Jakarta | Pembaruan nota kesepahaman dan penandatanganan perjanjian kerja sama Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi langkah untuk memperkuat penyiapan tenaga kerja yang akan memasuki pasar internasional. Kolaborasi ini menghubungkan kebutuhan penempatan pekerja dengan pendidikan dan pelatihan vokasi, sehingga calon pekerja migran Indonesia (PMI) dapat memperoleh keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Kedua kementerian berupaya menyelaraskan program, kapasitas lembaga, serta materi pelatihan agar persiapan tidak berjalan sendiri-sendiri. Kerja sama tersebut diarahkan untuk mendukung target penempatan hingga 140 ribu PMI terampil pada 2027. Karena itu, penguatan kompetensi menjadi bagian penting dalam membangun kesiapan calon pekerja sebelum mereka berangkat.
Ruang lingkup pelatihan diperluas dengan melibatkan berbagai fasilitas vokasi di lingkungan Kementerian Perindustrian. Cakupannya meliputi Balai Diklat Industri (BDI), politeknik, akademi komunitas, dan sekolah menengah kejuruan (SMK). Pelibatan lembaga yang beragam membuka lebih banyak jalur bagi calon PMI untuk memperoleh keterampilan teknis dan pengalaman belajar yang sesuai dengan bidang kerja yang dituju. Jaringan pendidikan dan pelatihan tersebut juga dapat membantu memperluas jangkauan program, baik dari sisi lokasi maupun kelompok peserta. Dengan pelaksanaan yang terkoordinasi, lembaga vokasi dapat mendukung proses peningkatan kompetensi secara lebih terarah. Kesiapan pelatihan diharapkan dapat mengikuti kebutuhan pasar kerja, sekaligus memberi bekal yang relevan bagi calon pekerja migran.
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyampaikan bahwa kolaborasi lintas kementerian ini mencerminkan upaya membangun kualitas sumber daya manusia tanpa ego sektoral. Pandangan tersebut menekankan pentingnya kerja bersama dalam merancang pelatihan dan memanfaatkan kapasitas masing-masing lembaga, terutama ketika sasaran program mencakup penempatan tenaga kerja dalam jumlah besar. Pernyataan itu disampaikan di Balai Diklat Industri Jakarta, Jakarta Timur, pada Kamis, 15 Oktober. Melalui pembaruan kesepahaman dan perjanjian kerja sama, kedua kementerian menegaskan arah koordinasi untuk menyiapkan PMI terampil. Penguatan vokasi diharapkan membantu calon pekerja memenuhi standar pekerjaan, meningkatkan kesiapan mereka menghadapi proses penempatan, serta mendukung pencapaian target nasional pada 2027 melalui pelatihan yang lebih luas dan terintegrasi.
Balai Diklat Industri (BDI) di bawah Kementerian Perindustrian memiliki kapasitas untuk melatih hingga 11 ribu orang setiap tahun. Namun, jumlah calon pekerja migran yang sejauh ini telah mengikuti pelatihan melalui kerja sama tersebut baru sekitar 1.066 orang. Perbedaan kapasitas yang tersedia dan pemanfaatannya menunjukkan masih ada ruang besar untuk memperluas program, sekaligus menyiapkan lebih banyak calon pekerja sebelum mereka berangkat ke luar negeri.
Sarmuji mendorong agar fasilitas dan kapasitas pelatihan itu dimaksimalkan mulai awal tahun berikutnya. Dengan perencanaan yang lebih dini, penyelenggara dapat menjangkau peserta, menyusun jadwal, dan memberikan pembekalan secara lebih terarah. Calon pekerja juga diharapkan memperoleh kompetensi yang dibutuhkan sebelum ditempatkan, bukan baru mengandalkan pengalaman setelah bekerja di negara tujuan. Pelatihan dapat membantu mereka memahami standar kerja, menguasai keterampilan sesuai bidang, serta lebih siap menyesuaikan diri dengan tuntutan pekerjaan.
Optimalisasi program bukan semata-mata soal menambah jumlah peserta. Mutu pelatihan dan kesesuaiannya dengan kebutuhan pasar kerja perlu tetap diperhatikan agar keterampilan yang diperoleh benar-benar berguna. Koordinasi lembaga pelatihan, pihak yang menyiapkan penempatan, dan calon pekerja dapat membantu memastikan bahwa pembekalan sejalan dengan jenis pekerjaan yang akan dijalani. Dengan demikian, kapasitas BDI dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses sekaligus memperkuat kesiapan tenaga kerja.
Sarmuji juga menekankan pentingnya keterampilan bagi citra Indonesia. Pekerja migran yang kompeten dan mampu menjalankan tugas secara profesional dapat membawa nama baik bangsa di tempat kerja maupun di negara tujuan. Sebaliknya, pengiriman pekerja tanpa keterampilan yang memadai berisiko membuat mereka menghadapi persoalan keselamatan, kesulitan menyelesaikan pekerjaan, dan masalah lain selama bekerja. Karena itu, pemanfaatan kapasitas pelatihan yang tersedia perlu menjadi bagian penting dari upaya memastikan calon pekerja berangkat dengan bekal kompetensi yang lebih kuat.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menjelaskan bahwa peluang kerja internasional masih sangat besar, tetapi belum seluruhnya dapat dimanfaatkan oleh tenaga kerja Indonesia. Berdasarkan job order yang telah diverifikasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, potensi penempatan pekerja migran pada 2026 diperkirakan mencapai 291 ribu orang. Namun, baru sekitar 25 persen dari kebutuhan tersebut yang terisi. Artinya, sekitar 75 persen permintaan belum dapat dipenuhi, meskipun lowongan dan kebutuhan pemberi kerja telah teridentifikasi.
Kesenjangan kebutuhan dan pemenuhan itu berkaitan dengan kompetensi calon pekerja. Mukhtarudin menyebut kualifikasi lulusan pendidikan di dalam negeri belum sepenuhnya sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan pasar internasional. Perbedaan dapat mencakup keterampilan teknis, sertifikasi, pengalaman, maupun kesiapan bekerja mengikuti prosedur dan standar keselamatan di negara tujuan. Karena itu, besarnya jumlah lowongan tidak otomatis berarti seluruh pencari kerja dapat langsung mengisinya. Pekerja perlu memiliki kemampuan yang relevan dengan jenis pekerjaan yang ditawarkan, sementara proses penyiapan dan pelatihan perlu merujuk pada persyaratan aktual pemberi kerja.
Tantangan tersebut berlangsung bersamaan dengan perubahan kebutuhan industri di dalam negeri. Sarmuji menyoroti bahwa industri domestik semakin berbasis teknologi, sehingga perusahaan membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan yang terus berkembang. Pada saat yang sama, daya serap tenaga kerja di dalam negeri cenderung menurun. Perubahan ini memperkuat urgensi untuk menyiapkan pekerja agar mampu merespons kebutuhan pasar kerja, baik domestik maupun internasional. Apabila pelatihan dan pendidikan belum mengikuti perkembangan teknologi serta standar profesi, lulusan berisiko tidak memenuhi kebutuhan kedua pasar tersebut. Dengan demikian, peluang penempatan luar negeri yang belum terisi mencerminkan persoalan kecocokan keterampilan, bukan semata-mata kurangnya lowongan. Data potensi 2026 menunjukkan ruang penempatan yang besar, tetapi realisasinya bergantung pada kemampuan membangun pasokan tenaga kerja terampil yang memenuhi kualifikasi. Penyelarasan kompetensi dengan kebutuhan industri menjadi penting agar pencari kerja dapat mengakses kesempatan tersebut dan pemberi kerja memperoleh tenaga yang sesuai.Pendekatan pelatihan vokasi bagi calon pekerja migran Indonesia (PMI) mulai diarahkan agar lebih sesuai dengan permintaan pasar internasional. Kebutuhan tenaga kerja dan kualifikasi yang ditetapkan negara tujuan dipetakan terlebih dahulu, sebelum materi serta kompetensi pelatihan disusun. Dengan urutan tersebut, program tidak hanya berfokus pada penyediaan peserta, tetapi juga memastikan keterampilan yang diperoleh relevan dengan pekerjaan yang tersedia dan persyaratan pemberi kerja.
Pemetaan kebutuhan itu dilakukan melalui kolaborasi antarkementerian, sehingga informasi mengenai negara tujuan, jabatan, dan standar keterampilan dapat menjadi dasar pelaksanaan pelatihan. Kompetensi yang dibutuhkan kemudian dikembangkan melalui pembelajaran vokasi dan peningkatan keterampilan. Pemerintah juga menyiapkan akselerasi upskilling melalui skema SMK Go Global yang didukung anggaran negara. Program ini ditujukan untuk memperkuat kesiapan peserta sebelum memasuki proses penempatan, sekaligus memperluas jalur bagi lulusan sekolah menengah kejuruan untuk mengakses pasar kerja luar negeri.
Arah pelatihan mencakup kebutuhan di kawasan Asia, Eropa, dan Timur Tengah. Sektor yang disebut memiliki permintaan tenaga kerja meliputi hospitality, kesehatan, manufaktur, konstruksi, serta transportasi. Karena karakter pekerjaan dan persyaratan tiap sektor maupun negara berbeda, pemetaan kebutuhan menjadi bagian penting untuk menentukan kompetensi teknis dan kesiapan kerja yang perlu dikuasai. Penyesuaian tersebut diharapkan membuat pelatihan lebih terhubung dengan peluang nyata, tanpa mengabaikan standar yang berlaku di negara tujuan.
Mukhtarudin menyampaikan target penempatan sebanyak 140 ribu PMI pada 2027, 180 ribu pada 2028, dan 140 ribu pada 2029.
Baca juga: Kapolri Dorong Pekerja Tingkatkan Kompetensi dan Penguasaan Teknologi
