Pemerhati Sosial Desak Kapolda Aceh Periksa Kanit Tipikor Polres Langsa, Dua Proyek Disorot

banner 468x60

BANDA ACEH – PATROLIHUKUM.NET – Penanganan dugaan persoalan dua proyek di lingkungan Pemerintah Kota Langsa, Aceh, kembali menuai sorotan publik. Kali ini, seorang pemerhati sosial publik Aceh mendesak Kapolda Aceh dan Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam) Polda Aceh untuk melakukan evaluasi serta pemeriksaan terhadap Kanit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Langsa.

Desakan tersebut disampaikan menyusul belum adanya penjelasan substantif dari pihak kepolisian mengenai perkembangan penelusuran dua kegiatan proyek yang sebelumnya menjadi perhatian sejumlah media online.

Dua kegiatan yang dimaksud yakni pembangunan 41 unit rumah sehat bagi masyarakat duafa senilai sekitar Rp4,22 miliar dan pengadaan alat komunikasi jenis Handy Talky (HT) untuk 66 desa di Kota Langsa.

Keduanya dinilai perlu mendapatkan perhatian serius, terutama menyangkut transparansi penggunaan anggaran, kesesuaian spesifikasi pekerjaan, kewajaran harga pengadaan, serta pertanggungjawaban keuangan.

Sebelumnya, persoalan tersebut telah diberitakan sejumlah media online pada 17 dan 19 November 2026. Namun, hingga Jumat (20/11/2026), masyarakat masih menantikan penjelasan resmi mengenai apakah informasi tersebut telah ditindaklanjuti melalui klarifikasi, penyelidikan, maupun pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.

Proyek Rumah Duafa Rp4,22 Miliar Jadi Perhatian

Salah satu kegiatan yang menjadi sorotan adalah pembangunan 41 unit rumah sehat bagi masyarakat duafa di Gampong Simpang Lhee, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa.

Berdasarkan dokumen proyek yang diperoleh sejumlah wartawan, kegiatan tersebut bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh Tahun Anggaran 2025 melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Langsa.

Proyek tersebut tercatat menggunakan nomor kontrak 01/SP/PERKIM-PUPR/IX/2025 dengan nilai anggaran sebesar Rp4.222.889.940 untuk pembangunan 41 unit rumah.

Dalam dokumen kegiatan, CV Tanoh Mirah tercatat sebagai pelaksana pekerjaan, sedangkan CV Mitra Konsorsium bertindak sebagai konsultan pengawas.

Pekerjaan dimulai pada 26 September 2025 dan dijadwalkan selesai pada 24 Desember 2025.

Besarnya anggaran tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan publik mengenai realisasi pekerjaan, kesesuaian spesifikasi teknis, kualitas bangunan, hingga manfaat yang diterima masyarakat penerima bantuan.

Meski demikian, seluruh dugaan persoalan tersebut masih memerlukan verifikasi melalui pemeriksaan dokumen kontrak, laporan pelaksanaan, hasil pekerjaan di lapangan, serta keterangan pihak-pihak terkait.

Pengadaan HT untuk 66 Desa Ikut Disorot

Selain pembangunan rumah duafa, pengadaan perangkat komunikasi jenis Handy Talky (HT) untuk 66 desa yang tersebar di lima kecamatan di Kota Langsa juga menjadi perhatian.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kegiatan pengadaan tersebut berlangsung pada 6 Juni 2026 dengan perkiraan anggaran sekitar Rp3,5 juta per desa.

Informasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengadaan, sumber anggaran, kewajaran harga pembelian, spesifikasi perangkat, serta kelengkapan dokumen pertanggungjawaban belanja.

Dugaan ketidakwajaran harga maupun kemungkinan adanya mark-up tidak dapat langsung disimpulkan sebagai tindak pidana korupsi. Hal tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen pengadaan, bukti transaksi, pembanding harga pasar, dan keterangan pihak yang bertanggung jawab.

Wartawan Sudah Konfirmasi, Belum Mendapat Penjelasan Substantif

Dalam upaya memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan, sejumlah wartawan dari tiga media online berupaya meminta konfirmasi kepada Kanit Tipikor Satreskrim Polres Langsa melalui aplikasi WhatsApp pada Senin (16/11/2026), sekitar pukul 11.42 WIB.

Wartawan menyampaikan sejumlah pertanyaan mengenai perkembangan penelusuran dugaan persoalan pengadaan HT untuk 66 desa dan pembangunan 41 unit rumah duafa.

Selain itu, wartawan juga meminta kepastian apakah kedua kegiatan tersebut telah masuk dalam proses penyelidikan atau pemeriksaan kepolisian.

Namun, berdasarkan komunikasi yang diterima wartawan, Kanit Tipikor hanya memberikan balasan singkat berupa ucapan, “Wassalam”.

Balasan tersebut belum menjawab substansi pertanyaan mengenai status penanganan kedua kegiatan yang menjadi perhatian masyarakat.

Upaya konfirmasi kemudian dilanjutkan kepada Kasat Reskrim Polres Langsa melalui pesan WhatsApp pada Selasa (17/11/2026), sekitar pukul 08.20 WIB.

Pesan tersebut berisi penyampaian pemberitaan sebelumnya sekaligus permintaan tanggapan mengenai perkembangan penanganan dua proyek tersebut.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, wartawan mengaku belum memperoleh penjelasan substantif dari Kasat Reskrim Polres Langsa.

Belum adanya tanggapan tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa kepolisian tidak melakukan penelusuran. Kendati demikian, penjelasan resmi tetap dibutuhkan agar tidak berkembang spekulasi di tengah masyarakat.

Bung Karo-Karo Desak Kapolda dan Kabid Propam Turun Tangan

Sorotan terhadap persoalan tersebut juga disampaikan seorang pemerhati sosial publik Aceh di Kota Langsa yang dikenal dengan sapaan Bung Karo-Karo.

Dalam keterangannya kepada sejumlah wartawan pada Rabu (18/11/2026), ia mempertanyakan belum adanya penjelasan terbuka dari pihak kepolisian terkait perkembangan penanganan kedua kegiatan tersebut.

Menurutnya, aparat penegak hukum harus memberikan kepastian informasi kepada masyarakat, terutama ketika suatu persoalan penggunaan anggaran publik telah menjadi perhatian luas.

“Jika memang tidak ditemukan pelanggaran hukum, sampaikan hasilnya secara terbuka. Namun, apabila terdapat indikasi penyimpangan, tentu harus ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Ia menilai transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Bahkan, Bung Karo-Karo kembali menyampaikan desakan agar Kapolda Aceh dan Kabid Propam Polda Aceh melakukan evaluasi terhadap kinerja Kanit Tipikor Polres Langsa.

Ia meminta agar pejabat yang bersangkutan diperiksa secara profesional untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan penanganan informasi dugaan tindak pidana korupsi telah berjalan sesuai ketentuan.

Pertanyakan Kinerja Unit Tipikor Polres Langsa

Dalam keterangannya kepada wartawan pada Jumat (20/11/2026), sekitar pukul 12.13 WIB, Bung Karo-Karo menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja Unit Tipikor Polres Langsa.

Ia mempertanyakan sejauh mana penanganan berbagai informasi dugaan korupsi selama pejabat tersebut menduduki jabatan Kanit Tipikor.

“Sudah berapa lama Kanit Tipikor Polres Langsa menjabat? Kemudian, berapa banyak kasus dugaan korupsi yang berhasil diungkap selama menjalankan tugasnya? Masyarakat tentu berhak mengetahui bagaimana kinerja aparat yang diberikan tanggung jawab dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,” ungkapnya.

Ia juga menyinggung belum adanya penjelasan substantif dari Kanit Tipikor maupun Kasat Reskrim ketika dikonfirmasi sejumlah wartawan.

Menurutnya, sikap terbuka dari aparat penegak hukum sangat diperlukan agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan tidak terus bertanya-tanya mengenai perkembangan dua kegiatan proyek tersebut.

Bung Karo-Karo bahkan meminta Kapolda Aceh dan Kabid Propam Polda Aceh tidak mengabaikan persoalan tersebut.

“Kami mendesak Kapolda Aceh dan Kabid Propam agar melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap Kanit Tipikor Polres Langsa. Jika memang dalam menjalankan tugas ditemukan pelanggaran atau ketidakprofesionalan, harus ada tindakan tegas sesuai aturan. Bila diperlukan, lakukan pencopotan dari jabatannya berdasarkan hasil pemeriksaan,” tegasnya.

Ia juga meminta agar tidak ada perlakuan khusus terhadap pejabat kepolisian dalam proses evaluasi maupun pengawasan internal.

Terkait dugaan adanya hubungan kedekatan personal antara pejabat di lingkungan Satreskrim Polres Langsa, ia berharap hal tersebut tidak memengaruhi profesionalitas maupun independensi pelaksanaan tugas.

Namun, dugaan mengenai hubungan kedekatan maupun adanya perlindungan terhadap pejabat tertentu tersebut masih merupakan pernyataan narasumber dan belum terverifikasi secara independen.

Publik Menunggu Transparansi dan Kepastian Hukum

Persoalan dua proyek tersebut diharapkan tidak berhenti pada pemberitaan dan polemik di ruang publik.

Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai apakah terdapat indikasi pelanggaran administrasi, kerugian keuangan negara, atau unsur tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan kedua kegiatan tersebut.

Apabila ditemukan bukti yang cukup, aparat penegak hukum diharapkan menindaklanjutinya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sebaliknya, apabila tidak ditemukan unsur pelanggaran hukum, hasil penelusuran juga perlu disampaikan secara transparan kepada masyarakat.

Redaksi Buka Ruang Hak Jawab

Redaksi Patrolihukum.net tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kapolda Aceh, Kabid Propam Polda Aceh, Kapolres Langsa, Kasat Reskrim, serta Kanit Tipikor Polres Langsa.

Ruang klarifikasi juga terbuka bagi Dinas PUPR Kota Langsa, pihak pelaksana pekerjaan, konsultan pengawas, pemerintah desa, dan seluruh pihak yang berkaitan dengan kedua kegiatan tersebut.

Pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers terhadap penggunaan anggaran publik. Seluruh informasi mengenai dugaan penyimpangan masih memerlukan pembuktian dan tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi.

Redaksi akan memuat setiap perkembangan informasi maupun hak jawab dari pihak-pihak terkait dengan tetap mengedepankan prinsip keberimbangan, akurasi, praduga tak bersalah, dan Kode Etik Jurnalistik.

(Pasukan Ghoib/Sumber: Pemerhati Sosial Publik Aceh)

95 views
banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60