Jakarta | Tim Advokasi Penegak Moral Etika dan Integritas Bangsa mendatangi Bareskrim Polri pada Rabu, 21 Oktober 2026, untuk mengikuti gelar perkara khusus terkait dugaan pemalsuan dan penggunaan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Gelar perkara tersebut berlangsung di Bareskrim Polri, sebagai bagian dari penanganan laporan yang menjadi perhatian tim advokasi.
Kedatangan tim itu menandai agenda lanjutan dalam proses pemeriksaan perkara. Mereka mengikuti forum gelar perkara khusus untuk memperoleh penjelasan mengenai penanganan laporan dan pokok persoalan yang sedang ditelaah. Perkara yang dibahas berkaitan dengan dokumen penyetaraan ijazah sekolah menengah atas, termasuk dugaan pemalsuan serta dugaan penggunaan surat keterangan tersebut.
Tim advokasi menyoroti tahun penerbitan suket sebagai salah satu aspek yang perlu dicermati dalam pembahasan. Waktu penerbitan dokumen dapat menjadi bagian penting untuk menguji kronologi dan kesesuaian keterangan yang tercantum, tetapi penilaiannya tetap perlu mengacu pada dokumen, keterangan para pihak, serta hasil pemeriksaan resmi. Gelar perkara khusus menjadi forum bagi penyidik untuk memaparkan perkembangan dan menilai informasi yang relevan dengan laporan.
Hingga gelar perkara berlangsung, dugaan yang menjadi pokok pembahasan belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana, termasuk dugaan pemalsuan maupun penggunaan dokumen, berada pada proses penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, keterangan dari pihak terkait dan pemeriksaan atas dokumen menjadi bagian dari upaya memperoleh gambaran perkara secara menyeluruh.
Agenda di Bareskrim Polri tersebut juga memberi ruang bagi pelapor atau pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan perhatian mereka terhadap proses penanganan perkara. Perkembangan berikutnya bergantung pada hasil evaluasi penyidik dan langkah hukum yang ditempuh setelah gelar perkara. Informasi mengenai kesimpulan forum maupun tindak lanjut resmi perlu merujuk pada keterangan berwenang, sehingga publik dapat membedakan dugaan yang sedang diperiksa dan fakta yang telah dipastikan.
Laporan yang menjadi pokok gelar perkara khusus dalam perkara suket ijazah Gibran sebelumnya diajukan oleh Syamsudin dan Riyadi. Keterangan mengenai para pelapor ini memberi latar singkat bagi pembahasan, sekaligus membantu menempatkan gelar perkara dalam konteks laporan yang telah lebih dahulu disampaikan. Namun, penyebutan laporan dan nama pengajunya tidak dengan sendirinya memastikan bahwa dugaan yang dikemukakan di dalamnya benar.
Dalam pemberitaan mengenai perkara ini, penting untuk membedakan keberadaan laporan dari pembuktian atas dugaan yang menjadi pokok perhatian. Laporan yang dibuat Syamsudin dan Riyadi merupakan hal yang disebut sebagai dasar pembahasan dalam gelar perkara khusus, sedangkan substansi dugaan tetap perlu diperlakukan sebagai dugaan. Tanpa informasi tambahan yang dapat diverifikasi, tidak tepat untuk menguraikan isi laporan, menafsirkan maksud para pelapor, atau menyatakan bahwa suatu tuduhan telah terbukti.
Pembedaan tersebut penting agar pembaca memperoleh gambaran yang proporsional. Gelar perkara khusus berkaitan dengan laporan yang sebelumnya diajukan, tetapi fakta bahwa kegiatan itu menjadi perhatian tidak dapat dijadikan kesimpulan mengenai hasil ataupun status akhir dugaan. Informasi yang tersedia dalam konteks ini hanya menerangkan siapa yang sebelumnya membuat laporan dan bahwa laporan itu menjadi pokok gelar perkara. Karena itu, uraian mengenai latar perkara sebaiknya tetap terbatas pada hal tersebut.
Dengan menyebut Syamsudin dan Riyadi sebagai pihak yang lebih dahulu mengajukan laporan, pembahasan dapat dimulai dari riwayat laporan tanpa melampaui informasi yang tersedia. Sikap berhati-hati juga menghindari pencampuran klaim, pemeriksaan, dan fakta yang telah dipastikan. Sampai ada keterangan yang dapat menjelaskan lebih jauh, dugaan dalam perkara suket ijazah Gibran tetap harus disebut sebagai dugaan, bukan sebagai fakta yang telah terbukti. Batasan ini menjaga penyajian tetap netral dan tidak menambahkan rincian tentang isi laporan ataupun proses penyidikan yang tidak disebutkan.Dalam gelar perkara terkait surat keterangan (suket) ijazah Gibran, tim advokasi menyoroti perbedaan waktu penerbitan dokumen dan momentum ketika Gibran mengikuti kontestasi jabatan publik. Perhatian tersebut diarahkan pada tahun yang tercantum atau disebut sebagai tahun penerbitan suket, serta rentang waktunya sebelum kontestasi pada 2024. Tim menyampaikan bahwa informasi mengenai waktu penerbitan perlu menjadi bagian dari pemeriksaan dalam perkara ini. Sorotan itu disampaikan sebagai hal yang perlu ditelusuri, bukan sebagai penetapan mengenai keabsahan dokumen ataupun kesimpulan tentang akibat dari perbedaan tahun tersebut.
Anggota tim advokasi, Azam Khan, menyatakan bahwa suket disebut terbit pada 2019, sedangkan Gibran mengikuti kontestasi pada 2024. Dengan demikian, dua tahun tersebut menjadi titik yang diperhatikan dalam pembahasan tim. Azam menekankan perlunya tahun penerbitan suket diperiksa dan diproses. Pernyataan itu menempatkan kronologi dokumen sebagai materi yang harus ditangani melalui pemeriksaan, tanpa menyatakan bahwa selisih waktunya dengan sendirinya membuktikan sesuatu. Keterangan yang disampaikan terbatas pada tahun penerbitan yang disebut dan tahun kontestasi yang diikuti.
Dalam menyampaikan sorotan tersebut, tim advokasi meminta agar informasi mengenai tahun penerbitan tidak dilewatkan dalam penanganan perkara. Pemeriksaan, menurut keterangan Azam, diperlukan untuk memproses hal yang berkaitan dengan dokumen itu. Fokus pada kronologi ini berbeda dari kesimpulan mengenai status atau penggunaan suket, yang tidak dinyatakan dalam keterangan tersebut. Karena itu, informasi yang dapat disampaikan berdasarkan pernyataan anggota tim adalah suket disebut terbit pada 2019 dan Gibran mengikuti kontestasi pada 2024, sementara tahun penerbitannya diminta untuk diperiksa dan diproses. Penilaian atas arti perbedaan waktu itu tidak disampaikan oleh tim dalam keterangan yang tersedia dan tetap memerlukan penjelasan dari proses pemeriksaan. Sorotan tersebut menjadi bagian dari pokok yang mereka ajukan dalam gelar perkara, dengan perhatian pada pencatatan waktu dan tindak lanjut pemeriksaan. Tidak ada kesimpulan tambahan yang dapat dilekatkan hanya dari dua tahun yang disebutkan itu.
Azam Khan menilai penyidik kemungkinan telah lebih dahulu melakukan tindak lanjut secara internal sebelum mengundang para pelapor untuk mengikuti gelar perkara khusus terkait laporan mengenai suket ijazah Gibran. Menurut dia, tahapan tersebut dapat menjadi bagian dari proses penanganan awal, sehingga undangan kepada pelapor tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh aspek perkara telah diputuskan atau bahwa dugaan yang dilaporkan sudah terbukti.
Penilaian itu, kata Azam, perlu dipahami dalam kerangka kerja penyidik yang sedang menelaah laporan dan informasi yang tersedia. Tindak lanjut internal dapat mencakup pemeriksaan awal terhadap materi laporan, pencatatan keterangan, maupun langkah administratif yang diperlukan sebelum suatu perkara dibahas dalam forum gelar khusus. Namun, ia tidak menyatakan bahwa tahapan tertentu telah berlangsung secara pasti; yang disampaikannya adalah kemungkinan mengenai proses yang mungkin mendahului pemanggilan para pelapor.
Gelar perkara khusus sendiri merupakan forum untuk membahas penanganan suatu laporan dengan melibatkan pihak terkait sesuai kebutuhan proses. Kehadiran pelapor dapat memberi ruang bagi mereka untuk menyampaikan keterangan atau memperjelas hal yang dianggap relevan. Meski demikian, forum tersebut tidak seharusnya dipandang sebagai penetapan akhir mengenai benar atau tidaknya dugaan dalam laporan. Kesimpulan mengenai perkara tetap memerlukan pemeriksaan yang cermat atas fakta, dokumen, keterangan, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Azam juga mendorong kepolisian agar memproses laporan tersebut dengan mengacu pada aturan hukum yang relevan. Menurutnya, setiap langkah penanganan perlu dilakukan secara tertib, objektif, dan berdasarkan prosedur, tanpa mendahului hasil pemeriksaan. Dengan demikian, proses dapat memberi kepastian mengenai bagaimana laporan ditangani sekaligus menjaga hak semua pihak yang berkaitan.
