Jakarta | Wakil Menteri Pertanian Alim Setiawan Slamet mendorong penguatan ekspor pangan agar peningkatan nilai perdagangan nasional berjalan seiring dengan manfaat ekonomi langsung bagi petani. Menurutnya, kenaikan ekspor merupakan capaian positif bagi sektor pertanian yang patut dipertahankan. Namun, keberhasilan tersebut tidak cukup diukur dari besarnya nilai transaksi atau luasnya jangkauan pasar. Petani sebagai pelaku utama harus ikut merasakan hasil dari terbukanya peluang perdagangan yang lebih luas, termasuk melalui pendapatan dan kesempatan usaha yang lebih baik.
Pandangan itu disampaikan Alim ketika membahas kinerja sektor pertanian dalam acara Special Event 2 Tahun Prabowo-Gibran: Rapor untuk Rakyat di Jakarta, Selasa (27/10). Ia menekankan bahwa ekspor pangan dapat menjadi pendorong pertumbuhan apabila rantai manfaatnya menjangkau produsen di tingkat hulu. Karena itu, penguatan akses ke pasar luar negeri perlu disertai upaya agar petani mampu menghasilkan komoditas yang sesuai dengan kebutuhan pembeli. Dengan demikian, ekspor tidak hanya memperkuat angka perdagangan, tetapi juga membuka nilai tambah yang dapat dirasakan oleh masyarakat pertanian.
Untuk mencapai tujuan tersebut, petani perlu memperoleh pendampingan yang berkelanjutan. Dukungan dapat diarahkan pada peningkatan mutu produk, konsistensi pasokan, penanganan pascapanen, serta pemahaman terhadap persyaratan pasar ekspor. Persyaratan mutu dan keamanan pangan, misalnya, perlu diterjemahkan menjadi panduan praktis yang dapat diterapkan di tingkat usaha tani. Pendampingan juga membantu petani memahami standar yang berlaku dan menjaga kualitas sejak proses produksi hingga komoditas siap dipasarkan. Dengan kesiapan yang lebih baik, peluang ekspor dapat dimanfaatkan secara lebih terencana dan tidak berhenti pada akses pasar semata.
Penguatan ekspor pangan dengan demikian perlu berjalan bersama peningkatan kapasitas dan kesejahteraan petani. Pemerintah, pelaku usaha, serta pihak pendukung lainnya dapat berperan dalam membangun hubungan pasar yang memberi kepastian dan ruang bagi produsen untuk berkembang. Ketika mutu meningkat dan persyaratan terpenuhi, produk pertanian berpeluang bersaing lebih luas, sementara petani memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi secara lebih kuat dalam perdagangan. Arah kebijakan ini menempatkan capaian ekspor dan manfaat bagi petani sebagai dua sasaran yang saling berkaitan, bukan sebagai tujuan yang berdiri sendiri.
Menurut Alim, perluasan pasar internasional tidak dapat ditempuh hanya dengan mencari pembeli di luar negeri. Akses pasar perlu berjalan beriringan dengan penguatan produksi dari hulu hingga hilir, agar pelaku usaha mampu memenuhi permintaan secara berkelanjutan. Upaya ini mencakup perbaikan proses budidaya, penanganan hasil panen, pengolahan, hingga kesiapan distribusi. Tanpa fondasi produksi yang kuat, peluang ekspor berisiko tidak menghasilkan hubungan dagang jangka panjang. Karena itu, peningkatan kesejahteraan petani perlu menjadi bagian dari strategi pengembangan pasar, bukan tujuan yang terpisah dari kegiatan ekspor.
Daya saing komoditas pertanian Indonesia, lanjut Alim, ditopang oleh beberapa unsur yang saling berkaitan. Kualitas hasil perlu ditingkatkan agar produk sesuai kebutuhan konsumen dan persyaratan negara tujuan. Pasokan juga harus konsisten, baik dari segi jumlah maupun mutu, sehingga pembeli dapat mengandalkan produsen Indonesia. Di samping itu, pemenuhan standar mutu dan ketentuan pasar menjadi hal penting untuk menjaga kelancaran perdagangan. Penguatan kapasitas petani, penerapan praktik produksi yang baik, serta koordinasi antarpelaku rantai pasok dapat membantu memastikan persyaratan tersebut diterapkan sejak awal, bukan hanya diperiksa ketika produk siap dikirim.
Pengolahan produk merupakan langkah lain yang dapat memperkuat posisi komoditas di pasar. Hilirisasi memungkinkan hasil pertanian dikembangkan menjadi produk olahan dengan nilai tambah lebih tinggi dibandingkan penjualan bahan mentah. Dengan demikian, peluang ekonomi tidak hanya dinikmati oleh pihak yang menangani perdagangan, tetapi juga dapat menjangkau petani melalui hubungan usaha yang lebih baik dan permintaan bahan baku yang terencana. Pemerintah berkomitmen melanjutkan pendampingan agar petani dapat memperbaiki kualitas produksi, menjaga kesinambungan pasokan, dan memenuhi ketentuan pasar. Pendampingan tersebut diharapkan membuka peluang pemasaran yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi petani dalam rantai pasok. Ketika mutu, pengolahan, dan akses pasar berkembang bersama, ekspor dapat menjadi pendorong peningkatan nilai produk serta manfaat ekonomi yang lebih besar bagi petani.
Kelancaran peningkatan produksi pangan belum dengan sendirinya menjawab persoalan yang dihadapi petani. Alim menyoroti anomali ketika pasokan suatu komoditas melimpah, tetapi harga jual yang diterima petani justru menurun. Pada saat yang sama, harga yang dibayar konsumen dapat tetap tinggi. Perbedaan kondisi di tingkat produsen dan konsumen ini menunjukkan bahwa ketersediaan barang bukan satu-satunya faktor yang menentukan manfaat ekonomi dari kegiatan produksi pangan.
Ketimpangan tersebut mengisyaratkan adanya persoalan dalam distribusi dan perdagangan. Jika hasil panen tersedia, namun petani tidak memperoleh harga yang sepadan, tambahan produksi belum tentu berujung pada peningkatan pendapatan atau kesejahteraan mereka. Sementara itu, harga tinggi di tingkat konsumen menandakan bahwa manfaat dari komoditas yang sama tidak selalu terbagi secara merata sepanjang rantai pasok. Karena itu, perhatian terhadap produksi perlu diimbangi pembenahan tata niaga, mulai dari pergerakan barang hingga pembentukan harga di berbagai mata rantai.
Menurut Alim, pengawasan distribusi dan perdagangan perlu diperkuat agar rantai pasok berjalan lebih efisien dan kesenjangan harga dapat ditekan. Pengawasan yang memadai juga diperlukan untuk memastikan bahwa mekanisme perdagangan tidak membuat keuntungan terkonsentrasi pada mata rantai tertentu, sementara petani menanggung risiko harga rendah dan konsumen tetap menghadapi harga mahal. Dengan tata niaga yang lebih tertata, hubungan pasokan, harga di tingkat petani, dan harga di pasar diharapkan menjadi lebih seimbang. Perbaikan ini menjadi bagian penting dari upaya menghubungkan peningkatan produksi dengan manfaat nyata bagi seluruh pihak.
Pemerintah berupaya menangani penyimpangan dalam tata niaga melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum. Langkah tersebut diarahkan untuk melindungi petani maupun konsumen, sekaligus menjaga agar distribusi dan perdagangan berlangsung secara wajar. Penanganan tidak hanya menyasar gejala berupa perbedaan harga, tetapi juga memerlukan pengawasan yang konsisten terhadap proses penyaluran komoditas. Dengan demikian, peningkatan produksi dapat didukung oleh sistem perdagangan yang lebih efisien, dan manfaat ekonomi dari pangan tidak berhenti pada sebagian pelaku saja, melainkan turut dirasakan oleh produsen dan masyarakat yang membeli hasilnya.
Alim menekankan bahwa upaya mengembangkan pasar internasional perlu berjalan seiring dengan tanggung jawab menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat di dalam negeri. Peningkatan ekspor tidak seharusnya dipandang terpisah dari pemenuhan kebutuhan domestik. Keduanya perlu ditempatkan dalam kerangka kebijakan yang seimbang, sehingga peluang perdagangan dapat dimanfaatkan tanpa mengabaikan kepentingan konsumen dan keberlanjutan produksi pangan nasional.
Pasar domestik tetap menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan kegiatan produksi. Ketika kebutuhan dalam negeri diperhatikan, petani dan pelaku usaha memiliki dasar yang lebih kuat untuk merencanakan produksi, sementara akses ke pasar internasional dapat membuka kesempatan tambahan bagi produk pangan Indonesia. Dengan demikian, pemenuhan pasar domestik dan perluasan ekspor bukan dua tujuan yang saling meniadakan, melainkan dua bagian dari upaya memperkuat sistem pangan serta posisi Indonesia dalam perdagangan pangan.
Keseimbangan tersebut menuntut perhatian terhadap ketersediaan hasil, kebutuhan pasar, dan arah kebijakan. Pengembangan ekspor perlu diselaraskan dengan kondisi pasokan dan kebutuhan masyarakat, agar perdagangan keluar negeri tidak mengurangi perhatian terhadap pemenuhan pangan di dalam negeri. Pada saat yang sama, pasar domestik dan pasar internasional sama-sama dapat mendukung keberlanjutan produksi apabila dikelola dengan kebijakan yang tepat.
Baca juga: Koramil Gading Dampingi Petani Rawat Tanaman Padi, Dukung Ketahanan Pangan Nasional | Kolaborasi Pembangunan untuk Meningkatkan Kesejahteraan di Bengkulu | Polisi Sambangi Petani Jagung di Sumber Wetan Probolinggo, Jaga Ketahanan Pangan
