Kuasa Hukum Mr. C Tolak BAP, LSM Paskal Desak PPA Polres Probolinggo Transparan

banner 468x60

Patrolihukum.net // PROBOLINGGO – Penanganan perkara dugaan penganiayaan terhadap Suarni kembali menjadi sorotan. Kali ini, kuasa hukum Mr. C, Samiran, S.H., mendatangi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Probolinggo, Jumat (20/11/2026), untuk menyerahkan surat resmi penolakan pelaksanaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Kedatangan Samiran tersebut bukan untuk memenuhi panggilan pemeriksaan, melainkan menyampaikan sikap hukum pihaknya terkait proses penyidikan yang kembali bergulir. Langkah tersebut dilakukan di tengah polemik penanganan perkara yang sebelumnya telah melalui proses praperadilan di Pengadilan Negeri Kraksaan.

Persoalan ini berkaitan dengan Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2026/PN Krs yang memerintahkan penghentian tindakan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/117/VII/RES.1.6/2025/Satreskrim tertanggal 17 Juli 2025.

Sebagai tindak lanjut putusan tersebut, diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SP.Henti.Sidik/84a/X/RES.1.6/Satreskrim tertanggal 29 Oktober 2026. Dalam dokumen itu dinyatakan bahwa tindakan penyidikan berdasarkan surat perintah sebelumnya harus dihentikan demi hukum.

Namun, persoalan kembali mencuat setelah muncul pemberitahuan dimulainya penyidikan pada Selasa (10/11/2026), berkaitan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap korban berinisial SUARNI.

Peristiwa yang dilaporkan tersebut diduga terjadi pada Minggu, 9 Maret 2025, sekitar pukul 08.00 WIB, di Dusun I Krajan RT 013/RW 002, Desa Sapikerep, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Penanganan perkara disebut berada di bawah Unit IV PPA Satreskrim Polres Probolinggo.

Munculnya kembali proses penyidikan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai dasar hukum, konstruksi perkara, serta hubungan penyidikan terbaru dengan putusan praperadilan yang telah dijatuhkan pengadilan.

Aparat penegak hukum diharapkan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai landasan hukum yang digunakan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan penyidik tetap berada dalam koridor hukum dan tidak menimbulkan kesan pengabaian terhadap putusan pengadilan.

Di tengah perkembangan tersebut, Ketua LSM Paskal, Sulaiman, turut menyampaikan kritik terhadap penanganan perkara. Ia secara tegas mendesak jajaran Unit PPA Polres Probolinggo agar menjaga independensi, bersikap netral, dan tidak memberikan perlakuan istimewa kepada pihak mana pun.

Menurutnya, profesionalitas penyidik menjadi faktor penting dalam memastikan proses penegakan hukum berjalan secara adil. Seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara harus mendapatkan perlakuan yang sama tanpa dipengaruhi tekanan maupun kepentingan tertentu.

“Intinya, PPA Polres Probolinggo harus netral, jangan berpihak kepada siapa pun. Semua pihak harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Penyidik harus bekerja berdasarkan aturan, bukan karena tekanan atau kepentingan pihak tertentu,” tegas Sulaiman.

Ia menilai, transparansi dan objektivitas merupakan prinsip yang tidak boleh ditawar dalam penanganan perkara hukum. Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa proses penyidikan berjalan tidak profesional atau dipengaruhi kepentingan pihak tertentu.

Tak berhenti pada persoalan prosedur penyidikan, Sulaiman juga mengungkapkan adanya dugaan permintaan uang sebesar Rp12 juta yang dikaitkan dengan seorang anggota PPA berinisial MS.

Dugaan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius dan harus ditelusuri melalui pemeriksaan yang objektif. Menurut Sulaiman, persoalan ini tidak boleh dibiarkan menjadi isu liar tanpa kejelasan, terlebih apabila menyangkut dugaan tindakan yang berpotensi mencederai integritas aparat penegak hukum.

“Terkait dugaan permintaan uang sebesar Rp12 juta tersebut, kami tidak akan tinggal diam. Kami berencana melaporkannya ke Polda Jawa Timur atau Mabes Polri agar persoalan ini diperiksa secara terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya.

Sulaiman menegaskan, apabila dugaan tersebut nantinya terbukti melalui pemeriksaan yang sah, pihak yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejumlah persoalan yang mencuat dalam penanganan perkara ini membutuhkan penjelasan resmi dari Polres Probolinggo, baik mengenai dasar hukum dimulainya kembali penyidikan maupun tindak lanjut terhadap putusan praperadilan.

Selain itu, dugaan permintaan uang Rp12 juta yang disampaikan Ketua LSM Paskal juga perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan internal apabila laporan resmi telah disampaikan.

Pemberitaan ini merupakan bagian dari upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum. Seluruh pihak yang disebutkan tetap harus mendapatkan ruang klarifikasi dan asas praduga tak bersalah wajib dikedepankan sampai terdapat pembuktian berdasarkan hukum.

Masyarakat kini menantikan sikap tegas dan keterbukaan Polres Probolinggo dalam menjawab berbagai pertanyaan tersebut. Sebab, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan mengungkap perkara, tetapi juga oleh kemampuan aparat menjalankan hukum secara profesional, transparan, dan tanpa diskriminasi.

(Edi D/Red/**)

23 views
banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60