Bogor | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi, yang dikenal dengan sapaan Jaro Ade, untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Pemeriksaan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 27 Oktober 2026. Pemanggilan ini menjadi bagian dari langkah penyidik untuk mengumpulkan keterangan dan mendalami perkara yang sedang ditangani.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penyidik melanjutkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi pada hari tersebut. Jaro Ade termasuk dalam daftar saksi yang dipanggil untuk dimintai keterangan. Keterangan itu disampaikan dalam konteks agenda pemeriksaan penyidik, sementara materi yang akan ditanyakan kepada masing-masing saksi belum diuraikan secara terperinci kepada publik.
Status Jaro Ade dalam agenda tersebut adalah saksi. Dengan demikian, pemanggilan untuk diperiksa tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa ia telah ditetapkan sebagai tersangka atau menyatakan keterlibatan dalam dugaan tindak pidana. Pemeriksaan saksi merupakan salah satu tahapan penyidikan yang dapat dilakukan untuk memperoleh informasi, menguji keterangan, serta menelusuri hubungan antarfakta yang relevan dengan perkara.
Perkara yang menjadi latar pemeriksaan berkaitan dengan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. KPK diketahui menangani dua penyidikan dugaan korupsi yang menjadi perhatian dalam perkembangan kasus di daerah tersebut. Dalam prosesnya, penyidik dapat meminta keterangan dari berbagai pihak yang dinilai mengetahui informasi terkait, termasuk pejabat pemerintah, aparatur, maupun pihak lain sesuai kebutuhan penyidikan.
Publikasi mengenai pemeriksaan ini masih terbatas pada informasi tentang jadwal dan status saksi. Rincian lebih lanjut mengenai substansi pemeriksaan, keterkaitan saksi dengan perkara, atau perkembangan penyidikan perlu merujuk pada keterangan resmi KPK berikutnya. Kehadiran Jaro Ade untuk diperiksa juga belum dapat dipastikan hanya dari pengumuman agenda; setiap perkembangan mengenai pelaksanaan pemeriksaan dan hasilnya menunggu konfirmasi dari lembaga antirasuah.
Selain pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Bogor, KPK juga menjadwalkan pemanggilan empat saksi lain dalam rangkaian penyidikan dugaan korupsi. Para saksi tersebut berasal dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dan memiliki latar jabatan yang berbeda. Pemanggilan mereka menunjukkan bahwa penyidik turut meminta keterangan dari sejumlah pihak yang berada di lingkup pemerintahan daerah. Namun, pemanggilan sebagai saksi tidak dengan sendirinya menunjukkan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana. Keterangan setiap orang akan dinilai oleh penyidik sesuai kebutuhan dan perkembangan perkara.
Empat saksi yang dijadwalkan diperiksa itu adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor berinisial ARJ, Inspektur Daerah Kabupaten Bogor berinisial AR, ASN di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor berinisial SWG, serta ajudan Bupati Bogor berinisial GW. Jabatan dan inisial tersebut dicantumkan sebagaimana disebutkan dalam informasi pemanggilan. Inisial ARJ dan AR merujuk pada dua saksi berbeda dengan jabatan masing-masing, sehingga keduanya perlu dibedakan secara cermat. Tidak ada dasar dalam keterangan tersebut untuk menambahkan identitas lengkap para saksi.
Pemeriksaan terhadap saksi dapat membantu penyidik memperoleh keterangan mengenai proses, hubungan kerja, maupun informasi lain yang relevan dengan perkara yang sedang ditangani. Meski demikian, rincian materi yang akan ditanyakan kepada masing-masing saksi belum dapat dipastikan hanya dari daftar pemanggilan. Keterangan resmi mengenai hasil pemeriksaan atau perkembangan penyidikan perlu merujuk pada penjelasan KPK, bukan pada dugaan mengenai peran seseorang berdasarkan jabatannya semata.
Dengan demikian, informasi yang dapat dipastikan pada tahap ini terbatas pada adanya jadwal pemeriksaan terhadap empat saksi tersebut beserta jabatan dan inisial mereka. Publik sebaiknya membedakan status saksi dari status hukum lain dan menunggu penjelasan resmi apabila terdapat perkembangan lebih lanjut. Penyebutan inisial juga penting dipertahankan untuk menghindari kekeliruan atau penarikan kesimpulan tentang identitas maupun keterlibatan mereka. Setiap perkembangan perkara tetap menjadi kewenangan KPK untuk disampaikan berdasarkan hasil penyidikan dan informasi yang telah dapat dipertanggungjawabkan.
KPK menangani dua penyidikan dugaan korupsi di Kabupaten Bogor dengan fokus perkara yang berbeda. Pemisahan ini penting agar dugaan penerimaan uang di lingkungan pemerintah daerah tidak disamakan dengan perkara pengadaan barang dan jasa. Keduanya merupakan proses penyidikan tersendiri, dengan objek dan konteks yang tidak sama.
Perkara pertama berkaitan dengan dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Dugaan tersebut disebut berhubungan dengan pemotongan upah pungut pajak dan retribusi daerah di Badan Pendapatan Daerah (Bappenda). Upah pungut dalam konteks ini merujuk pada pembayaran yang terkait kegiatan pemungutan pendapatan daerah. KPK menelusuri dugaan aliran uang serta keterkaitannya dengan praktik pemotongan tersebut. Penanganan perkara ini berfokus pada dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara, bukan pada pengadaan di Dinas Pendidikan.
Secara terpisah, KPK juga menyidik dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Fokusnya adalah proses pengadaan pada instansi tersebut. Perkara ini tidak boleh dicampuradukkan dengan dugaan pemotongan upah pungut di Bappenda, meskipun kedua penyidikan sama-sama berlangsung di wilayah Kabupaten Bogor dan ditangani lembaga yang sama. Masing-masing memiliki rangkaian penyidikan dan pokok dugaan tersendiri.
Menurut bahan sumber, kedua perkara menggunakan surat perintah penyidikan umum. Artinya, penyidikan dilakukan untuk mengusut dugaan tindak pidana dan mengumpulkan bukti, tanpa penetapan tersangka dalam surat perintah tersebut. Pada tahap yang diberitakan, KPK belum menetapkan tersangka dalam kedua perkara. Karena itu, keterangan mengenai pihak-pihak yang diperiksa atau dugaan yang tengah ditelusuri perlu dipahami sebagai bagian dari proses penyidikan, bukan sebagai penetapan kesalahan. Penetapan tersangka, apabila dilakukan, bergantung pada kecukupan bukti dan keputusan penyidik. Dengan membedakan dua fokus ini, perkembangan penanganan kasus dapat dibaca secara lebih akurat: satu menyangkut dugaan penerimaan uang yang terkait pemotongan upah pungut pajak dan retribusi daerah di Bappenda, sedangkan yang lain menyangkut dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
Penanganan perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor berlangsung dalam beberapa tahap pada Agustus 2026. Informasi yang beredar pada 20 Agustus menyebut adanya operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Bogor. Namun, KPK kemudian menegaskan bahwa lembaga tersebut tidak melakukan OTT di wilayah itu. Karena itu, informasi awal mengenai OTT perlu dibedakan dari keterangan resmi KPK tentang langkah penanganan perkara yang berlangsung selanjutnya.
Pada 21 Agustus 2026, KPK menyampaikan bahwa pihaknya telah mengamankan barang bukti berupa uang senilai Rp1,5 miliar dalam penyelidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Bogor. Keterangan tersebut menyebut nilai barang bukti dan konteks penyelidikannya, tetapi tidak memerinci asal-usul ataupun keterkaitan uang itu dengan pihak atau kegiatan tertentu. Informasi mengenai barang bukti tersebut karena itu perlu dipahami sesuai batas keterangan yang telah disampaikan, tanpa menarik kesimpulan tambahan.
Dalam perkembangan berikutnya, penyelidikan ditingkatkan ke tahap penyidikan. KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum sebagai bagian dari perubahan tahap penanganan. Penerbitan sprindik umum menandai dimulainya proses penyidikan, sementara rincian lebih lanjut mengenai perkara tetap mengikuti informasi yang disampaikan oleh lembaga tersebut. Kronologi ini memperlihatkan perbedaan penyelidikan, ketika informasi dan dugaan awal ditelusuri, dengan penyidikan yang telah dimulai melalui penerbitan surat perintah.
Langkah penanganan kemudian berlanjut dengan penggeledahan sejumlah kantor pemerintah daerah. Pada 27 Agustus 2026, KPK menggeledah kantor Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor. Sehari setelahnya, pada 28 Agustus 2026, penggeledahan dilakukan di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
Baca juga: Penyelidikan KPK: Penggeledahan Kantor Summarecon Bogor Terkait Dugaan Korupsi | Polri Tetapkan Bupati Gowa sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Perizinan | Investigasi Korupsi Penguasaan Tanah: KPK Geledah Kantor Summarecon Bogor
