Jakarta | Polda Metro Jaya bersama unsur TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan para pemangku kepentingan menggelar tactical floor game (TFG) pada Senin, 9 November 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan pengamanan aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 10 November 2026. Pelaksanaan TFG sehari sebelum aksi dimaksudkan untuk membahas kesiapan pengamanan secara bersama, sehingga pihak-pihak terkait memiliki pemahaman yang sejalan sebelum menjalankan peran masing-masing.
Dalam konteks persiapan tersebut, TFG digunakan sebagai sarana untuk menyimulasikan rencana dan koordinasi pengamanan. Melalui pembahasan bersama, unsur yang terlibat dapat meninjau langkah-langkah yang diperlukan dalam menghadapi dinamika kegiatan di lapangan. Kegiatan ini juga membantu memastikan bahwa komunikasi dan pembagian peran antarpihak telah dipahami sebelum aksi berlangsung. Dengan demikian, persiapan tidak hanya berfokus pada kesiapan masing-masing unsur, tetapi juga pada keterpaduan kerja di seluruh pihak yang mendukung pengamanan.
Tujuan utama kegiatan ini adalah memastikan pengamanan aksi berjalan tertib serta menyamakan persepsi antarpihak yang terlibat. Kesamaan pemahaman mengenai rencana pengamanan dinilai penting agar koordinasi dapat berlangsung dengan baik dan setiap unsur dapat menjalankan tugasnya secara selaras. Kehadiran kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan dalam TFG menunjukkan bahwa persiapan dilakukan melalui kerja sama lintas unsur. Pembahasan sebelum hari pelaksanaan memberi ruang bagi pihak terkait untuk menyelaraskan kesiapan dan memperkuat koordinasi. Dengan agenda aksi yang telah dijadwalkan, kegiatan pada 9 November tersebut menjadi langkah persiapan bersama menjelang pengamanan unjuk rasa di Jakarta pada 10 November 2026.
Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan bahwa Tactical Floor Game (TFG) yang digelar menjelang aksi 10 November memiliki tujuan penting dalam mematangkan koordinasi pengamanan. Keterangan tersebut disampaikan di Polda Metro Jaya pada 9 November 2026. Melalui kegiatan itu, setiap unsur yang terlibat diharapkan memahami peran, tanggung jawab, serta pola komunikasi yang akan digunakan saat mengawal penyampaian aspirasi masyarakat. Persiapan ini menjadi bagian dari upaya agar seluruh personel bergerak berdasarkan pemahaman yang sama terhadap rencana pengamanan.
Budi menegaskan, TFG bertujuan menyamakan persepsi seluruh unsur pengamanan. Kesamaan pemahaman diperlukan agar langkah di lapangan dapat dijalankan secara terkoordinasi dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai tugas masing-masing. Dalam konteks pengawalan aksi, koordinasi juga membantu petugas menjaga ketertiban sekaligus memastikan situasi dapat ditangani dengan terukur. Dengan membahas skenario dan pembagian peran sebelum kegiatan berlangsung, unsur terkait dapat mengetahui alur komunikasi serta tindakan yang perlu ditempuh sesuai tanggung jawabnya.
Ia juga menekankan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang dijamin konstitusi. Karena itu, pengamanan tidak semata-mata berorientasi pada pengendalian situasi, tetapi juga perlu memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Pengakuan terhadap hak tersebut menjadi dasar bagi petugas dalam menjalankan tugas secara profesional dan proporsional. Di sisi lain, koordinasi antarpersonel diperlukan untuk menjaga agar kegiatan berlangsung tertib dan hak masyarakat tetap dihormati. Pernyataan ini menempatkan pengamanan dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat sebagai dua hal yang perlu berjalan seiring.
Melalui persiapan yang dibahas dalam TFG, Polda Metro Jaya berupaya membangun keselarasan di unsur yang bertugas, sehingga pengawalan aksi memiliki pedoman yang dipahami bersama. Penegasan Budi mengenai hak konstitusional warga juga memberi konteks bagi pelaksanaan pengamanan: petugas perlu mengawal jalannya penyampaian aspirasi, bukan meniadakan hak tersebut. Dengan demikian, penyamaan persepsi dipandang sebagai langkah untuk mendukung tugas pengamanan sekaligus menjaga penghormatan terhadap hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di ruang publik.
Persiapan pengamanan aksi 10 November oleh Polda Metro Jaya mencakup penempatan personel di sejumlah titik yang dinilai perlu mendapat perhatian. Pengaturan ini ditujukan untuk mendukung jalannya penyampaian aspirasi sekaligus menjaga ketertiban di sekitar lokasi kegiatan. Kehadiran petugas juga diharapkan membantu masyarakat memperoleh informasi dan bantuan apabila diperlukan. Dengan kesiapan personel yang terencana, pengamanan dapat dijalankan secara terukur serta menyesuaikan situasi di lapangan, tanpa mengabaikan hak peserta aksi untuk menyampaikan pendapat.
Pengelolaan arus lalu lintas menjadi bagian lain dari persiapan tersebut. Aktivitas demonstrasi berpotensi memengaruhi pergerakan kendaraan dan kegiatan warga, sehingga pengaturan lalu lintas diperlukan agar perjalanan masyarakat tetap dapat berlangsung dengan tertib. Petugas akan memperhatikan kondisi di sekitar lokasi dan mengupayakan kelancaran arus sesuai situasi. Masyarakat yang beraktivitas di area terdampak diharapkan mengikuti arahan petugas serta mencari informasi mengenai perubahan kondisi perjalanan. Langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi gangguan bagi pengguna jalan dan menjaga keselamatan seluruh pihak.
Selain mengatur personel dan lalu lintas, Polda Metro Jaya juga menyiapkan perlindungan terhadap fasilitas umum. Upaya tersebut penting agar sarana yang digunakan bersama tetap terjaga selama kegiatan berlangsung. Budi mengimbau peserta aksi agar memperhatikan kepentingan masyarakat lain ketika menyampaikan aspirasi. Imbauan ini menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan menghormati hak warga yang tidak terlibat dalam aksi, tanpa mengurangi ruang untuk menyampaikan pendapat secara damai.
Dalam pelayanan pengamanan, keselamatan masyarakat menjadi prioritas, termasuk keselamatan jurnalis yang bertugas meliput kegiatan. Perlindungan bagi peliput diperlukan agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan aman, sementara warga dan peserta aksi juga tetap terlindungi. Karena itu, seluruh pihak diharapkan bekerja sama, mematuhi arahan petugas, dan menghindari tindakan yang dapat membahayakan orang lain atau merusak fasilitas. Kesiapan pengamanan bukan hanya soal penempatan personel, melainkan juga upaya menjaga ruang publik tetap aman, tertib, dan dapat digunakan masyarakat.
Rincian teknis pengamanan aksi 10 November belum dapat dipastikan sebagai informasi final. Jumlah personel yang akan disiapkan, titik konsentrasi massa, pola pengamanan, serta skema pengaturan lalu lintas masih menunggu proses pendataan. Informasi mengenai unsur-unsur tersebut dapat berubah mengikuti perkembangan dan data yang diterima kepolisian. Karena itu, belum ada angka maupun rincian operasional yang dapat disampaikan secara pasti pada tahap ini. Polda Metro Jaya masih mencermati pemberitahuan aksi yang masuk sebelum mematangkan kebutuhan pengamanan dan menyampaikan perkembangan lebih lanjut kepada masyarakat.
Budi menyatakan bahwa kepolisian akan terlebih dahulu menerima dan mendata pemberitahuan aksi. Setelah informasi tersebut terkumpul, perkembangan terkait persiapan pengamanan dapat disampaikan dengan mengacu pada data yang tersedia. Proses ini diperlukan agar keterangan mengenai jumlah personel, titik konsentrasi aksi, pola pengamanan, dan pengaturan lalu lintas tidak disampaikan secara prematur. Dengan demikian, informasi yang beredar saat ini mengenai rincian teknis belum semestinya dianggap sebagai keputusan akhir. Seluruh aspek tersebut tetap bersifat dinamis sampai pendataan selesai dan kepolisian memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai aksi yang diberitahukan.
Pendekatan tersebut juga membuat masyarakat perlu menunggu keterangan resmi berikutnya dari Polda Metro Jaya, alih-alih mengandalkan perkiraan mengenai persiapan di lapangan. Budi menegaskan bahwa informasi perkembangan akan disampaikan setelah pihaknya menerima serta mendata pemberitahuan aksi yang masuk. Sampai saat itu, belum ada kepastian final mengenai besaran personel, lokasi konsentrasi, bentuk pengamanan, maupun skema lalu lintas. Tidak dicantumkannya rincian tersebut bukan berarti persiapan diabaikan, melainkan karena penetapan teknis masih mengikuti perkembangan data. Pembaruan akan bergantung pada hasil pendataan, sehingga keterangan selanjutnya dapat memberikan gambaran yang lebih terukur tanpa mendahului informasi yang telah dikonfirmasi.
Baca juga: KONI Sulsel Matangkan Persiapan Porprov XVIII dengan Pendampingan Kejaksaan | Pemkab Maros dan BaKTI Matangkan Perjanjian Kerjasama Perlindungan Hukum Terpadu Bagi Kelompok Rentan – Sulawesion | Pemerintah Matangkan Stimulus Transportasi untuk Libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 43 kunjungan
