BOGOR, JAWA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah menyiapkan skema insentif pajak bagi pekerja, rumah tangga, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam kebijakan tersebut, pemerintah tidak memungut sebagian potensi pajak yang seharusnya dapat menjadi penerimaan negara. Kebijakan ini diberikan melalui beberapa bentuk perlakuan perpajakan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kegiatan usaha.
Suahasil menjelaskan, insentif pajak dapat diberikan dalam bentuk pembebasan pajak, pengurangan pajak, serta penerapan tarif pajak khusus. Skema tersebut mencakup fasilitas pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, tidak seluruh kewajiban perpajakan dipungut dalam besaran atau ketentuan yang berlaku secara umum.
Menurut Suahasil, pemberian fasilitas tersebut menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Pembebasan atau pengurangan pajak dapat mengurangi beban yang perlu ditanggung oleh pekerja dan rumah tangga. Sementara itu, tarif pajak khusus serta fasilitas perpajakan lainnya disediakan untuk mendukung kegiatan usaha, termasuk kegiatan yang dijalankan oleh UMKM.
Skema tersebut menempatkan pekerja, rumah tangga, dan UMKM sebagai penerima fasilitas pajak sesuai dengan bentuk kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Melalui pengaturan itu, pemerintah menyediakan perlakuan perpajakan yang berbeda, baik berupa pajak yang dibebaskan, pajak yang dikurangi, maupun pajak yang dikenakan dengan tarif tertentu.
Pemerintah menyiapkan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) bulanan bagi pekerja di sektor padat karya yang menerima gaji hingga Rp10 juta per bulan. Kebijakan ini menjadi bagian dari paket insentif untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung keberlangsungan kegiatan usaha. Pekerja dengan penghasilan di bawah atau sampai batas tersebut tidak perlu menanggung pemotongan PPh secara rutin setiap bulan selama memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa skema tersebut bukan berarti kewajiban pajak pekerja dihapuskan secara keseluruhan. PPh tidak dipungut setiap bulan, melainkan pembayarannya dilakukan pada akhir tahun. Dengan pengaturan ini, penghasilan yang diterima pekerja setiap bulan dapat tetap utuh dalam periode berjalan, sementara penyelesaian kewajiban pajaknya mengikuti mekanisme yang telah ditentukan. Detail pelaksanaan, termasuk tata cara penghitungan dan pihak yang bertanggung jawab, akan mengikuti aturan teknis pemerintah.
Menurut Suahasil, penundaan pemungutan PPh bulanan diharapkan membantu arus kas perusahaan, terutama perusahaan padat karya yang memiliki jumlah pekerja besar. Ruang kas yang lebih longgar dapat digunakan untuk mempertahankan operasional, memenuhi kebutuhan produksi, dan menjaga penyerapan tenaga kerja. Pada saat yang sama, pekerja memperoleh manfaat berupa pendapatan bulanan yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Selain insentif PPh bagi pekerja, pemerintah juga mengumumkan fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk pembelian rumah dengan harga hingga Rp2 miliar. Kebijakan perumahan ini ditujukan untuk mengurangi beban biaya pembelian sekaligus mendorong permintaan di sektor properti. Insentif tersebut melengkapi kebijakan untuk pekerja dan dunia usaha, sehingga paket yang disiapkan mencakup dukungan terhadap konsumsi rumah tangga, arus kas perusahaan, serta aktivitas ekonomi yang lebih luas. Penerapan fasilitas tetap bergantung pada persyaratan dan ketentuan resmi yang berlaku.
Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memperoleh fasilitas pajak melalui dua skema berdasarkan besaran omzet tahunan. Skema pertama ditujukan bagi UMKM dengan omzet kurang dari Rp500 juta per tahun, atau kira-kira Rp40 juta per bulan. Kelompok usaha ini mendapatkan pembebasan pajak, sehingga pendapatan yang masih berada di bawah batas tersebut tidak dikenai pungutan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini dapat membantu usaha berskala kecil mempertahankan arus kas dan memenuhi kebutuhan operasional.
Skema kedua berlaku bagi usaha dengan omzet mulai dari Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar per tahun. Pelaku usaha dalam rentang tersebut dikenai pungutan sebesar 0,5 persen dari omzet. Besaran pungutan yang dihitung berdasarkan peredaran bruto ini memberikan mekanisme yang relatif sederhana bagi UMKM, terutama bagi usaha yang belum memiliki sistem pembukuan kompleks. Dengan demikian, kewajiban pajak dapat disesuaikan dengan kapasitas dan skala kegiatan ekonomi masing-masing pelaku usaha.
Menurut Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, pengaturan tersebut dirancang untuk memberi ruang bagi masyarakat agar tetap dapat menjalankan usaha sekaligus memenuhi kewajiban dan kepatuhan perpajakan. Fasilitas bagi omzet di bawah Rp500 juta menjaga agar beban pajak tidak menghambat keberlangsungan usaha kecil, sedangkan tarif 0,5 persen menyediakan jalur kepatuhan yang lebih mudah bagi usaha yang telah berkembang. Kepatuhan ini memiliki arti penting karena penerimaan pajak menjadi bagian dari tanggung jawab APBN dalam membiayai berbagai kebutuhan negara. Pada tahun mendatang, APBN ditargetkan mengumpulkan Rp3.435 triliun. Karena itu, partisipasi UMKM melalui pelaporan dan pembayaran pajak sesuai ketentuan tetap diperlukan, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi pelaku usaha.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa tidak seluruh potensi pajak ditarik oleh pemerintah. Berdasarkan perhitungan yang disampaikan, potensi penerimaan pajak Indonesia setara dengan sekitar 12 persen dari produk domestik bruto (PDB) setiap tahun. Namun, pemerintah memungut kurang lebih 10 persen, sementara sekitar 2 persen lainnya tidak dikumpulkan. Kebijakan tersebut bukan semata-mata mencerminkan keterbatasan pemungutan, melainkan bagian dari ruang insentif yang sengaja dipertahankan.
Potensi pajak yang tidak dipungut itu diharapkan tetap berada di tangan pekerja, rumah tangga, dan pelaku usaha, termasuk UMKM. Dengan demikian, dana dapat beredar kembali untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, mempertahankan kegiatan produksi, serta mendukung investasi. Ruang fiskal tersebut dipandang penting agar kebijakan perpajakan tidak mengurangi daya beli secara berlebihan dan perekonomian tetap bergerak. Pemberian insentif juga menjadi instrumen pemerintah untuk menjaga keseimbangan peningkatan penerimaan negara dan dukungan terhadap aktivitas ekonomi.
Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan target penerimaan pada 2027 sebesar Rp2.593,4 triliun. Angka itu meningkat 12,2 persen dibandingkan outlook penerimaan 2026 yang diperkirakan mencapai Rp2.310,8 triliun. Target 2027 tersebut juga disebut sekitar 2,3 kali lebih besar dibandingkan capaian penerimaan pada 2016. Kenaikan ini menunjukkan semakin besarnya peran administrasi perpajakan dalam menopang pembiayaan negara.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa pencapaian target akan ditempuh melalui sejumlah strategi. Langkah tersebut mencakup intensifikasi pemungutan berbasis teknologi, perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta optimalisasi sistem coretax. Otoritas juga memperkuat compliance risk management untuk mengidentifikasi risiko kepatuhan dan menentukan pengawasan secara lebih terarah. Seluruh strategi itu berjalan seiring dengan penguatan administrasi perpajakan berbasis teknologi dan integrasi data, sehingga pengawasan dapat dilakukan lebih akurat, efisien, dan proporsional.
