BEKASI, JAWA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 29 September 2026, PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyatakan siap memberikan bantuan hukum dan pendampingan kepada masinis KA Argo Bromo Anggrek berinisial AN. Langkah tersebut diambil setelah AN ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan yang melibatkan kereta api tersebut dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat.
Pendampingan akan diberikan selama pegawai menjalani seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. KAI menyebut kebijakan ini merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan untuk memastikan pegawai memperoleh dukungan yang diperlukan ketika menghadapi perkara yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Dukungan tersebut dapat mencakup pendampingan dalam proses pemeriksaan maupun tahapan hukum lain sesuai ketentuan yang berlaku.
Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyampaikan bahwa perusahaan ingin memastikan masinis yang bersangkutan tidak menghadapi proses tersebut seorang diri. Menurutnya, kehadiran perusahaan diperlukan untuk memberikan dukungan kelembagaan sekaligus memastikan hak-hak pegawai tetap diperhatikan selama penanganan perkara.
Meski demikian, pendampingan hukum itu tidak dimaksudkan untuk mendahului proses maupun menentukan hasil penanganan perkara. KAI tetap menghormati kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan menetapkan langkah hukum berdasarkan fakta serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa KAI berupaya menyeimbangkan tanggung jawab terhadap pegawai dengan penghormatan terhadap proses hukum. Perusahaan akan mengikuti perkembangan perkara melalui mekanisme yang sesuai, sementara proses penegakan hukum tetap berjalan secara independen. Dengan demikian, bantuan yang diberikan kepada AN diposisikan sebagai bentuk dukungan selama proses berlangsung, bukan sebagai upaya untuk mengintervensi atau memengaruhi keputusan pihak yang berwenang.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) menegaskan bahwa proses hukum terkait kecelakaan Kereta Api (KA) Anggrek di Bekasi Timur harus berjalan sesuai kewenangan institusi yang berwenang. KAI menyatakan menghormati penyidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya serta investigasi keselamatan transportasi oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Kedua proses tersebut memiliki fungsi dan ruang lingkup masing-masing, sehingga perlu dijalankan secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Dalam penanganan perkara ini, KAI juga menjunjung asas praduga tak bersalah terhadap AN, masinis KA Anggrek yang dikaitkan dengan insiden tersebut. Asas tersebut menempatkan setiap pihak sebagai individu yang belum dapat dinyatakan bersalah sebelum terdapat keputusan hukum yang berkekuatan tetap. Karena itu, KAI mengimbau agar seluruh informasi mengenai perkara disampaikan secara hati-hati dan tidak mendahului hasil pemeriksaan aparat penegak hukum.
Vice President Public Relations KAI Anne Purba menyampaikan bahwa penilaian serta kewenangan hukum sepenuhnya diserahkan kepada institusi yang memiliki mandat. Menurutnya, KAI tidak akan mengambil alih proses penyidikan ataupun menentukan kesimpulan atas perkara yang sedang berjalan. Perusahaan akan menghormati setiap tahapan pemeriksaan dan memberikan keterangan maupun data yang diperlukan sesuai prosedur.
KAI menyatakan sikap kooperatif dalam mendukung proses hukum yang dilakukan Polda Metro Jaya. Dukungan serupa diberikan terhadap investigasi KNKT yang berfokus pada aspek keselamatan, termasuk kemungkinan faktor teknis, operasional, dan prosedural yang berkaitan dengan kecelakaan. Hasil investigasi KNKT diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh serta menjadi bahan evaluasi untuk mencegah kejadian serupa.
Anne Purba menambahkan bahwa KAI akan terus membantu agar seluruh proses berlangsung secara profesional dan sesuai kewenangan masing-masing. Perusahaan juga berkomitmen memenuhi kebutuhan pendampingan bagi masinis melalui mekanisme yang tersedia, tanpa mengganggu independensi penyidikan dan investigasi. Sikap tersebut mencerminkan upaya KAI menjaga kepastian proses, melindungi hak seluruh pihak, serta memperkuat pembelajaran keselamatan dalam penyelenggaraan perjalanan kereta api.
Polisi menetapkan AN, 37 tahun, sebagai tersangka dalam kecelakaan kereta api yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin, 27 April 2026. Penetapan tersebut berkaitan dengan insiden yang melibatkan perjalanan KA Anggrek dan telah ditangani oleh penyidik Polda Metro Jaya. Identitas AN disampaikan dalam keterangan resmi kepolisian setelah rangkaian proses pemeriksaan dilakukan.
Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danunjaya mengatakan, status tersangka ditetapkan berdasarkan hasil penyidikan yang telah berjalan. Menurut dia, penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait serta menganalisis berbagai informasi yang dikumpulkan selama penanganan perkara.
Proses tersebut dilakukan dengan metode scientific crime investigation. Pendekatan ini digunakan penyidik untuk menguji dan menghubungkan temuan berdasarkan data serta hasil pemeriksaan dalam perkara kecelakaan kereta api tersebut. Penetapan AN sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik menyelesaikan tahapan analisis yang diperlukan sesuai proses penyidikan.
Dalam keterangan yang sama, pihak kepolisian menyampaikan dampak kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur itu. Sebanyak 16 orang meninggal dunia, sementara 69 orang lainnya mengalami luka-luka. Data tersebut menjadi bagian dari informasi yang disampaikan terkait penanganan insiden pada perjalanan KA Anggrek dan proses penyidikan terhadap AN.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan menindaklanjuti rekomendasi keselamatan yang disampaikan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terkait kecelakaan KA Anggrek di wilayah Bekasi Timur. Rekomendasi tersebut menjadi bahan penting bagi KAI untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan menyempurnakan sistem operasional, sehingga setiap potensi risiko dapat diidentifikasi serta ditangani secara lebih efektif.
Selama proses investigasi berlangsung, KAI menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menjaga keselamatan perjalanan kereta api. Salah satunya adalah mempercepat penanganan perlintasan sebidang melalui koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Upaya ini diperlukan karena keselamatan di perlintasan tidak hanya bergantung pada pengoperasian kereta, tetapi juga pada pengelolaan infrastruktur, rambu, pengamanan, dan kepatuhan seluruh pengguna jalan.
Di wilayah Bekasi, perusahaan juga memberlakukan pembatasan operasi atau BLB sebagai langkah pengendalian risiko. Pembatasan tersebut diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi lapangan dan kebutuhan untuk menjaga perjalanan tetap berlangsung secara aman. KAI turut berkoordinasi dengan DJKA mengenai aspek prasarana, termasuk kondisi dan kesiapan fasilitas pendukung operasional kereta api. Koordinasi ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan perbaikan dan peningkatan standar keselamatan.
Selain tindakan tersebut, KAI akan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur keselamatan di seluruh lini operasional. Kesiapan petugas, kepatuhan terhadap ketentuan kerja, serta respons terhadap situasi darurat akan menjadi bagian dari pengawasan yang ditingkatkan. Perusahaan juga merencanakan evaluasi berkala atas sistem dan proses operasional guna memastikan setiap penyempurnaan berjalan konsisten dan dapat diterapkan secara efektif.
Melalui rangkaian langkah itu, KAI menegaskan bahwa keselamatan penumpang dan keamanan perjalanan kereta api merupakan tanggung jawab utama perusahaan. Hasil evaluasi dan koordinasi dengan DJKA akan digunakan untuk memperkuat pengendalian risiko serta mendukung perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan transportasi perkeretaapian.
