irwanto mengapresiasi langkah Papdesi yang memprakarsai kegiatan tersebut. Ia menekankan pentingnya komitmen aparatur desa dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Desa memiliki peran strategis dalam mengelola potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepala desa dan perangkatnya harus mampu mengelola anggaran pemerintah dengan prinsip akuntabilitas,” jelas Ugas.
Kapolres Probolinggo AKBP Wisnu Wardana mengingatkan para kepala desa agar memanfaatkan organisasi Papdesi sebagai wadah aspirasi dan jembatan komunikasi dengan jajaran Forkopimda Kabupaten Probolinggo.
“Kami di Forkopimda selalu bersinergi untuk memajukan pemerintahan Kabupaten Probolinggo hingga ke tingkat desa. Namun, sinergi ini bukan alasan untuk membenarkan tindakan korupsi,” tegas Kapolres.
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, Ahmad Nuril Alam, menambahkan bahwa desa harus menjadi pelopor transparansi dan akuntabilitas sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
“Semangat membangun Indonesia dari pinggiran harus diwujudkan dengan komitmen anti-korupsi dan penguatan kemandirian ekonomi di desa,” tutupnya.
Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat komitmen seluruh aparatur desa dalam menjalankan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
(Edi D/Red/)*
