Ketua MPR RI Bambang Soesatyo Dukung Usulan PKS untuk Perwakilan Seluruh Partai Politik di Pimpinan DPR RI

*JAKARTA* – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menerima usulan dari Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, untuk memasukkan seluruh partai politik yang ada di DPR RI dalam jajaran pimpinan DPR. Saat ini, pimpinan DPR terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua yang berasal dari partai politik dengan perolehan kursi terbanyak di DPR. Sedangkan, total partai politik di parlemen periode 2019-2024 mencapai sembilan partai.

“Usulan dari Presiden PKS Ahmad Syaikhu agar setiap partai politik di DPR memiliki wakil di pimpinan DPR patut dipertimbangkan. Ini dapat memperlancar komunikasi antar partai politik di Senayan, seperti yang sudah diterapkan di MPR saat ini, dimana semua partai politik dan perwakilan DPD memiliki satu wakil di pimpinan MPR,” ujar Bamsoet dalam acara Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR dengan Pengurus DPP PKS di Jakarta, Senin (8/7/24).

Hadir dalam acara tersebut antara lain Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Sekjen Aboe Bakar Al Habsyi, Bendum Mahfudz Abdurrohman, Ketua Fraksi PKS MPR Tifatul Sembiring, Kabid Kepemudaan Gamal Albin Syaid, serta Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga Kurniasih Mufidayati.

Bamsoet juga menyatakan bahwa pengurus DPP PKS sepakat untuk melakukan kajian mendalam terhadap UUD NRI 1945. Menurutnya, konstitusi harus bisa menyesuaikan dengan realitas zaman, sehingga tidak boleh ‘anti’ terhadap perubahan.

“Konstitusi Indonesia harus berupa konstitusi yang hidup (living constitution) dan bekerja (working constitution). Konstitusi yang hidup mampu menjawab segala tantangan zaman, sedangkan konstitusi yang bekerja adalah konstitusi yang benar-benar dijadikan rujukan dan dilaksanakan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” tambah Bamsoet.

Lebih lanjut, Bamsoet menjelaskan bahwa MPR telah melakukan empat kali amendemen sejak tahun 1999 hingga 2002. Namun, beberapa kalangan masih melihat kelemahan dalam sistematika dan substansi konstitusi pasca-amendemen, termasuk masalah kedudukan dan kewenangan lembaga negara, serta sistem demokrasi pemilihan langsung yang dianggap kebablasan.

“Pimpinan MPR sepakat dengan Pengurus DPP PKS bahwa apabila dilakukan amandemen UUD NRI 1945, perubahan yang dilakukan harus menuju arah perbaikan. Seperti menghadirkan kembali pokok-pokok haluan negara, mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, memperbaiki sistem demokrasi pemilihan langsung, dan menghadirkan kembali utusan golongan dalam MPR RI,” ujar Bamsoet.

Bamsoet menambahkan bahwa sebelum bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu, pimpinan MPR telah bertemu dengan beberapa tokoh, termasuk Presiden Joko Widodo, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, serta Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno. Selain itu, pimpinan MPR juga telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jenderal TNI (Purn) Wiranto.

“Direncanakan pada 11 Juli 2024, pimpinan MPR akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, serta Ketua Umum Partai Demokrat, Ketua Umum PPP, dan Ketua Umum PDI Perjuangan. Terakhir, pimpinan MPR akan bertemu dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk menyerahkan ‘Dokumen Kearifan Bangsa’ sebagai masukan bagi pemerintahan mendatang,” pungkas Bamsoet. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *