Patrolihukum.net —- Sebuah survei terhadap komentar media Israel dan Amerika Serikat mengungkap meningkatnya kekhawatiran di kalangan para ahli bahwa pemerintahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, semakin mendorong negara pendudukan itu ke dalam eskalasi krisis baik secara internal maupun eksternal.
Kebijakan Netanyahu dinilai memperdalam perpecahan dalam negeri, merusak kohesi sosial dan politik. Di sisi lain, pendekatannya terhadap tantangan regional justru memperburuk isolasi internasional Israel, membuat negara itu semakin rentan terhadap ancaman strategis jangka panjang. Demikian analisis yang disampaikan oleh pengamat politik Mohamad Hasan Sweidan dalam laporan yang dikutip dari The Cradle, Ahad (9/3/2025).
Tidak sedikit analis Israel yang menilai bahwa kekuatan Netanyahu yang diklaim selama ini hanyalah ilusi belaka, sementara kegagalannya dalam mengelola berbagai krisis terlihat jelas bagi siapa saja yang berani melihat kenyataan.
Carl von Clausewitz dalam bukunya On War menyatakan bahwa perang adalah “kelanjutan politik dengan cara lain.” Namun, ia juga memperingatkan, “Jangan mengambil langkah pertama tanpa memikirkan apa yang mungkin menjadi langkah terakhir.” Pelajaran inilah yang tampaknya tidak pernah dihiraukan oleh Netanyahu, sebagaimana halnya para mentor politiknya di Amerika Serikat.
Setelah serangan 11 September 2001, pemerintahan George W. Bush melancarkan invasi ke Afghanistan dan Irak tanpa strategi keluar yang jelas. Akibatnya, AS akhirnya harus menarik pasukannya dengan cara yang dianggap memalukan. Kini, respons Netanyahu terhadap Operasi Banjir Al-Aqsa dinilai menciptakan keguncangan serupa di seluruh Asia Barat. Namun, pertanyaan terbesar yang muncul adalah: Apa strategi Netanyahu untuk keluar dari kekacauan yang diciptakannya sendiri?
Israel Semakin Terisolasi, Netanyahu Kehilangan Kepercayaan Publik
Dalam artikel yang diterbitkan The Hill tahun lalu, Netanyahu disebut sebagai ahli taktik politik di dalam negeri, tetapi sekaligus seorang ahli strategi yang buruk.
Di dalam negeri, ketergantungannya pada sekutu ekstremis untuk mempertahankan koalisinya telah memperburuk perpecahan sosial dan merusak kepercayaan terhadap lembaga negara, termasuk militer dan badan intelijen Israel. Kebijakan kontroversialnya dalam mengubah sistem peradilan Israel telah mengasingkan sebagian besar masyarakat, termasuk tokoh-tokoh penting dalam lembaga keamanan.
Strategi lamanya yang membiarkan Hamas menjadi penyeimbang bagi Otoritas Palestina (PA) – dengan tujuan mencegah terbentuknya negara Palestina – kini menjadi bumerang. Banyak warga Israel mempertanyakan bagaimana Netanyahu kini mengklaim ingin membasmi perlawanan Palestina, padahal pertumbuhan Hamas sebagian besar merupakan konsekuensi dari kebijakannya sendiri.
Di sisi lain, Netanyahu juga menolak bertanggung jawab atas kegagalan keamanan yang memungkinkan terjadinya peristiwa 7 Oktober 2024. Ia bahkan berusaha menghalangi investigasi terkait insiden tersebut serta enggan memberikan rencana pascaperang untuk Gaza. Sikap ini semakin menyulut kemarahan publik dan memperkuat persepsi bahwa Netanyahu lebih mementingkan kelangsungan politik pribadinya dibandingkan keamanan nasional Israel.
Surat Perintah ICC dan Dampak Diplomatik
Di bawah kepemimpinan Netanyahu, Israel semakin terisolasi di panggung internasional. Pada tahun 2024, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant. Hal ini tidak hanya membatasi mobilitas internasional Netanyahu tetapi juga memperdalam krisis diplomatik yang dihadapi Tel Aviv.
Singkatnya, banyak pihak di Israel kini mulai mempertanyakan kepemimpinan Netanyahu. Baginya, politik tampaknya bukan soal kepentingan nasional, melainkan bagaimana mempertahankan kekuasaan dalam situasi apa pun. Namun, seiring meningkatnya tekanan dari dalam dan luar negeri, banyak yang meyakini bahwa era Netanyahu mungkin akan segera berakhir.
(Edi D/)**
