Kabupaten Bogor | Dai Bachtiar menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengaku terkejut setelah mengetahui dirinya diduga menjadi sasaran penyadapan. Keterangan tersebut disampaikan Dai kepada wartawan pada Senin, 9 November 2026, setelah ia mengikuti pertemuan yang berlangsung di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut Dai, reaksi Prabowo saat mendengar kabar itu menunjukkan rasa kaget dan shock. Pernyataan tersebut menggambarkan tanggapan awal Presiden atas dugaan yang dibicarakan dalam pertemuan, tanpa memastikan bahwa penyadapan benar-benar terjadi.
Pertemuan di Hambalang digelar pada Minggu, 8 November 2026. Prabowo bertemu dengan sepuluh mantan Kapolri serta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Dalam keterangannya, Dai menyebut respons Presiden ketika informasi mengenai dugaan penyadapan itu diketahui. Dengan demikian, konteks pernyataan Dai adalah pertemuan Prabowo dan para mantan pimpinan kepolisian bersama Kapolri yang masih menjabat, bukan pengumuman resmi mengenai hasil penyelidikan atau pembuktian dugaan tersebut.
Dai menyampaikan kembali bahwa Prabowo merasa kaget dan shock. Ungkapan itu menegaskan bahwa kabar tersebut tidak diduga oleh Presiden, sebagaimana dijelaskan Dai kepada wartawan sehari setelah pertemuan. Namun, keterangan yang disampaikan Dai terbatas pada reaksi Prabowo terhadap dugaan dirinya menjadi sasaran penyadapan. Tidak ada rincian lebih lanjut dalam keterangan tersebut mengenai siapa yang diduga melakukan penyadapan, kapan tindakan itu diperkirakan terjadi, atau bukti apa yang mendasari dugaan tersebut.
Karena itu, informasi mengenai reaksi Presiden perlu dibedakan dari kepastian mengenai peristiwa penyadapan. Yang disampaikan Dai adalah bahwa Prabowo mengaku terkejut setelah mengetahui dugaan tersebut. Pertemuan di Hambalang menjadi latar bagi keterangan itu, sementara penjelasan kepada wartawan diberikan pada Senin, 9 November 2026. Fakta-fakta tersebut memperjelas urutan peristiwa dan sumber keterangan, tanpa menambahkan kesimpulan yang belum dinyatakan mengenai kebenaran dugaan penyadapan maupun tindak lanjutnya.
Dai Bachtiar menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah Kapolri dalam menangani dugaan penyadapan secara profesional. Apresiasi itu, menurut Dai, terutama berkaitan dengan kesediaan institusi kepolisian untuk memeriksa dugaan pelanggaran di lingkungan internalnya sendiri. Penanganan seperti ini menunjukkan bahwa laporan yang menyangkut aparat tetap perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan proses yang objektif. Keterangan Dai menggambarkan respons presiden sebagai dukungan terhadap upaya penegakan aturan di dalam institusi, bukan sebagai kesimpulan bahwa dugaan tersebut telah terbukti. Dengan demikian, perkara itu tetap berada dalam tahap penanganan dan penilaian sesuai prosedur. Pendekatan profesional dinilai penting agar setiap informasi dapat diperiksa secara cermat, sementara pihak-pihak terkait memperoleh ruang untuk mengikuti proses yang semestinya. Penekanan pada pemeriksaan internal juga memperlihatkan pentingnya akuntabilitas lembaga dalam merespons dugaan pelanggaran yang menjadi perhatian publik.
Dai juga menyampaikan bahwa Prabowo bersyukur dugaan penyadapan tersebut ditindaklanjuti dan diproses. Menurut penjelasannya, langkah cepat untuk membawa persoalan ke jalur pemeriksaan dapat membantu mencegahnya berkembang lebih jauh. Pernyataan itu tidak berarti bahwa tindakan penyadapan telah dipastikan terjadi, melainkan menegaskan pentingnya merespons dugaan secara serius dan terukur. Ketika laporan diproses melalui saluran resmi, fakta dan keterangan yang relevan dapat dinilai berdasarkan bukti, bukan hanya asumsi atau spekulasi. Sikap tersebut juga memberi ruang bagi aparat untuk mengklarifikasi persoalan serta menentukan langkah yang sesuai dengan ketentuan hukum. Bagi presiden, tindak lanjut semacam itu merupakan bagian dari upaya menjaga agar persoalan yang sensitif tidak dibiarkan tanpa penanganan. Proses yang jelas dapat membantu masyarakat memahami bahwa dugaan tersebut sedang diperiksa, sekaligus menghindari kesimpulan prematur sebelum pemeriksaan menghasilkan kejelasan.
Dalam penuturan Dai, perhatian Prabowo turut berangkat dari kekhawatiran mengenai kemungkinan dampak tindakan yang melanggar hukum terhadap stabilitas keamanan nasional. Kekhawatiran tersebut bersifat antisipatif: Dai tidak menyatakan bahwa gangguan terhadap keamanan telah terjadi akibat dugaan penyadapan. Yang ditekankan ialah pentingnya mencegah suatu persoalan berkembang menjadi lebih luas, terutama apabila pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran. Karena itu, penanganan yang profesional dan sesuai hukum dipandang relevan bukan hanya bagi institusi yang memeriksa, tetapi juga bagi kepentingan publik. Dengan menindaklanjuti dugaan secara tertib, aparat dapat mencari kejelasan tanpa memperbesar keresahan, sementara pemerintah dapat tetap mengedepankan kehati-hatian. Uraian Dai menempatkan apresiasi presiden, rasa syukur atas proses yang berjalan, dan kekhawatiran terhadap kemungkinan risiko sebagai bagian dari respons yang berfokus pada pencegahan serta kepastian hukum.
Dai Bachtiar menjelaskan bahwa kehadirannya bersama sejumlah mantan Kapolri di Hambalang berawal dari undangan Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri). Dengan demikian, kedatangannya bukan berlangsung secara terpisah dari kelompok tersebut. Ia hadir sebagai bagian dari para purnawirawan yang menerima undangan melalui organisasi itu. Penjelasan ini menerangkan jalur undangan dan alasan Dai ikut dalam rombongan, tanpa menambahkan keterangan mengenai tujuan lain dari pertemuan tersebut.
Sebelum berangkat ke Hambalang, Dai dan para mantan Kapolri yang hadir terlebih dahulu berkumpul di PP Polri. Setelah berkumpul di sana, mereka kemudian berangkat bersama menuju Hambalang. Urutan tersebut menjadi bagian penting dari keterangannya mengenai bagaimana kehadiran para purnawirawan itu berlangsung. Dai menyampaikan bahwa titik berkumpul mereka sebelum perjalanan adalah PP Polri, bukan Hambalang, dan rombongan melanjutkan perjalanan setelah berkumpul.
Dai juga menerangkan bahwa para mantan Kapolri tidak mengetahui satu per satu siapa saja yang akan hadir. Artinya, ia tidak menyebut bahwa setiap peserta telah memperoleh daftar lengkap mengenai seluruh orang yang akan datang sebelum acara berlangsung. Ia sendiri datang karena termasuk dalam kelompok purnawirawan yang diundang oleh PP Polri. Keterangannya berfokus pada undangan, pertemuan awal di kantor PP Polri, perjalanan menuju Hambalang, serta posisinya sebagai bagian dari kelompok tersebut. Uraian ini menjelaskan alasan kehadirannya tanpa menyimpulkan hal lain tentang agenda atau pembahasan di Hambalang. Dengan demikian, dasar yang disampaikan Dai adalah undangan organisasi dan keikutsertaannya sebagai purnawirawan, sedangkan identitas seluruh tamu tidak diketahui para mantan Kapolri secara individual.
Perkembangan perkara dugaan penyadapan nomor ponsel Prabowo bertambah dengan ditetapkannya Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka. Dengan penetapan tersebut, jumlah jenderal polisi yang berstatus tersangka menjadi empat orang. Tiga nama lain yang tercantum dalam perkara ini adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi. Penambahan tersangka itu memperluas penyelidikan terhadap dugaan penyadapan dan pengelolaan berkas hasil penyadapan.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Suhermanto, menyatakan keputusan menetapkan Slamet sebagai tersangka diambil berdasarkan hasil gelar perkara. Menurut penyidik, unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi. Dugaan peran Slamet berkaitan dengan peristiwa pada awal Oktober 2026, ketika ia disebut menyetujui permintaan Ahrie Sonta untuk menghapus berkas hasil penyadapan. Pada saat itu, Slamet menjabat Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri. Persetujuan penghapusan berkas tersebut menjadi bagian yang didalami penyidik dalam perkara.
Penyadapan nomor ponsel Prabowo disebut berlangsung sejak 2025 hingga 2026. Namun, sasaran yang disebut dalam perkara tidak terbatas pada dirinya. Sejumlah kelompok lain juga dikabarkan menjadi sasaran, termasuk pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta pengusaha. Luasnya kelompok yang disebut terdampak menjadi konteks bagi penyelidikan atas dugaan aktivitas pemantauan tersebut.
Slamet belum ditahan karena disebut mengalami sakit pascastroke. Tiga tersangka lainnya, sebaliknya, telah ditahan di Mako Brimob setelah sebelumnya berada di Rumah Tahanan Mabes Polri.
Baca juga: BRAN Kebut Penataan Kelembagaan, Percepat Agenda Reforma Agraria Presiden Prabowo | Respons Kepala Bakom soal Putusan MK Terkait Ijazah Gibran hingga Aksi Penurunan Foto Wapres 8 kunjungan
