Jakarta | Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB), Yustinus Gunawan, menyoroti tekanan yang dihadapi pelaku industri akibat pembatasan pasokan gas bumi dalam pelaksanaan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Menurutnya, jumlah gas yang tersedia bagi sebagian pengguna industri saat ini hanya berkisar 40–45 persen dari kebutuhan. Kesenjangan tersebut membuat perusahaan harus menjalankan kegiatan produksi dengan pasokan yang jauh di bawah perencanaan. Bagi industri yang mengandalkan gas sebagai bahan baku maupun sumber energi, ketersediaan yang tidak memadai dapat langsung memengaruhi operasi harian. Persoalan ini tidak sekadar menyangkut harga, tetapi juga kepastian volume dan kontinuitas penyaluran yang diperlukan agar proses produksi dapat berlangsung secara terukur. Karena itu, kondisi pasokan menjadi perhatian serius di tengah upaya perusahaan mempertahankan kegiatan usaha dan memenuhi kewajiban kepada pelanggan.
Yustinus menggambarkan situasi tersebut sebagai kondisi darurat gas bagi industri pengguna. Ketika pasokan hanya mencakup sebagian kecil dari kebutuhan, perusahaan menghadapi keterbatasan untuk mengoperasikan fasilitas secara normal. Penyesuaian jadwal dan kapasitas produksi dapat menjadi pilihan, tetapi langkah semacam itu berisiko mengurangi keluaran dan mengganggu rencana pemenuhan pesanan. Industri juga perlu mempertimbangkan dampak berantai terhadap kegiatan usaha, termasuk kemampuan menjaga kelancaran produksi dan memenuhi standar layanan yang telah disepakati. Jika ketidakpastian berlangsung, perusahaan akan semakin sulit menyusun perencanaan produksi, mengatur penggunaan sumber daya, serta memberikan kepastian waktu pengiriman. Tekanan ini berpotensi dirasakan bukan hanya oleh produsen, melainkan juga oleh pelanggan yang bergantung pada pasokan barang secara konsisten. Dalam situasi tersebut, kecukupan gas menjadi faktor penting untuk menjaga operasi industri tetap berjalan.
Atas kondisi itu, para pengusaha meminta agar pembatasan pasokan gas bumi untuk industri dibatasi. Mereka menilai ketersediaan gas perlu disesuaikan dengan kebutuhan agar perusahaan dapat menjaga produksi dan memenuhi permintaan pasar. Permintaan tersebut juga mencerminkan perlunya kepastian penyaluran bagi pengguna industri yang terdampak, khususnya dalam kerangka HGBT. Tanpa pasokan yang cukup, manfaat kebijakan harga berisiko tidak dapat dirasakan secara optimal oleh perusahaan karena volume yang diterima tidak mendukung kebutuhan operasional. Pengusaha berharap persoalan ini mendapat perhatian sehingga kegiatan produksi tidak terus tertekan dan kemampuan memenuhi pesanan pelanggan tetap terjaga. Kepastian pasokan yang lebih baik akan membantu industri menyusun rencana kerja secara realistis, mempertahankan kelangsungan usaha, serta menjaga daya saing di tengah tuntutan pasar. Bagi Yustinus, pembatasan yang lebih terkendali menjadi langkah yang perlu dipertimbangkan agar keterbatasan gas tidak menghambat aktivitas industri pengguna.Gangguan pasokan gas industri turut menekan kegiatan produksi sektor keramik. Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), Edy Suyanto, menyebut utilisasi produksi keramik telah turun hingga di bawah 70 persen. Angka tersebut menggambarkan kapasitas pabrik yang tidak dapat digunakan secara optimal ketika pasokan energi untuk proses produksi terbatas. Bagi industri yang mengandalkan gas dalam kegiatan manufakturnya, ketersediaan bahan bakar menjadi faktor penting untuk menjaga kelancaran operasi dan memenuhi kebutuhan produksi.
Penurunan utilisasi tidak hanya berpengaruh pada jumlah barang yang dapat dihasilkan, tetapi juga berimbas pada tenaga kerja. Menurut keterangan Edy, sekitar 1.500 karyawan telah dirumahkan. Status dirumahkan menunjukkan pekerja tidak menjalankan pekerjaan seperti biasa, dan kondisi ini menempatkan mereka pada risiko terkena pemutusan hubungan kerja apabila tekanan terhadap kegiatan usaha berlanjut. Namun, informasi tersebut tidak menyatakan bahwa para karyawan itu sudah di-PHK. Karena itu, risiko kehilangan pekerjaan perlu dibedakan dari keputusan pemutusan hubungan kerja yang telah terjadi.
Situasi tersebut memperlihatkan bagaimana kendala pasokan energi dapat menjalar dari lantai produksi ke keberlangsungan pekerjaan di industri keramik. Ketika pemanfaatan kapasitas pabrik berada di bawah tingkat optimal, perusahaan menghadapi keterbatasan dalam menjalankan kegiatan produksi secara normal. Pekerja yang dirumahkan pun berada dalam ketidakpastian, terutama jika gangguan pasokan belum tertangani dan operasi belum dapat dipulihkan. Keterangan Asaki mengenai utilisasi di bawah 70 persen serta sekitar 1.500 karyawan yang dirumahkan menjadi gambaran tekanan yang dihadapi sektor ini. Perkembangan pasokan gas dan respons yang tersedia akan berpengaruh terhadap kemampuan pabrik menjaga produksi, mempertahankan kegiatan usaha, serta mengurangi risiko lanjutan bagi pekerja. Angka dan kondisi tersebut menegaskan bahwa dampak gangguan gas tidak terbatas pada kapasitas produksi, tetapi juga menyangkut ketahanan tenaga kerja dan daya saing industri keramik di tengah kebutuhan untuk beroperasi secara stabil.
Saleh Husin, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian sekaligus Menteri Perindustrian periode 2014–2016, menilai persoalan pasokan gas untuk industri yang terus berulang perlu segera ditangani. Ketidakpastian ketersediaan dan penyaluran gas dapat mengganggu perencanaan produksi, terutama bagi perusahaan yang mengandalkan gas sebagai bahan baku maupun sumber energi. Karena itu, persoalan ini tidak semestinya dipandang sebagai gangguan sementara yang akan selesai dengan sendirinya. Diperlukan langkah yang terarah agar kebutuhan industri memperoleh perhatian dan penanganan yang konsisten.
Saleh mengusulkan pembentukan badan khusus yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan gas industri nasional. Badan tersebut diharapkan dapat membantu memastikan pasokan sesuai kebutuhan, sekaligus memperkuat koordinasi pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan dan distribusi gas. Dengan adanya satu lembaga yang memiliki mandat jelas, persoalan yang selama ini berulang dapat dipetakan dan ditangani secara lebih terkoordinasi. Usulan ini menekankan pentingnya tata kelola yang mampu menghubungkan kebutuhan pelaku industri dengan ketersediaan pasokan, sehingga keputusan terkait penyaluran tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan.
Menurut Saleh, penanganan yang cepat dan konsisten penting untuk menjaga daya saing serta keberlangsungan industri di dalam negeri. Gangguan pasokan dapat membuat kegiatan produksi tidak berjalan optimal dan menyulitkan perusahaan memenuhi jadwal maupun kebutuhan pasar. Dalam jangka lebih luas, kondisi tersebut berisiko mengurangi kemampuan industri bersaing dengan produsen dari negara lain yang memiliki akses energi lebih terjamin. Pembentukan badan khusus, sebagaimana diusulkan Saleh, dapat menjadi salah satu langkah untuk menempatkan kebutuhan gas industri dalam perencanaan nasional. Namun, efektivitasnya akan bergantung pada kewenangan, koordinasi, dan tindak lanjut yang jelas. Dengan demikian, upaya menjaga pasokan bukan hanya merespons keluhan saat terjadi kekurangan, tetapi juga membangun kepastian yang mendukung kegiatan produksi dan iklim usaha secara berkelanjutan.
Persoalan pasokan dan harga gas dibahas sebagai salah satu isu utama dalam Industry Forum 2026, karena keduanya berhubungan langsung dengan keberlangsungan kegiatan industri. Dalam forum tersebut, keterbatasan pasokan dipandang bukan sekadar kendala operasional bagi perusahaan, melainkan juga faktor yang dapat memengaruhi kesinambungan produksi dan keputusan usaha. Ketika ketersediaan energi tidak sejalan dengan kebutuhan, pelaku industri menghadapi tekanan untuk menjaga kapasitas produksi, mengelola biaya, dan mempertahankan daya saing. Karena itu, pembahasan mengenai gas ditempatkan dalam konteks yang lebih luas: seberapa kuat sektor industri dapat terus berkontribusi terhadap perekonomian apabila salah satu kebutuhan pentingnya belum terpenuhi secara memadai.
Forum ini juga mengangkat pertanyaan tentang kemampuan Indonesia mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Angka tersebut menjadi sasaran ekonomi yang mendorong perhatian pada peran berbagai sektor, termasuk industri, dalam menopang ekspansi. Secara terpisah, judul sumber pembahasan menyebut dukungan industri terhadap produk domestik bruto (PDB) di atas 6 persen. Kedua angka itu merujuk pada konteks yang berbeda: 8 persen merupakan target pertumbuhan ekonomi, sedangkan lebih dari 6 persen berkaitan dengan dukungan industri terhadap PDB.
Baca juga: Mendorong Kinerja Kawasan Industri untuk Peningkatan PAD Jatim | Krisis Pasokan Beras Premium di Ritel Modern | Jaga Produksi Peternak Puyuh, Polsek Kepung Perkuat Ketahanan Pangan
