Kota Solo Sidak SPBU | Wali Kota Solo Respati Ardi melakukan inspeksi mendadak di SPBU 44.571.27, Jalan Dr. Radjiman, Laweyan, pada Senin (9/11/2026). Peninjauan tersebut dilakukan setelah pemerintah kota menerima aduan warga mengenai harga Pertalite yang dijual secara eceran. Sejumlah warga mengaku harus membayar Rp15.000 per liter ketika membeli bahan bakar itu di luar SPBU. Angka tersebut jauh di atas harga subsidi Pertalite yang disebut sebesar Rp10.000 per liter.
Aduan itu menjadi perhatian karena selisih harga dapat menambah pengeluaran warga, terutama mereka yang mengandalkan kendaraan untuk bekerja atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pembelian eceran di luar stasiun pengisian juga kerap menjadi pilihan ketika warga tidak membeli langsung di SPBU. Namun, bagi konsumen, harga yang lebih tinggi berarti biaya tambahan untuk memperoleh bahan bakar yang sama. Keluhan warga, dengan demikian, tidak hanya menyangkut nominal harga, tetapi juga beban yang timbul saat harus membeli BBM di luar SPBU.
Dalam sidak tersebut, Respati meninjau langsung SPBU di wilayah Laweyan sebagai bagian dari respons atas laporan masyarakat. Aduan mengenai Pertalite eceran Rp15.000 per liter menjadi latar penting kunjungan itu, sementara harga subsidi yang disebut dalam laporan adalah Rp10.000 per liter. Perbedaan tersebut memperlihatkan jarak harga yang diharapkan warga dan pengeluaran yang mereka hadapi ketika membeli secara eceran. Pemerintah kota perlu mencermati laporan semacam ini agar persoalan yang dirasakan konsumen dapat dipahami berdasarkan situasi di lapangan, termasuk bagaimana warga memperoleh BBM ketika tidak bertransaksi langsung di SPBU. Bagi warga yang membeli sedikit demi sedikit di luar stasiun pengisian, setiap kenaikan harga terasa langsung pada biaya perjalanan maupun kegiatan rutin. Karena itu, aduan tersebut mendorong perhatian pemerintah terhadap praktik penjualan eceran dan dampaknya terhadap masyarakat. Kunjungan ke SPBU Laweyan menjadi langkah untuk merespons keluhan yang disampaikan warga serta melihat konteks distribusi dan pembelian BBM di kawasan tersebut. Perhatian utama dalam laporan ini adalah selisih harga Pertalite dan tekanan biaya yang dialami konsumen saat membeli bahan bakar di luar SPBU.Respati mengungkapkan bahwa penyalahgunaan Pertalite bersubsidi di sejumlah SPBU dapat dilakukan melalui pembelian berulang. Kendaraan yang sama datang beberapa kali untuk mengisi bahan bakar, sehingga jumlah yang diperoleh jauh melampaui kebutuhan wajar satu kali pengisian. Pola tersebut sulit dipandang sebagai kebetulan apabila dilakukan terus-menerus, terlebih ketika pembelian berlangsung dengan tujuan mengumpulkan stok. Praktik ini membuat pasokan yang semestinya tersedia bagi masyarakat luas justru terkonsentrasi pada pihak tertentu. Pengawasan terhadap aktivitas kendaraan di area SPBU karena itu dinilai penting, agar pembelian yang mencurigakan dapat dikenali dan ditindaklanjuti oleh petugas terkait secara tepat.
Selain datang berulang kali, ada pula kendaraan yang menggunakan tangki modifikasi atau wadah berkapasitas besar untuk menampung Pertalite dalam jumlah banyak. Bahan bakar yang diperoleh dengan cara tersebut kemudian diduga dijual kembali secara eceran dengan harga lebih tinggi, termasuk hingga Rp15 ribu per liter seperti yang menjadi perhatian di Solo. Modus ini memungkinkan pelaku memperoleh keuntungan dari selisih harga, sementara konsumen menanggung beban lebih besar. Penggunaan tangki tambahan juga berisiko menimbulkan persoalan keselamatan apabila pemasangan dan penyimpanannya tidak memenuhi ketentuan. Temuan mengenai cara pembelian dan penampungan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah kota menyoroti peredaran Pertalite di luar jalur resmi.
Respati menilai pembelian dalam jumlah besar melalui cara-cara tersebut bukanlah pembelian untuk memenuhi kebutuhan biasa. Menurutnya, tindakan itu merupakan penyalahgunaan subsidi yang seharusnya membantu masyarakat memperoleh bahan bakar dengan harga terjangkau. Ketika Pertalite dialihkan untuk dijual kembali, warga yang berhak dan membutuhkan dapat kesulitan mendapatkan pasokan, sedangkan manfaat subsidi tidak lagi sampai kepada sasaran. Dampaknya tidak hanya berupa kenaikan pengeluaran bagi pembeli, tetapi juga berkurangnya kepercayaan terhadap tata kelola distribusi BBM bersubsidi. Respati menyatakan akan menindak tegas pelaku pelangsiran. Penegakan aturan, disertai pengawasan SPBU dan pelaporan masyarakat, diharapkan dapat membatasi praktik pembelian berulang, penggunaan tangki modifikasi, serta penjualan kembali Pertalite dengan harga tinggi.
Pemerintah Kota Solo menyiapkan surat edaran yang melarang pedagang eceran atau gerai retail menjual bahan bakar minyak bersubsidi, terutama Pertalite. Rencana tersebut akan disusun dan diterbitkan melalui Dinas Perdagangan sebagai langkah untuk menindaklanjuti penjualan Pertalite secara eceran dengan harga yang jauh di atas harga resmi. Kebijakan ini diarahkan agar BBM subsidi tidak berpindah ke jalur penjualan yang menyulitkan pengawasan maupun membuat masyarakat membayar lebih mahal.
Wali Kota Solo Respati menyampaikan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan melalui penerbitan aturan tertulis. Pemeriksaan di lapangan akan melibatkan kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sehingga dugaan penjualan maupun penyimpangan pembelian dapat ditindaklanjuti bersama. Pemkot juga meminta Pertamina memperkuat standar operasional prosedur (SOP) pembelian BBM subsidi di SPBU. Penguatan prosedur itu dinilai penting untuk memastikan transaksi berlangsung sesuai ketentuan dan mencegah penyalahgunaan dalam proses pengisian.
Menurut informasi yang diterima Respati, terdapat empat SPBU yang masuk dalam radar pemantauan terkait dugaan aktivitas ilegal pembelian BBM subsidi. Informasi tersebut menjadi perhatian untuk ditelusuri melalui pengawasan dan koordinasi dengan pihak terkait. Pemantauan bukan sekadar menyasar penjual eceran, tetapi juga berupaya memastikan distribusi dari SPBU berjalan tertib. Namun, dugaan yang muncul tetap perlu diperiksa lebih lanjut oleh pihak berwenang sebelum menjadi dasar kesimpulan atau tindakan lanjutan.
Respati menekankan bahwa langkah tersebut bertujuan menjaga Pertalite tetap terjangkau dan tepat sasaran. BBM bersubsidi disediakan untuk membantu masyarakat yang berhak, sehingga distribusinya perlu dijaga agar tidak dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan melalui penjualan kembali. Dengan edaran, pengawasan lintas instansi, serta SOP pembelian yang lebih kuat, Pemkot berharap akses terhadap Pertalite tetap sesuai peruntukan. Upaya ini juga diharapkan mencegah praktik penjualan eceran yang membuat harga di tingkat konsumen meningkat, sembari memastikan pelaksanaan aturan dilakukan secara terkoordinasi dan berdasarkan temuan lapangan.
Sales Branch Manager Pertamina Fuel Terminal Yogyakarta 4, Dany Sanjaya Putra, menjelaskan bahwa pengendalian penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi dilakukan menggunakan QR code. Sistem tersebut membantu petugas mencatat transaksi sekaligus memudahkan kontrol dan pemantauan pembelian di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Dengan pencatatan yang lebih terarah, penyaluran diharapkan sesuai ketentuan dan dapat diawasi, terutama ketika kebutuhan masyarakat meningkat. Pengendalian ini juga menjadi bagian dari upaya memastikan BBM bersubsidi digunakan oleh konsumen yang berhak, bukan dibeli berulang kali atau dialihkan untuk kepentingan lain. Karena itu, data transaksi dan identitas kendaraan menjadi unsur penting dalam proses pelayanan. Pertamina mengingatkan bahwa pembelian harus mengikuti kuota yang berlaku, sementara petugas SPBU bertanggung jawab menjalankan aturan tersebut. Skema ini dimaksudkan untuk menjaga distribusi tetap tertib, bukan untuk mempersulit warga yang membeli BBM sesuai kebutuhan dan ketentuan resmi. Pemantauan melalui QR code turut memberi dasar bagi petugas untuk mengenali transaksi yang telah dilakukan, sehingga pembelian dapat dikendalikan secara lebih konsisten di lapangan.
Dany menyebut batas kuota harian Pertalite maksimal 10 liter untuk kendaraan roda dua dan 120 liter untuk kendaraan roda empat.
Baca juga: Pemkot Serang Siapkan Program untuk Mencetak 60 Pengusaha Baru | Buka Magang Nasional Angkatan 3, Kemenaker Siapkan Kuota 150 Ribu Peserta | Pemkab Pinrang Siapkan Layanan Darurat 112 melalui Koordinasi Lintas Instansi 38 kunjungan
