Jakarta | Fraksi Partai Demokrat-Perindo DPRD Jakarta menyatakan dukungan terhadap rencana Pemerintah Provinsi Jakarta, Dinas Perhubungan Jakarta, dan PT Transjakarta untuk mengembangkan angkutan perairan menuju Kepulauan Seribu. Dukungan tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Jakarta dari Fraksi Partai Perindo, Dina Masyusin, melalui keterangan tertulis pada Minggu, 11 Oktober 2026. Pernyataan itu menegaskan perhatian legislatif terhadap kebutuhan konektivitas masyarakat di wilayah kepulauan.
Dina menyampaikan bahwa penguatan layanan angkutan perairan diperlukan karena kebutuhan masyarakat Kepulauan Seribu terhadap moda transportasi tersebut sudah nyata dan telah lama dirasakan. Menurutnya, keberadaan angkutan laut memiliki arti penting bagi mobilitas warga yang tinggal di kawasan kepulauan. Karena itu, rencana pengembangan layanan yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta bersama Dinas Perhubungan Jakarta dan PT Transjakarta dinilai relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Dukungan Fraksi Demokrat-Perindo menjadi bagian dari perhatian terhadap upaya meningkatkan pelayanan transportasi bagi warga Kepulauan Seribu. Angkutan perairan tidak hanya berkaitan dengan perpindahan masyarakat, tetapi juga menjadi kebutuhan yang melekat pada kehidupan warga di wilayah kepulauan. Dina menilai, kebutuhan yang telah lama dirasakan tersebut perlu memperoleh respons melalui penguatan layanan yang terencana. Melalui dukungan ini, Fraksi Partai Demokrat-Perindo mendorong agar rencana pengembangan angkutan menuju Kepulauan Seribu dipandang sebagai langkah penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan adanya dukungan politik terhadap kerja sama pemerintah daerah, instansi perhubungan, dan badan usaha transportasi dalam mengembangkan layanan bagi warga kepulauan. Fokus utama dukungan itu adalah memastikan kebutuhan angkutan perairan masyarakat Kepulauan Seribu mendapat perhatian yang memadai dari para pemangku kepentingan.
Dina memandang penguatan angkutan perairan sebagai langkah yang tepat untuk menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat Kepulauan Seribu. Pandangan tersebut menempatkan kebutuhan transportasi warga kepulauan sebagai pertimbangan utama dalam dukungan Fraksi Demokrat-Perindo. Angkutan laut dipahami sebagai sarana penting yang berkaitan langsung dengan aktivitas perjalanan masyarakat di wilayah kepulauan.
Dukungan fraksi diberikan karena masyarakat Kepulauan Seribu memerlukan layanan angkutan perairan yang mampu menunjang kebutuhan mobilitas mereka. Pernyataan Dina menyoroti pentingnya memperhatikan kondisi warga kepulauan ketika membahas penguatan transportasi. Dengan demikian, pembahasan tidak hanya berfokus pada sarana angkutan, tetapi juga pada kebutuhan perjalanan masyarakat yang menggunakan jalur perairan.
Menurut Dina, penguatan angkutan perairan menjadi bagian dari upaya untuk merespons kebutuhan transportasi warga Kepulauan Seribu. Fokus tersebut menunjukkan bahwa kebijakan mengenai angkutan laut perlu berangkat dari kebutuhan masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan. Mobilitas warga menjadi dasar yang memperkuat alasan fraksi dalam menyatakan dukungan terhadap penguatan layanan perairan.
Pandangan ini juga menegaskan bahwa kebutuhan transportasi masyarakat Kepulauan Seribu merupakan isu yang memperoleh perhatian dalam pemberitaan. Dina mengaitkan dukungan Fraksi Demokrat-Perindo dengan kebutuhan warga untuk memiliki angkutan perairan yang lebih kuat sebagai sarana mobilitas. Penekanan itu tetap berada pada kebutuhan transportasi masyarakat kepulauan, sebagaimana disampaikan narasumber, tanpa memperluas pembahasan pada hal lain di luar pokok pernyataannya.
Perhatian Dina terhadap angkutan laut di Muara Angke tidak hanya tertuju pada rencana penguatan layanan modern, tetapi juga pada keberadaan kapal tradisional yang selama ini menjadi bagian penting dari mobilitas masyarakat menuju Kepulauan Seribu. Moda tersebut telah melayani sebagian besar penumpang di Pelabuhan Muara Angke, sehingga perannya tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai konektivitas antarpulau. Keberadaan kapal tradisional menunjukkan bahwa kebutuhan transportasi masyarakat telah ditopang oleh pelaku usaha dan operator yang berpengalaman melayani rute tersebut.
Berdasarkan data yang menjadi perhatian, kapal tradisional melayani 79 persen dari total 443.271 penumpang di Pelabuhan Muara Angke. Angka ini memperlihatkan besarnya kontribusi angkutan tradisional dalam keseluruhan layanan penumpang di pelabuhan tersebut. Data itu juga menegaskan bahwa pembahasan mengenai pengembangan transportasi laut perlu dilakukan secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan kondisi layanan yang telah berjalan dan masyarakat yang mengandalkannya.
Karena itu, pengembangan layanan Transjakarta laut perlu memperhitungkan pelaku angkutan tradisional sebagai bagian dari ekosistem transportasi. Penekanan tersebut penting agar peningkatan layanan tidak mengabaikan kontribusi moda yang selama ini melayani mayoritas penumpang di Muara Angke. Pelibatan dan pertimbangan terhadap pelaku angkutan tradisional dapat membantu memastikan kebijakan disusun berdasarkan data penggunaan nyata, sekaligus menjaga agar penguatan konektivitas menuju Kepulauan Seribu tetap berpihak pada kebutuhan mobilitas masyarakat. Perspektif ini menempatkan kapal tradisional bukan sekadar layanan yang sudah ada, melainkan unsur penting dalam perencanaan angkutan laut yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Dina mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Jakarta untuk merangkul pelaku usaha lokal dalam pengembangan layanan Transjakarta laut menuju Kepulauan Seribu. Menurutnya, keterlibatan masyarakat setempat perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam setiap tahap pengembangan, mulai dari perencanaan, penyediaan layanan, hingga evaluasi operasional. Langkah tersebut dinilai dapat membuat kebijakan transportasi lebih sesuai dengan kebutuhan warga dan kondisi wilayah kepulauan.
Pelibatan pelaku usaha lokal juga diharapkan tidak berhenti pada pemberian ruang secara administratif, tetapi mampu menghasilkan dampak ekonomi yang inklusif. Masyarakat setempat perlu merasakan manfaat secara langsung melalui terbukanya peluang usaha dan meningkatnya aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan layanan angkutan laut. Dengan demikian, penguatan transportasi tidak hanya memperbaiki konektivitas daratan Jakarta dan Kepulauan Seribu, tetapi juga mendukung kesejahteraan warga di wilayah yang dilayani.
Dina mendorong Pemerintah Provinsi Jakarta menyusun pola kemitraan yang terbuka dan berkelanjutan bersama pelaku usaha, kelompok masyarakat, serta pemangku kepentingan lokal. Pendekatan tersebut penting agar pengembangan Transjakarta laut tidak berlangsung secara terpisah dari kehidupan ekonomi masyarakat. Aspirasi dan kapasitas warga setempat perlu dipertimbangkan supaya manfaat program dapat tersebar secara adil dan tidak hanya dirasakan oleh pihak tertentu.
Dalam menyampaikan usulannya, Dina juga menyebut perlunya empat pilar penguatan ekonomi warga. Namun, bahan sumber yang tersedia tidak merinci isi keempat pilar tersebut. Karena itu, rincian mengenai nama, bentuk, maupun program yang termasuk di dalamnya belum dapat dijelaskan. Usulan yang dapat ditegaskan adalah pentingnya pelibatan masyarakat lokal serta komitmen agar pengembangan layanan Transjakarta laut memberikan manfaat ekonomi yang nyata, inklusif, dan berkelanjutan bagi warga Kepulauan Seribu.
Baca juga: Partai Demokrat Bali: Komitmen 25 Tahun untuk Masyarakat | Ucapan Terima Kasih Prabowo di HUT Partai Demokrat | HUT Ke-25 Partai Demokrat: Kehadiran Prabowo dan Utusan Ketua Umum Parpol
