Patrolihukum.net // Jakarta, 4 Juni 2024 – Ketua Umum Antartika Sahabat Prabowo Gibran 08 (ASPRAGI 08), Ramses Sitorus, mengeluarkan pernyataan tegas mengenai penunjukan jabatan komisaris yang akan datang di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta jajaran terkait lainnya. Dalam wawancaranya, Ramses menekankan pentingnya menempatkan individu yang tepat dan netral dalam jabatan strategis tersebut.
“Ribuan jabatan komisaris di BUMN dan BUMD sebaiknya jangan diduduki oleh orang-orang yang berasal dari lawan politik. Penempatan orang-orang yang netral dan memiliki kompetensi yang mumpuni sangat diperlukan untuk memastikan kinerja yang optimal dan bebas dari konflik kepentingan,” ujar Ramses Sitorus.
Ramses menyoroti bahwa penunjukan komisaris dari kalangan politik seringkali membawa dampak negatif bagi kinerja perusahaan dan kepercayaan publik. Menurutnya, politik praktis seharusnya tidak mencampuri pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada pelayanan publik dan bisnis.
“Pengalaman dan kemampuan profesional harus menjadi pertimbangan utama dalam pengisian jabatan tersebut. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme BUMN dan BUMD, serta memastikan bahwa mereka mampu berkontribusi secara maksimal terhadap perekonomian nasional,” tambahnya.
Ramses juga mengajak seluruh pihak untuk mendukung transparansi dalam proses seleksi dan penunjukan pejabat di lingkungan BUMN dan BUMD. Dia percaya bahwa dengan menempatkan orang-orang yang tepat di posisi strategis, perusahaan-perusahaan milik negara dan daerah akan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat luas.
Pernyataan ini mendapat beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Sebagian pihak mendukung pandangan Ramses dan menganggap bahwa langkah tersebut penting untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa keterlibatan politik dalam pengelolaan BUMN dan BUMD sulit dihindari mengingat realitas politik di Indonesia.
Dengan pernyataan tegasnya ini, Ramses Sitorus berharap dapat mendorong perubahan positif dalam pengelolaan BUMN dan BUMD, sehingga dapat menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. (**)
