PROBOLINGGO, Patrolihukum.net – Pelaksanaan peringatan Hari Jadi Kabupaten Probolinggo (Harjakapro) yang dipusatkan di Alun-alun Kraksaan pada Sabtu (25/4/2026) menuai keluhan dari sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN). Keluhan tersebut mencuat terkait kewajiban absensi kehadiran di lokasi acara pada malam hari yang dinilai membebani pegawai, baik dari aspek keamanan perjalanan maupun pengeluaran pribadi.
Salah seorang ASN yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan, para pegawai diwajibkan melakukan absensi khusus atau absensi kehadiran (AK) secara langsung di area kegiatan pada malam hari. Sistem absensi itu disebut mulai dibuka sekitar pukul 18.00 WIB.
Kebijakan tersebut, menurut dia, membuat banyak ASN harus berada di lokasi hingga malam dan baru pulang ke rumah masing-masing dalam kondisi jalanan yang sudah sepi.
“Banyak ASN yang rumahnya jauh dari Kraksaan. Ada yang dari Tongas, Sumberasih sampai wilayah Wonoasih. Kalau pulangnya malam tentu sangat rawan, apalagi sekarang banyak isu kriminalitas jalanan yang membuat kami khawatir,” ujarnya kepada wartawan.
Ia mempertanyakan bentuk tanggung jawab penyelenggara apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat para pegawai pulang larut malam usai mengikuti rangkaian kegiatan.
“Kalau sampai terjadi sesuatu di perjalanan, apakah pihak yang membuat kebijakan siap bertanggung jawab?” katanya.
Tak hanya soal waktu kepulangan yang dinilai terlalu malam, ASN tersebut juga menyoroti kondisi penerangan jalan umum di sejumlah ruas jalan yang disebut masih minim pencahayaan.
Beberapa titik seperti wilayah Pajarakan, Klaseman hingga Gending disebut masih banyak lampu penerangan jalan yang tidak berfungsi secara optimal sehingga menambah rasa khawatir para pegawai saat berkendara malam hari.
“Kadang perjalanan pulang bisa sampai pukul 21.00 WIB. Jalan gelap, sepi, tentu rasa aman kami berkurang,” ucapnya.
Selain persoalan keamanan, keluhan lain juga datang dari sisi ekonomi. ASN tersebut menilai harga makanan dan minuman yang dijual oleh pelaku UMKM di area kegiatan mengalami kenaikan dibanding harga normal di luar lokasi acara.
Ia mencontohkan harga susu kedelai yang biasanya dijual sekitar Rp6.000, namun di lokasi perayaan disebut mencapai Rp12.000 per botol.
“Kalau harga makanan dan minuman naik cukup tinggi, otomatis pengeluaran kami juga bertambah. Padahal sekarang pemerintah juga sedang mendorong efisiensi anggaran dan pengeluaran,” tuturnya.
Menurutnya, semangat peringatan hari jadi daerah seharusnya tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek kenyamanan dan keselamatan para ASN yang diminta hadir untuk memeriahkan kegiatan.
Ia berharap pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi terhadap pola pelaksanaan kegiatan serupa ke depan agar lebih mempertimbangkan kondisi riil pegawai.
“Harusnya ada kebijakan yang lebih bijak. Kami tentu mendukung kegiatan daerah, tapi jangan sampai justru menambah beban bagi ASN,” katanya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak panitia penyelenggara maupun Pemerintah Kabupaten Probolinggo terkait keluhan yang disampaikan sejumlah ASN tersebut.
(Bambang)
